Daerah Mulai Merasakan Dampak Pengurangan Komoditas Tanaman yang Mendapat Subsidi Pupuk
Daerah mulai mengeluhkan pengurangan komoditas tanaman yang mendapat subsidi pupuk sejak September. Gejolak muncul karena hanya dua jenis pupuk yang kini disubsidi dan alokasi yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
KOMPAS/NIKSON SINAGA
Pekerja beraktivitas di gudang pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (holding) di Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/12/2022). Pupuk Indonesia telah menyalurkan 94 persen pupuk bersubsidi dari alokasi 9,1 juta ton secara nasional.
MEDAN, KOMPAS — Daerah mulai merasakan pengurangan komoditas tanaman yang mendapat subsidi pupuk sejak September. Gejolak juga muncul karena hanya dua jenis pupuk yang kini disubsidi. Volume pupuk yang disubsidi juga hanya 9,1 juta ton dari kebutuhan yang diajukan kelompok tani sebesar 25 juta ton per tahun.
SPV PSO PT Pupuk Indonesia (Holding) Wilayah Barat Agus Susanto, dalam diskusi bersama wartawan, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/12/2022), mengatakan, produksi dan distribusi pupuk subsidi pada 2022 sesuai dengan target kuota penugasan yang ditetapkan pemerintah.
”Gejolak di lapangan terjadi karena memang ada pembatasan kuota terkait dengan anggaran pemerintah sehingga ada gap yang besar antara alokasi dan kebutuhan,” katanya.
Agus mengatakan, ada perubahan yang sangat mendasar setelah keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Sejak berlaku pada September, hanya sembilan komoditas pertanian yang mendapat pupuk subsidi, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Sebelum aturan itu, ada 70 komoditas pertanian yang bisa mendapat subsidi.
SPV PSO PT Pupuk Indonesia (Holding) Wilayah Barat Agus Susanto meninjau gudang pupuk bersubsidi di Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/12/2022). Pupuk Indonesia telah menyalurkan 94 persen pupuk bersubsidi dari alokasi 9,1 juta ton.
Jenis pupuk yang disubsidi juga kini hanya dua jenis, yakni urea dan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium). Tiga jenis pupuk lainnya, yaitu ZA (Zwavelzure Amonium), SP-36 (Super Phospate 36 persen), dan pupuk organik tidak bisa lagi mendapat subsidi.
Tantangan penyediaan pupuk juga terjadi karena harga bahan baku yang melonjak tinggi. Hal ini membuat harga pupuk non-subsidi empat kali lipat lebih mahal dari harga pupuk subsidi. Harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi, misalnya, hanya Rp 2.250 per kilogram. Sementara harga urea di pasar sudah lebih dari Rp 9.000 per kg.
Penugasan pemrintah
Sebagai induk badan usaha milik negara di bidang pupuk, Agus menyebut, Pupuk Indonesia tetap bisa memenuhi kebutuhan pupuk subsidi penugasan pemerintah.
Pemerintah menetapkan kuota pupuk subsidi sebesar 9,1 juta ton dari total 25 ton kebutuhan yang diajukan kelompok petani. Pupuk Indonesia sudah menyalurkan 94 persen dari kuota pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Petani di Karo mayoritas adalah petani kecil yang menanam hortikultura, seperti kentang, wortel, tomat, dan sayur-sayuran lain yang tidak bisa lagi mendapat pupuk subsidi sejak berlaku Permentan No 10/2022 (Matehsa Karo-karo)
Stok pupuk subsidi nasional juga masih aman, yakni sebesar 609.084 ton atau 134 persen dari ketentuan minimum.
Assistant Vice President PT Pupuk Indonesia Sumut Farhul Hadil mengatakan, di Sumut, alokasi pupuk subsidi pada 2022 hanya 326.133 ton dari total yang diusulkan kelompok tani sebesar 1,47 juta ton.
Sumut pun sudah menyalurkan urea 94 persen dan NPK 97 persen dari alokasi. ”Ada kesenjangan sebesar 1,15 juta ton antara alokasi dan kebutuhan,” kata Farhul.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Karo Matehsa Karo-karo mengatakan, mereka menjadi salah satu daerah yang paling terdampak pengurangan komoditas tanaman yang mendapat pupuk subsidi. Padahal, sebagian besar petani di Karo adalah petani kecil yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi.
Matehsa menyebut, pencabutan subsidi itu sangat berdampak bagi petani karena dilakukan di tengah meroketnya harga pupuk. Jika memakai pupuk non-subsidi, petani kemungkinan besar merugi. Bahkan, banyak masyarakat yang mulai menunggak cicilan kredit usaha rakyat karena terpuruk akibat mahalnya pupuk.
KOMPAS/NIKSON SINAGA
Petani bekerja di ladang sayur-sayuran di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin (10/8/2020). Sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumut.
”Kami sangat berharap agar komoditas yang mendapat pupuk subsidi ini ditambah lagi, khususnya untuk komoditas yang banyak ditanam rakyat kecil,” kata Matehsa.
Dari sembilan komoditas yang mendapat subsidi pupuk, ada tiga jenis yang hampir tidak ada di Karo, seperti bawang putih, tebu, dan kedelai. Padahal, Karo merupakan sentra penghasil pangan, khususnya hortikultura, untuk kawasan aglomerasi Medan, Binjai, dan Deli Serdang.