Kota di Kalimantan Bersinergi Hadapi Perpindahan IKN
Sembilan kota di Kalimantan terus memperkuat kerja sama serta bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar perpindahan ibu kota negara berdampak positif bagi pembangunan kota-kota di Kalimantan.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·4 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi atensi pemerintah kota se-Kalimantan. Sembilan kota di Kalimantan terus memperkuat kerja sama serta bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar perpindahan ibu kota itu berdampak positif bagi pembangunan kota-kota di Kalimantan.
Perpindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu topik pembahasan yang mengemuka dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (29/9/2022).
Wakil Ketua Apeksi Komwil V Basri Rase, yang juga Wali Kota Bontang, mengatakan, semua kota di Kalimantan saat ini tengah berkomitmen untuk menyongsong pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Konektivitas antarkota dan rantai suplai untuk kebutuhan ibu kota baru membutuhkan usaha bersama dan berbagai penguatan kerja sama antardaerah.
”Untuk itu, kami juga meminta dukungan dari Apeksi pusat agar dapat menyuarakan aspirasi kami. Pada prinsipnya, kami wali kota yang berada di Komwil V terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan ibu kota dan kota-kota di Kalimantan,” katanya.
Untuk maju dan tumbuh dengan skala lebih besar, menurut Basri, kota tidak melulu memerlukan sumber daya berlimpah, tetapi lebih memerlukan kemampuan untuk saling mengisi dan melengkapi program penting dan strategis. Apeksi pun diharapkan bisa terus menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk bersinergi.
”Melalui Apeksi, pemerintah kota se-Indonesia diharapkan bisa terus menyalurkan aspirasi, bekerja sama, serta berkolaborasi untuk mewujudkan kota maju dan masyarakat sejahtera. Di samping itu, juga turut berkontribusi pada pembangunan nasional,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya Sugiarto, yang juga Wali Kota Bogor, dalam sambutan melalui video menyampaikan, rencana perpindahan ibu kota ke Kalimantan pada tahun depan diharapkan bisa terus diselaraskan dengan program kota-kota di Kalimantan, terutama bagaimana menjadikan semua kota di Kalimantan sebagai kota-kota yang memiliki kontribusi dan berperan dari hulu sampai ke hilir.
”Kami berharap suara kami didengar. Kota-kota di Kalimantan bukan saja menjadi target sosialisasi (pemindahan ibu kota), tetapi juga menjadi referensi kebijakan pemindahan ibu kota,” katanya.
Menurut Bima, Apeksi siap duduk bersama pemerintah pusat untuk merumuskan program dalam rangka menyukseskan pembangunan ibu kota. ”Secara bersama, kita semua harus bisa memastikan terjadinya efek ekonomi yang juga memberikan berkah kepada kota-kota di Kalimantan,” ujarnya.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, tema rapat kerja Apeksi Komwil V adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk kebangkitan ekonomi kerakyatan. Tema tersebut berangkat dari situasi pandemi Covid-19 yang dialami selama lebih dari dua tahun ini.
”Pandemi itu menjadi acuan kami untuk merencanakan pengembangan kota ke depan. Apa yang direncanakan hari ini akan menentukan nasib kota-kota di masa yang akan datang,” katanya.
Barometer kemajuan
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel Syaiful Azhari mengatakan, perkotaan menjadi barometer kemajuan wilayah di suatu provinsi ataupun di suatu negara. Karena itu, kota dalam suatu wilayah dituntut untuk terus berbenah serta memperbaiki tata kota dan kehidupan masyarakat kota secara berkelanjutan, serta mampu beradaptasi dengan setiap perubahan.
”Di wilayah Kalimantan, perubahan yang paling dekat dan pasti terjadi adalah perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Perubahan ini tentunya membuka peluang bagi kota-kota di wilayah Kalimantan untuk bisa lebih maju dan berkembang, terutama kota-kota yang berdekatan langsung dengan ibu kota negara,” katanya.
Menurut Sahbirin, perpindahan ibu kota itu di sisi lain juga menjadi tantangan bagi kota-kota di Kalimantan. Tantangannya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, ataupun budaya, termasuk tantangan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
”Selain beradaptasi dengan perubahan, membangun kota dan mempertahankan sebuah kota untuk tetap nyaman didiami menjadi tuntutan. Karena itu, semangat berinovasi dan kreatif harus dikembangkan dalam membangun kota dan mengatasi berbagai permasalahan perkotaan,” ujarnya.
Sahbirin mengatakan, pembangunan kota tetap memerlukan keselarasan dengan pembangunan pusat ataupun provinsi. Sebab, di level mana pun, sasaran penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani dan menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, keselarasan provinsi dan kota dalam membangun harus terus ditingkatkan.
”Majunya suatu kota ditentukan keterlibatan provinsi, sedangkan majunya provinsi juga membutuhkan keterlibatan kota. Maka, kita harus terlibat dan saling mendukung untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kalimantan,” katanya.