Banjir Kalteng Sudah Hampir Sebulan, 3.702 Orang Mengungsi
Banjir sudah hampir sebulan menerjang sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka terdampak banjir.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
ARIO TANOTO PMI UNTUK KOMPAS
Gedung olahraga di Desa Kumpai Batu Atas digunakan sebagai tempat pengungsian sementara korban banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/10/2022).
PALANGKARAYA, KOMPAS — Banjir yang merendam 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah membuat 3.702 warga mengungsi. Kotawaringin Barat menjadi wilayah paling buruk diterjang banjir dengan total 31 desa dan kelurahan terendam serta 2.809 orang mengungsi.
Banjir di Kalteng sudah berlangsung selama hampir satu bulan penuh di bulan Oktober. Data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng, Senin (24/10/2022), menunjukkan, banjir menerjang 10 kabupaten dan kota dengan total 55 kecamatan dan 356 desa terdampak.
Setidaknya terdapat 44.837 keluarga atau 144.626 orang terdampak banjir. Di 10 kabupaten dan kota itu, sebanyak 534 fasilitas publik, seperti sekolah, tempat ibadah, hingga fasilitas kesehatan, terendam banjir.
Kabupaten yang terdampak banjir antara lain Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Pulang Pisau, Barito Utara Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya.
ARIO TANOTO PMI UNTUK KOMPAS
Sukarelawan PMI bersama petugas dan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat masuk ke wilayah Desa Kumpai Batu Atas untuk mengevakuasi warga karena air banjir yang terus meningkat, Sabtu (22/10/2022).
Kepala Desa Kumpai Batu Atas, Kotawaringin Barat, Sariyanto mengungkapkan, banjir kali ini lebih buruk dari tahun sebelumnya yang tak sampai membuat warga mengungsi. Tahun ini, banjir merendam ratusan rumah di Desa Kumpai Batu Atas dan dua desa tetangga yang membuat hampir seluruh warga desa mengungsi.
Sariyanto mengungkapkan, pihaknya menggunakan gedung gelanggang olahraga di desa itu untuk menampung warga yang mengungsi. Setidaknya 170 keluarga atau lebih kurang 500 orang dari tiga desa mengungsi di gedung itu.
”Warga memilih mengungsi karena percaya air setiap saat terus naik, ketinggiannya beragam hingga maksimal mencapai 1 meter lebih,” kata Sariyanto.
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Falery Tuwan menjelaskan, pihaknya sudah mendistribusikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya kepada pengungsi dan warga yang terdampak banjir. BPBPK Provinsi Kalteng juga membuat dapur umum yang dipusatkan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten dan kota masing-masing.
Setidaknya, pemerintah sudah menyiapkan 10 posko kesehatan, 17 tenda pengungsi, 11 gedung pengungsi, 9 dapur umum, dan 7 tempat mandi, cuci, kakus (MCK) di wilayah-wilayah terdampak.
”Saat ini bantuan terkonsentrasi di tenda dan gedung-gedung tempat pengungsian. Kami juga terus melakukan pemantauan di lapangan bersama petugas di daerah,” kata Falery.
ARIO TANOTO PMI UNTUK KOMPAS
Sukarelawan PMI dan petugas BPBD Kotawaringin Barat mengevakuasi warga dan barang-barang berharga mereka menggunakan mobil melintasi banjir di Kotawaringin Barat, Kalteng, Sabtu (24/10/2022).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul mengungkapkan, terdapat setidaknya 39 fasilitas kesehatan di berbagai daerah terdampak banjir yang ikut terendam air. Walakin, Dinkes Kalteng memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
”Memang ada (fasilitas kesehatan) yang terendam sampai lutut orang dewasa, tetapi sistem pelayanan kesehatan masih bekerja. Mereka yang terdampak sebagian besar melaksanakan kegiatan atau pelayanan kesehatan di gedung lain yang jauh lebih aman dari banjir,” ungkap Suyuti.
Dinkes Kalteng juga menyiapkan 20 tim tenaga kesehatan yang beranggotakan 150 orang untuk dikirim ke lokasi-lokasi terdampak banjir. Mereka akan memberikan layanan kesehatan kepada pengungsi yang membutuhkan. Tim itu didatangkan dari Kota Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalteng.
”Tim ini gabungan dari tenaga kesehatan di dinas kesehatan hingga universitas dan organisasi profesi, tetapi nanti menunggu permintaan khusus dari daerah. Sampai saat ini kondisi di lapangan masih terkendali karena di sana juga sudah ada tenaga kesehatan,” ujar Suyuti.
