Pemprov Bali menyatakan kesiapan Bali menggelar KTT G20 di Bali. Dalam konferensi pers secara daring, Selasa (11/10/2022), Bali sudah menyiapkan berbagai hal untuk menyukseskan pertemuan puncak KTT G20 di Bali.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS – Tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di Bali juga berkomitmen mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada November 2022. Pelaksanaan pertemuan G20 di Bali hingga berpuncak pada KTT G20 diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus pemulihan kepercayaan publik dunia kepada Bali.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali I Gede Pramana dalam konferensi pers, yang diadakan tim komunikasi dan media G20 secara daring, Selasa (11/10/2022).
Pramana menyatakan, dengan dukungan pemerintah pusat, Pemprov Bali sudah menyiapkan fasilitas, meningkatkan infrastruktur, hingga keamanan untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan KTT G20.
”Kami ingin menunjukkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap delegasi mulai dari penerimaan di bandara sampai ke lokasi acara dan lokasi showcase KTT G20,” kata Pramana dalam konferensi pers, yang dipandu presenter Rully Kurniawan secara daring, Selasa (11/10).
Dikatakan penyelenggaraan kegiatan rangkaian KTT G20 hingga puncak KTT G20 di Bali diharapkan menjadi upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan sebaliknya, penyelenggaraan KTT G20 di Bali diharapkan menghasilkan inspirasi bagi dunia.
Adapun untuk pengamanan, Pramana menyatakan Pemprov Bali sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan TNI dan Polri di Bali dan juga dengan kalangan desa adat, terutama di desa-desa adat di sekitar lokasi KTT G20 dan lokasi showcase KTT G20.
Pramana menyebutkan, desa adat di Bali memiliki petugas keamanan desa adat atau pacalang dan Bali sudah memiliki sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat, atau Sipandu Beradat, yang memadukan komponen pengamanan lingkungan, desa, desa adat bersama Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri.
Pramana menerangkan, pemerintah juga sudah menyiapkan tujuh rumah sakit rujukan sebagai bentuk antisipasi dan kesiapan di bidang kesehatan.
Rumah sakit rujukan untuk perhelatan KTT G20 di Bali, di antaranya, RSUP Prof I Goesti Ngoerah Gde Goesti Ngoerah, atau sebelumnya bernama RSUP Sanglah; RS Bali Mandara; RS Udayana (RS Angkatan Darat) Denpasar; RS Universitas Udayana; dan RS Siloam serta RS BIMC Nusa Dua.
Dalam glorifikasi terhadap KTT G20, kritik juga diperlukan dalam upaya membangun demokrasi Indonesia dari Bali,” ujar Mardika
Dalam konferensi pers tersebut, Pramana mengatakan, untuk mendukung kelancaran mobilitas selama KTT G20 di Bali nanti, masyarakat sekitar lokasi penyelenggaraan KTT G20 di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar diimbau untuk mengurangi mobilitas mereka.
Dalam jaringan
Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di Badung dan Kota Denpasar direncanakan dilaksanakan secara daring. Begitu pula aktivitas perkantoran dan pemerintahan, menurut Pramana, akan diberlakukan sistem kerja dari rumah (work from home). “Kecuali untuk pegawai hotel dan akomodasi masih bisa bekerja langsung,” ujarnya.
Arahan agar mobilitas warga dibatasi selama pelaksanaan puncak pertemuan KTT G20 diwacanakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada pekan lalu.
Dalam rakor tersebut, Menko Marves meminta Gubernur Bali agar memberikan kebijakan untuk pelaksanaan sekolah secara daring dan sistem kerja dari rumah bagi karyawan.
Sementara itu, terkait gegap gempita penyelenggaraan KTT G20 di Bali, Koordinator Komunitas Pro Demokrasi (ProDem) Bali I Nyoman Mardika mengatakan, masyarakat di Bali jangan hanya menjadi penonton dan berdiam diri dalam ajang KTT G20 di Bali.
Masyarakat diajak mengkritisi pelaksanaan KTT G20, apakah kegiatan internasional itu benar-benar berkorelasi dengan pemulihan ekonomi dan berimbas pada kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh di Bali.
“Dalam glorifikasi terhadap KTT G20, kritik juga diperlukan dalam upaya membangun demokrasi Indonesia dari Bali,” ujar Mardika dalam diskusi di Kota Denpasar, Selasa (11/10).