QRIS Makin Populer di Sulut, BI Bidik Kontribusi pada 1 Miliar Transaksi
Pengguna QRIS di Sulawesi Utara meningkat 138,17 persen sepanjang 2022. Secara nasional, pada 2023 pemerintah membidik peningkatan frekuensi penggunaan QRIS untuk transaksi ritel sebanyak 1 miliar kali.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
MANADO, KOMPAS — Pengguna metode pembayaran kode respons cepat standar Indonesia atau QRIS di Sulawesi Utara meningkat 138,17 persen sepanjang 2022. Secara nasional, pada 2023, pemerintah membidik peningkatan frekuensi penggunaan QRIS untuk transaksi ritel sebanyak 1 miliar kali.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulut mencatat terdapat 174.642 pengguna QRIS di ”Bumi Nyiur Melambai” pada akhir Oktober 2022. Jumlah ini meningkat drastis dari hanya 48.908 pengguna pada awal tahun. Artinya, selama 10 bulan, ada 125.734 pengguna baru QRIS.
Ekonom Yunior KPw BI Sulut Nanda Pradana, Kamis (8/12/2022), menyebut capaian ini melampaui target awal yang ditetapkan pada awal tahun, yaitu 91.000 pengguna baru QRIS. ”Pencapaian kita ini tertinggi di antara provinsi se-Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua),” katanya ketika dihubungi via telepon dari Manado.
Angka tersebut juga menjadikan Sulut sebagai provinsi dengan pencapaian dan implementasi QRIS terbaik ketiga sepanjang 2022 setelah DKI Jakarta dan Bali. Gubernur Sulut Olly Dondokambey bahkan mendapat penghargaan BI Award di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Nanda mengatakan, jumlah pengguna QRIS bisa meningkat drastis karena sosialisasi yang intensif. Pada pertengahan Agustus, misalnya, BI KPw Sulut mengadakan Pekan QRIS Nasional di kawasan bisnis Megamas Manado dengan berbagai kompetisi, seperti tari K-pop, peragaan busana, dan paduan suara.
”Untuk masuk ke venue (tempat penyelenggaraan), masyarakat harus bayar Rp 1 pakai QRIS. Jadi, banyak yang mulai pakai Gopay, OVO, dan sebagainya,” ujarnya.
Pemerintah pusat dan BI telah menyusun strategi perluasan pemanfaatan QRIS dan menerapkannya selama dua tahun terakhir. Pada 2021, pemerintah membidik 12 juta unit usaha yang menyediakan QRIS sebagai opsi cara pembayaran. Langkah ini disusul upaya meningkatkan pengguna QRIS sampai 15 juta orang sepanjang 2022.
Target ini telah tercapai bahkan sebelum 2022 berakhir. Untuk 2023, diharapkan para pengguna bertransaksi dengan kode respons cepat tersebut sampai 1 miliar kali. ”Nantinya proporsi jumlah transaksi tiap daerah akan dibagi rata. Harapannya, QRIS ini tidak cuma dimiliki oleh merchant (unit usaha), tetapi juga digunakan, tidak tidur istilahnya,” katanya.
Data BI menunjukkan pemanfaatan QRIS untuk transaksi kebutuhan sehari-hari, dari membeli kopi di kafe hingga belanja sayur di pasar, memang meningkat secara nasional. Selama semester I-2022, nominal transaksi meningkat 322,5 persen dibandingkan semester I-2021. Frekuensi transaksi juga melonjak 194,4 persen.
Kendati begitu, angka nominal transaksi tidak dipublikasi. Nanda juga mengatakan total nilai transaksi dengan QRIS di Sulut masih dirahasiakan, tetapi ia menyebutnya cukup besar, terutama untuk transaksi di unit-unit usaha mikro dan kecil.
Kami ingin QRIS digunakan sampai di mana-mana hingga ke kepulauan.
Deputi Kepala KPw BI Sulut Fernando Butarbutar menyampaikan, peningkatan jumlah pengguna QRIS juga ditopang oleh peningkatan ketersediaan kode QRIS di mana-mana, dari kafe sampai di masjid. Per akhir Oktober 2022, ada 196.478 merchant pengguna QRIS di Sulut, meningkat dari 102.979 pada pertengahan Oktober 2021.
”Strategi percepatan dan perluasan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain, dilakukan dengan bersinergi dengan pemda serta PJP (penyedia jasa pembayaran) perbankan dan nonperbankan. Kami juga bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia, pengelola pasar, komunitas, dan stakeholders lainnya,” katanya.
Kendati begitu, hingga kini, penggunaan QRIS di Sulut masih hanya terkonsentrasi di Manado. Dari keseluruhan unit usaha atau lembaga yang menyediakan QRIS, 86.577 di antaranya berada di Manado. Disparitas lebar menganga dengan daerah peringkat kedua, yaitu Minahasa dengan 19.277 merchant.
Menurut Nanda, hal ini karena Manado merupakan pusat dari berbagai PJP perbankan dan nonperbankan. ”Namun, kami ingin QRIS digunakan sampai di mana-mana hingga ke kepulauan,” katanya.
Pemerintah menggenjot penggunaan QRIS sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Dengan begitu, pembayaran bisa dilakukan tanpa kontak fisik yang menjadi cara penularan penyakit tersebut. QRIS juga diharapkan mempercepat dan mempermudah pembayaran tanpa kesulitan dalam hal, misalnya, memberikan uang kembalian.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey pun mengatakan, penghargaan dari BI terkait QRIS menjadi pemicu untuk meningkatkan digitalisasi sistem pembayaran. Pemprov selama ini terlibat aktif dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
”Penghargaan ini tentu dapat terus memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan. Kami juga akan terus mendukung program-program Bank Indonesia,” ujar Olly.
Di Manado, digitalisasi pembayaran dengan QRIS juga merambah sampai ke layanan pemerintah kota. Akhir Mei 2022, misalnya, Wali Kota Andrei Angouw meluncurkan metode pembayaran retribusi kebersihan dengan QRIS di Kecamatan Sario. Sejak akhir Oktober, Pemkot Manado juga menginisiasi pembayaran parkir dengan QRIS seiring aplikasi PARKEE.
”Kita harus berubah dengan digitalisasi. Penerapan QRIS adalah salah satu pintu masuknya. Kalau retribusi kebersihan berhasil di Sario, menurut rencana akan kita perluas ke 10 kecamatan lainnya,” kata Andrei.