Dipanggil DPP PDI-Perjuangan, FX Rudyatmo Sebut Itu Bentuk Perhatian Partai

Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo akan dipanggil oleh jajaran pimpinan pusat dari partainya. Menurut dia, pemanggilan tersebut bentuk perhatian partai.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) bersama Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto seusai memberikan klarifiksi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022). Ganjar Pranowo dipanggil terkait pernyataannya yang siap maju dalam Pemilihan Presiden 2024 beberapa waktu lalu. Ganjar dinyatakan tidak melanggar aturan partai, tetapi tetap mendapat sanksi teguran lisan.

SURAKARTA, KOMPAS — Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo akan dipanggil jajaran pimpinan pusat partainya. Menurut dia, pemanggilan itu menjadi bentuk perhatian partai kepada kadernya.

Menurut rencana, Rudy akan memenuhi panggilan dari DPP PDI-P pada Rabu (26/10/2022). Pihaknya sudah menerima surat undangannya. Namun, berdasarkan surat tersebut, agenda yang akan dijalaninya justru rapat konsolidasi.

Rudy mengatakan, belum tahu sama sekali apa yang akan dihadapinya dalam pertemuan tersebut. Dalam pandangannya, konsolidasi internal dapat berarti banyak hal. Entah itu diminta klarifikasi, ditegur, atau dikenai sanksi oleh para pimpinan pusat. Beberapa waktu belakangan, Rudy pernah menyatakan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jika kelak dicalonkan menjadi presiden. Dia mengatakan, siap jika bakal mendapatkan sanksi atas dukungannya itu.

”Klarifikasi atau opo aku urung ngerti. Panggilannya konsolidasi organisasi. Nek saya santai mawon. Orang kalau diberi punishment atau reward itu artinya masih dianggap kader. Saya positive thinking saja,” kata Rudy, sapaan akrab Rudyatmo, saat ditemui di Surakarta, Selasa (25/10/2022).

Baca juga: Pemanggilan Ganjar Pranowo oleh DPP PDI-P Punya Banyak Makna

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo saat diwawancarai perihal pemanggilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo oleh DPP PDI-P, di kediamannya, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (24/10/2022).

Lebih lanjut, Rudy merasa, dukungannya selama ini adalah hal yang wajar. Ia memberikan dukungan sebagai sesama kader partai berlambang banteng tersebut. Pihaknya akan merasa bersalah jika dukungan justru diberikannya pada kandidat yang diajukan oleh partai lainnya.

”Nek saya wis siap kok. Disanksi yo siap. Yang penting orientasi saya untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan pribadi, kelompok, dan keluarga saya sendiri,” kata Rudy.

Selain itu, Rudy juga menegaskan bakal tegak lurus mengikuti arahan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal pencalonan presiden. Penunjukan calon presiden merupakan kewenangan penuh dari Presiden ke-5 tersebut. Ia siap memenangkan siapa pun sosok yang nantinya diputuskan ketua umum.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Foto adu dahi antara Ganjar Pranowo dan FX Rudyatmo, yang dipamerkan dalam pameran bertajuk "Sang Akar", di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (10/11/2021). Pameran itu menceritakan karier politik Rudyatmo, kader senior PDI-P, selama 44 tahun.

Itu terbukti dari pengalaman Rudy mengawal pemenangan beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satunya terjadi dalam momen Pilkada Kota Surakarta 2020.

Saat itu, Rudy mendorong Achmad Purnomo, eks Wakil Wali Kota Surakarta, untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Namun, DPP PDI-P memberi rekomendasi pencalonan bagi Gibran Rakabuming Raka. Akhirnya, Rudy tetap berjuang memenangkan Gibran dengan mendulang suara lebih dari 80 persen.

”Yang menentukan (pencalonan), baik wali kota, gubernur, sampai presiden, itu hak prerogatifnya Ketua Umum (Megawati). Kan, sudah pernah saya alami. Rekomendasinya itu. Siap laksanakan dan menangkan,” tandas Rudy.

ADITYA PUTRA PERDANA

Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo (kiri) berfoto bersama Gibran Rakabuming Raka (tengah) dan Teguh Prakosa di kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, di Kota Semarang, Jumat (17/7/2020). Gibran-Teguh mendapat rekomendasi dari DPP PDI-P untuk maju pada Pemilihan Wali Kota Solo 2020.

Sementara itu, Ganjar sudah lebih dahulu memenuhi panggilan DPP PDI-P untuk diklarifikasi soal pernyataannya siap dicalonkan dalam Pemilu 2024, Senin (24/10/2022). Ia menghadap pada Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun.

Dewan Kehormatan PDI-P menganggap pernyataan Ganjar bersifat multitafsir dan bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal, urusan pencalonan presiden sepenuhnya menjadi wewenang Megawati. Sebagai kader senior, mestinya Ganjar memahami hal tersebut. Oleh karena itu, Ganjar diberi sanksi berupa teguran lisan. Ia juga meminta maaf kepada partainya (Kompas, 25/10/2022).

Dihubungi terpisah, pakar psikologi politik dari Universitas Sebelas Maret Abdul Hakim mengatakan, sanksi teguran lisan hanya bersifat normatif. Pengurus partai ingin menjaga marwah organisasi yang menyerahkan segala keputusan pencalonan pada ketua umum. Namun, pemberian sanksi juga tidak asal-asalan. Keputusan itu telah dipertimbangkan secara matang mengingat kuatnya elektabilitas Ganjar dalam sejumlah survei.

Untuk itu, lanjut Hakim, partai akan berisiko jika memberikan sanksi berat setingkat teguran tertulis pada Ganjar. Hal tersebut akan mengganjal mereka apabila kelak akhirnya memutuskan untuk mengusung sosok tersebut sebagai calon presiden.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) bersama Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Kamaruddin Watubun seusai memberikan klarifiksi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022). Ganjar Pranowo dipanggil terkait pernyataannya yang siap maju dalam Pemilihan Presiden 2024 beberapa waktu lalu. Ganjar dinyatakan tidak melanggar aturan partai, tetapi tetap mendapat sanksi teguran lisan.

”Teguran lisan ingin memberi tanda ke publik bahwa Ganjar ini benar-benar dipertimbangkan serius sebagai salah satu capresnya PDI-P. Jadi, sanksinya ringan yang tak merugikan pencalonan nanti,” kata Hakim.

Hakim juga menilai, sanksi yang akan diberikan kepada Rudy juga tak akan berat. Rudy termasuk sosok penting dalam pemenangan PDI-P di Jateng. Serangkaian pemanggilan kader yang dilakukan pengurus partai guna menunjukkan kuasa partai atas para kadernya.

“Saya pikir, PDI-P juga sekaligus ingin menekankan bahwa partai lebih penting dan powerfull daripada setiap kadernya,” kata Hakim.

Baca juga: Hadi Rudyatmo: Konflik Internal Partai Jangan Diumbar ke Publik