Inflasi Rentan Menggerus Kesejahteraan Petani Perdesaan di Kalsel
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memfokuskan pengendalian inflasi di desa. Inflasi tinggi berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama petani di perdesaan seiring turunnya nilai tukar petani dan harga gabah.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARBARU, KOMPAS — Inflasi tinggi berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama petani di perdesaan di Kalimantan Selatan. Hal itu terjadi seiring turunnya nilai tukar petani dan harga gabah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan mencatat, tingkat inflasi Kalsel pada Oktober 2022 sebesar 0,25 persen secara bulanan atau mencapai 5,83 persen sepanjang tahun ini. Secara tahunan, Kalsel sudah mengalami inflasi sebesar 7,25 persen, jauh di atas inflasi tahun sebelumnya sebesar 2,69 persen (Oktober 2021).
Dalam kondisi inflasi tinggi, nilai tukar petani (NTP) dan harga gabah justru turun. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 11 kabupaten di Kalsel pada Oktober 2022, NTP Kalsel turun sebesar 0,18 persen dibandingkan NTP September 2022, yaitu dari 104,58 menjadi 104,39. Penurunan disebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang diterima petani.
Dibandingkan bulan sebelumnya, pada Oktober 2022, rata-rata harga gabah kualitas gabah kering panen di tingkat petani turun 0,59 persen, dari Rp 7.281,41 per kilogram pada September 2022 menjadi Rp 7.238,70 per kilogram pada Oktober 2022. Harga gabah di tingkat penggilingan juga turun 0,77 persen dari Rp 7.421,22 per kg pada September 2022 menjadi Rp 7.363,87 per kg pada Oktober 2022.
Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, pemprov terus berupaya melakukan serangkaian strategi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri untuk menekan inflasi. Pemerintah daerah diminta bergerak serempak menangani inflasi tinggi dan dampaknya agar tidak menjadi krisis ekonomi.
”Untuk itu, Pemprov Kalsel kembali melakukan kegiatan turun ke desa yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” kata Roy di Banjarbaru, Kamis (3/11/2022).
Kegiatan turun ke desa dalam rangka pengendalian inflasi berlangsung selama lima hari, 3-7 November 2022. Semua satuan kerja perangkat daerah Pemprov Kalsel ikut dalam kegiatan ini. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan sebagian peserta kegiatan menggunakan sepeda motor trail, sebagian lagi menggunakan mobil untuk membawa logistik.
”Di desa-desa yang disinggahi akan dilakukan berbagai kegiatan, seperti pemberian bantuan paket bahan pokok, bantuan paket anak sekolah, bantuan peralatan olahraga, bantuan makanan tambahan ibu dan anak, serta penanaman pohon,” katanya.
Sahbirin mengatakan, kegiatan turun ke desa kali ini menempuh rute lebih panjang dari kegiatan serupa sebelumnya. Perjalanan dimulai dari halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru menuju Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan finis di Desa Kiram, Kabupaten Banjar.
”Inilah salah satu strategi kami untuk lepas dari ancaman inflasi. Semua harus bergerak mengendalikan inflasi. Sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi benar-benar harus tertuang dalam program, aksi, dan tindakan nyata di lapangan,” katanya.
Menurut Kepala BPS Kalsel Yos Rusdiansyah, inflasi di Kalsel terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan 10 indeks kelompok pengeluaran secara signifikan. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil atau sumbangan inflasi terbesar adalah kelompok transportasi (2,73 persen) serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau (2,15 persen).
”Komoditas penyumbang inflasi di Kalsel pada Oktober 2022 antara lain angkutan udara, bensin, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, beras, cabai merah, dan cabai rawit,” ujarnya.
Kenaikan harga (inflasi) bulan Oktober paling tinggi disumbang oleh sektor angkutan udara. Salah satunya karena kegiatan MTQ Nasional di Kalsel membuat permintaan moda transportasi udara naik tinggi. Komoditas lain yang harganya juga naik tinggi adalah ikan gabus dan daging ayam ras karena tingginya permintaan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Yos mengatakan, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemda selama ini, misalnya lewat pasar murah, terbukti cukup efektif menekan harga beberapa komoditas pangan bergejolak pada Oktober 2022. ”Perlu keberlanjutan dan sinkronisasi program yang lebih tepat sasaran, khususnya menjelang peringatan hari besar keagamaan dan nasional Natal dan Tahun Baru,” katanya.