Ribuan Pengemudi Ojek ”Online” di Kota Cirebon Belum Terima BLT BBM

Meski telah mengajukan data sejak September lalu, ribuan pengendara ojek daring di Kota Cirebon belum menerima bantuan langsung tunai terkait kenaikan harga BBM. Padahal, mereka sangat terdampak kenaikan harga BBM.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Agus Gineer, pendiri Yayasan Cirebon Rerewang (kanan), memberikan beras dan masker kepada pengendara ojek daring dan penarik becak di Jalan Sudarsono, Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (6/4/2020). Yayasan tersebut menerima donasi dari masyarakat lebih dari Rp 20 juta untuk disalurkan kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Selain beras sebanyak 2 kuintal dan masker, yayasan ini juga memberikan makan siang gratis kepada sopir angkot dan penarik becak.

CIREBON, KOMPAS — Sekitar 2.000 pengemudi ojek online atau daring di Kota Cirebon, Jawa Barat, belum menerima bantuan langsung tunai terkait bahan bakar minyak. Padahal, mereka telah mengajukan data calon penerima bantuan sejak September 2022. Para pengemudi itu pun mendesak Pemerintah Kota Cirebon segera mencairkan subsidi tersebut.

Ketua Keluarga Besar Online Roda Dua Cirebon Raya (KBOCR) Iswanto mengatakan, pihaknya telah menyerahkan data sekitar 2.000 calon penerima BLT BBM kepada dinas perhubungan setempat sejak September. ”Data itu dari lima mitra aplikator ojek online. Datanya sesuai nama dan alamat di Kota Cirebon,” katanya, Selasa (27/12/2022).

Pengajuan data itu dilakukan beberapa hari setelah ratusan pengendara ojek daring yang tergabung dalam Ojol Cirebon Raya Bersatu berunjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon, Rabu (7/9/2022).

Massa menolak kenaikan harga BBM karena membebani pengemudi. Saat itu, Pemkot Cirebon menyatakan, ada rencana menyalurkan BLT BBM bagi pengemudi ojek daring.

Baca juga : Dana Rp 3 Miliar Dialokasikan untuk Warga Terdampak Kenaikan BBM di Kota Cirebon

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Iswanto (tengah), Ketua Keluarga Besar Online Cirebon Cirebon Raya, saat diwawancarai, Senin (8/11/2021), di Cirebon, Jawa Barat.

”Tetapi, sampai sekarang kami belum menerima BLT itu. Kami sudah ke dishub, katanya datanya sudah diserahkan ke dinas sosial. Kami ke dinsos, katanya belum terima data. Kami juga ke Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Tapi, belum ada kejelasan juga. Sebenarnya, data kami ada di mana?” kata Iswanto.

Komunitas ojek daring pun mendesak Pemkot Cirebon segera merealisasikan BLT BBM bagi pengendara ojek daring. Apalagi, para pengemudi ojek daring di daerah lain telah mendapatkan bantuan.

Di Kuningan, Jawa Barat, Iswanto menyebut, pengendara ojek daring menerima bensin gratis 45 liter selama tiga bulan. Di Kabupaten Cirebon, pengemudi ojek daring menerima BLT BBM sebanyak Rp 450.000.

Sampai sekarang, kami belum menerima BLT itu.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pengendara ojek daring mengantar para tenaga kesehatan dalam peringatan Hari Pahlawan di Markas Polres Cirebon Kota, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021). Jajaran Polres Cirebon Kota bersama Keluarga Besar Online Cirebon Raya, tim Satgas Gojek Cirebon, serta pihak swasta lainnya memberikan sembako sebagai bentuk penghargaan terhadap sejumlah tenaga kesehatan.

Menurut Iswanto, bantuan tersebut penting untuk meringankan beban pengemudi ojek daring. Sebab, setelah kenaikan harga BBM, pengeluaran para pengemudi ojek daring meningkat.

Sebelum kenaikan harga BBM, Iswanto hanya mengeluarkan uang Rp 20.000 per hari untuk membeli bensin. Namun, setelah harga BBM naik, uang untuk membeli bensin minimal Rp 35.000 per hari.

”Kami sangat terdampak kenaikan harga BBM. Padahal, kami turut membantu mobilitas warga sejak pandemi Covid-19,” ujarnya.

Baca juga : Sulit Dapat Pertalite, Sopir Angkot di Kota Cirebon Menjerit

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Andi Armawan mengatakan belum ada pencairan BLT BBM untuk pengendara ojek daring. Namun, pihaknya telah menerima data calon penerimanya.

”Tetapi, kami masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari sekretariat daerah. Silakan tanya asda (asisten daerah),” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, Pemkot telah mengalokasikan 2 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk penanganan warga terdampak kenaikan harga BBM. Kedua dana transfer umum itu berasal dari pemerintah pusat.

”Kami sudah menyiapkan lebih kurang Rp 3 miliar untuk pelaku transportasi, nelayan, dan warga yang terdampak penyesuaian harga BBM,” kata Agus. Dana Rp 3 miliar itu merupakan 2 persen dari Rp 151 miliar DAU dan DBH Kota Cirebon periode Oktober–Desember.

Ketentuan itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp 24,17 triliun untuk bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat.