HUT Ke-77 Sumbar, Semua Kalangan Diajak Atasi Inflasi

Semua kalangan di Sumbar diajak untuk bekerja sama dan berinovasi dalam berbagai bidang. Di usia ke-77, tantangan terbesar adalah laju inflasi yang tinggi.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla diapit Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi (kiri) dan Ketua DPRD Sumbar Supardi serta Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar (kanan) dalam perayaan HUT ke-77 Sumbar di Kantor DPRD Sumbar, Padang, Sabtu (1/10/2022).

PADANG, KOMPAS — Semua kalangan di Sumatera Barat diajak terus bekerja sama dan berinovasi dalam berbagi bidang. Tahun ini, di usianya yang ke-77, ancaman yang harus dihadapi bersama adalah potensi tingginya inflasi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam perayaan Hari Ulang Tahun Ke-77 Sumbar di Padang, Sabtu (1/10/2022). Acara di kantor DPRD Sumbar ini juga dihadiri mantan Wakil Presiden Jusuf Kala dan sejarawan Asvi Warman Adam.

”Untuk menyelesaikan persoalan tersebut (inflasi), kita perlu bersinergi, berkolaborasi, dan berinovasi. Mari kita satukan gerak langkah, bersatu padu menyelesaikan persoalan Sumbar,” kata Mahyeldi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, kondisi Sumbar saat ini sedang tidak baik-baik saja. Laju inflasinya tertinggi kedua di Indonesia. Inflasi pada tahun berjalan di Sumbar mencapai 8,01 persen dan inflasi tahunan sebesar 7,11 persen.

Baca Juga: Inflasi Sumbar Tertinggi Kedua di Nasional, TPID Siapkan Langkah Antisipasi

KOMPAS/YOLA SASTRA

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memotong kue dalam perayaan HUT Ke-77 Sumbar di Kantor DPRD Sumbar, Padang, Sabtu (1/10/2022).

Seusai acara, Mahyeldi menambahkan, meski relatif bisa menekan inflasi, tantangan pengendalian inflasi tahun 2022 semakin berat dengan kenaikan harga BBM bersubsidi di awal September ini. Harga barang akan naik seiring naiknya harga ongkos transportasi.

”Kami mendorong organisasi perangkat daerah membelanjakan anggarannya. Setiap pekan kami evaluasi bagaimana serapan anggaran. Ada 2 persen dana DAU (dana alokasi umum) dan bantuan pusat harus kami alokasikan untuk transportasi, pertanian, dan membantu masyarakat yang perlu kami bantu. Harus segera. Total anggaran itu ada Rp 500 miliar,” ujarnya.

Selain itu, kata Mahyeldi, pemprov juga meningkatkan ketersediaan bahan pemicu inflasi di Sumbar, terutama cabai. Gerakan tanam cabai digalakkan dan diharapkan membuahkan hasil dalam 3 bulan ke depan. Adapun untuk daging, pemprov berkoordinasi dengan daerah lain untuk menjamin suplai ke Sumbar.

”Kami juga memperlancar transportasi ke Sumbar. Kami berusaha keras dengan balai jalan, membenahi kawasan rawan longsor, misalnya Sitinjau Lauik. Jangka panjang mencari alternatif jalan dalam rangka kelancaran transportasi,” ujarnya.

Baca Juga: Penerbangan Padang-Kuala Lumpur Dibuka 1 Oktober

Perkebunan masyarakat

KOMPAS/YOLA SASTRA

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla diapit Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi (kanan) dan wakilnya Audy Joinaldy dalam perayaan HUT Ke-77 Sumbar di Kantor DPRD Sumbar, Padang, Sabtu (1/10/2022).

Sementara itu, mantan Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) mengatakan, peningkatan kualitas perkebunan masyarakat bisa menjadi alternatif memajukan daerah. Ia pun mendorong Sumbar mengambil langkah itu.

Hal tersebut, kata JK, sudah lebih dahulu diterapkan Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut dia, Sumbar dan Sulsel punya kesamaan, yaitu minimnya sumber daya alam yang bisa dikelola.

”Riau hebat, di bawah ada minyak, di atas ada sawit. Namun, yang punya orang Jakarta. Di Sulsel, hampir semuanya, ada kopra, kopi, cokelat, semua milik rakyat, perkebunan rakyat. Jangan terlalu banyak membuat perkebunan besar karena orang besar yang punya. Di Sulsel, banyak yang (sanggup) naik haji, terbesar di Indonesia, karena kebunnya milik sendiri,” katanya.

Untuk meningkatkan perkebunan masyarakat, kata JK, pemerintah mesti mendukung dengan memberikan bibit. Ia pun mendorong DPRD Sumbar memberikan anggaran besar untuk pemberian bibit ke masyarakat.

Penguatan perempuan

KOMPAS/YOLA SASTRA

Suasana perayaan HUT Ke-77 Sumatera Barat di Kantor DPRD Sumbar, Padang, Sabtu (1/10/2022).

Asvi Warman Adam dalam pidatonya mendorong penguatan peran perempuan dalam pemerintahan di Sumbar. Hal itu sejalan dengan roh Minangkabau yang menurut dia merupakan republik yang dikuasai oleh bundo kanduang.

”Tigo tungku sajarangan (tokoh adat, tokoh agama, orang berilmu) itu berada di bawah bundo kanduang. Mari kita kembalikan fungsi perempuan di Sumbar sebagai bundo kanduang,” katanya.

Asvi menyebutkan, tidak hanya di bidang ekonomi, di bidang politik peran perempuan juga mesti diperkuat. Sejauh ini, belum pernah ada kepala di Sumbar dari kalangan perempuan. Padahal, pada 2015, ada pemikiran untuk menjadikan perempuan sebagai penjabat wali kota/bupati.

”Hanya penjabat (kepala daerah). Namun, kenapa tidak dipilih? Kenapa tidak ada Gubernur Sumbar yang perempuan. Kita hidupkan kembali semangat ini,” ujarnya.