Pemanggilan Ganjar Pranowo oleh DPP PDI-Perjuangan Punya Banyak Makna

Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo buka suara soal pemanggilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan pemanggilan tersebut, menurut dia, partai mengakui keberadaannya sebagai kader.

KOMPAS/NINA SUSILO

Ganjar Pranowo

SURAKARTA, KOMPAS — Pemanggilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan dlakukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebut berpotensi memiliki banyak makna. Ujungnya bisa berupa hukuman, penghargaan, atau justru rekomendasi pencalonan presiden.

Demikian dikatakan Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo saat ditemui di Surakarta, Senin (24/10/2022). Hal itu dikatakannya menanggapi rencana pemanggilan Ganjar oleh DPP PDI-P terkait kesiapannya jika kelak dideklarasikan sebagai calon Presiden di Pemilu 2024.

”Berarti (pemanggilan Ganjar) dia diakui partai. Pemanggilannya mau diapakan kita juga enggak tahu. Siapa tahu, pulang membawa hukuman, penghargaan, atau rekomendasi (pencalonan presiden),” kata Rudy.

Menurut rencana, Dewan Kehormatan DPP PDI-P akan memanggil Ganjar, Senin sore. Pemanggilan bertujuan untuk mengklarifikasi pernyataan Ganjar soal kesiapannya dicalonkan menjadi Presiden.

Baca Juga: Gara-gara Pernyataan Siap Jadi Capres, PDI-P Panggil Ganjar Pranowo

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo saat diwawancarai perihal pemanggilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo oleh DPP PDI-P, di kediamannya, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (24/10/2022).

Rudy menilai tidak ada yang salah dari pernyataan Ganjar. Dalam pandangannya, kesiapan membaktikan diri bagi bangsa dan negara sudah semestinya ada dalam diri kader PDI-P. Semua kader sudah disumpah mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga.

”Tidak ada kader PDI-P ketika ditanya untuk kepentingan masyarakat apalagi untuk kepentingan bangsa dan negara, jawabannya tidak siap, itu tidak ada. Jawabannya pasti siap. Meski nantinya diberikan hukuman, Ganjar akan tetap menjadi kader PDI-P,” katanya.

Dikenal kerap mendukung Ganjar menjadi Presiden, Rudy juga siap menerima segala konsekuensinya, termasuk hukuman dari pimpinan partai. Namun, dia melihat semuanya tidak melanggar aturan.

”Ya, (dukungan kepada Ganjar) mendukung sesama kader. Sah-sah saja. Kecuali, saya mendukung Presiden dari partai lain. Itu malah saya melanggar aturan. Namun, kalau itu (dukungan) dianggap melanggar, untuk memenuhi disiplin partai, ya, harus siap menerima sanksi,” kata Rudy.

Akan tetapi, ia menegaskan tidak mau ambil pusing terkait masalah calon presiden. Kewenangan itu ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dia memastikan tidak ada gejolak antarkader di DPC PDI-P Kota Surakarta.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menatap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memberikan penghormatan seusai membaca hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Salah satu hasil rekomendasi dalam rakernas itu adalah keputusan penetapan bakal calon presiden yang akan diusung partai dalam Pemilu 2024 ditetapkan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI Perjuangan.

Rudy meyakini sepenuhnya keputusan Megawati. Sosok tersebut dinilainya sebagai pribadi bijaksana. Keputusan pemilihan calon presiden, kata dia, pasti akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Itu terbukti dari kesediaan Megawati mencalonkan Presiden Joko Widodo dalam pemilu dua periode terakhir. Kebijakan itu juga diganjar dengan kemenangan dua periode berturut-turut.

”Beliau itu lebih mementingkan kepentingan besar, bangsa, dan negara daripada kepentingan kelompoknya. Apa pun keputusan bu ketua umum, itulah yang terbaik. Ibu orangnya arif dan bijaksana,” kata Rudy.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (berdiri) memberikan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Salah satu hasil rekomendasi dalam rakernas itu adalah keputusan penetapan bakal calon presiden yang akan diusung partai dalam Pemilu 2024 ditetapkan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai klarifikasi mesti dilakukan mengingat partai tengah fokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman resesi tahun depan. Klarifikasi bakal dilakukan bersama Ketua Dewan Kehormatan PDI-P Komariudin Watubun (Kompas, 23/10/2022).

Di sisi lain, lanjut Hasto, PDI-P juga belum mendudukkan urusan pencalonan presiden dalam prioritas. Semua kader hendaknya menanti pengumuman dari Megawati. Demi menegakkan disiplin organisasi, ia menyebutkan, juga akan memintai keterangan Rudy yang terang-terangan mendukung Ganjar.

”Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDI-Perjuangan sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi,” kata Hasto.

Hasto mengaku bakal bertindak tegas pada semua kader partai yang mencoba bermanuver soal pencapresan 2024. Selain Ganjar dan Rudy, pengurus partai juga sempat mengirimkan surat peringatan kepada beberapa anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang menyebut kelompoknya sebagai ”Dewan Kolonel”, awal Oktober lalu. Kelompok itu mengaku sebagai loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani. Mereka ingin mendukung Puan agar maju sebagai capres dalam pemilu nanti.

Lihat Juga: Ganjar Pranowo Mendapat Teguran Lisan dari PDI-P Tekait Pernyataan Siap Maju Pilpres 2024