Pemda Siapkan Subsidi Ongkos Transportasi Angkutan Barang

Tim Pengendalian Inflasi Daerah berupaya agar inflasi Kalimantan Selatan tahun ini tidak jauh dari target 3 persen plus minus 1 persen. Salah satu upayanya dengan menyiapkan subsidi biaya transportasi angkutan barang.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (tengah) menandatangani perjanjian kerja sama pengendalian inflasi dalam kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (27/9/2022).

BANJARMASIN, KOMPAS — Kenaikan harga bahan bakar minyak membuat target tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 3 persen plus minus 1 persen di Kalimantan Selatan tidak mungkin lagi tercapai. Tim Pengendalian Inflasi Daerah tetap berupaya agar inflasi Kalsel tahun ini tidak jauh dari target tersebut. Salah satu upayanya dengan menyiapkan subsidi biaya transportasi angkutan barang.

Berdasarkan laporan Kompas, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan meningkatkan inflasi secara nasional sebesar 1,9 persen hingga akhir tahun. Dengan peningkatan tersebut, inflasi Indonesia pada akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai 6,6 persen. (Kompas, 27/9/2022)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Imam Subarkah mengatakan, penyesuaian atau kenaikan harga BBM sudah mulai memengaruhi harga komoditas. Jika pada Agustus 2022 Kalsel mengalami deflasi sebesar 0,42 persen, pada September 2022 kemungkinan besar Kalsel akan mengalami inflasi.

”Di Kalsel juga ada kecenderungan inflasi pada September ini, tetapi angkanya masih dihitung,” ujar Imam di sela-sela kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (27/9/2022).

Sampai dengan September, tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) di Kalsel sebesar 5,80 persen. Ada tiga kota penghitung inflasi di Kalsel, yaitu Banjarmasin, Kotabaru, dan Tanjung (Tabalong). Dari sisi kinerja, Tanjung yang paling baik dengan tingkat inflasi sebesar 4,36 persen. Sementara itu, laju inflasi year on year di Banjarmasin sebesar 5,73 persen dan di Kotabaru sudah mencapai 7,53 persen.

”Memang perlu ada upaya ekstra untuk mengendalikan inflasi di Kalsel, terutama di Kotabaru karena sudah di atas 7 persen. Pemicunya sebagian besar adalah masalah distribusi, kelangkaan produk, dan mahalnya ongkos angkutan,” katanya.

Sampai akhir tahun kalender, lanjut Imam, inflasi di Kalsel diharapkan tidak terlalu jauh dari target 3 persen plus minus 1 persen. ”Kami harapkan masih bisa 5 atau 6 persen. Itu jadi angka yang realistis dengan kondisi saat ini (5,80 persen),” ujarnya.

Baca juga: Kendalikan Inflasi Pangan, Kalsel Gelar Pasar Murah sampai Akhir Tahun

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Imam Subarkah memberikan sambutan dalam kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (27/9/2022).

Upaya untuk mengendalikan inflasi di Kalsel salah satunya dengan bersinergi melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Tujuannya, harga komoditas atau volatile foods bisa lebih terkendali. Untuk itu, akan dipastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang supaya tidak ada peningkatan harga yang signifikan saat sampai masyarakat.

”Kami harapkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam memberikan subsidi ongkos transportasi barang, diharapkan bisa lebih menurunkan potensi inflasi di Kalsel,” ucapnya.

Memang perlu ada upaya ekstra untuk mengendalikan inflasi di Kalsel, terutama di Kotabaru karena sudah di atas 7 persen. Pemicunya sebagian besar adalah masalah distribusi, kelangkaan produk, dan mahalnya ongkos angkutan.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, perekonomian global saat ini dalam kondisi tidak stabil. Kondisi itu dialami juga oleh Indonesia, termasuk Kalsel. Pengendalian inflasi diperlukan karena sebagian komoditas yang dibutuhkan Kalsel masih tergantung dengan negara dan daerah lain, seperti BBM dan beberapa komoditas pangan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor memberikan sambutan dalam kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (27/9/2022).

Bersinergi

Merespons data inflasi terbaru pada tiga kota di Kalsel, Sahbirin meminta agar semua bersinergi untuk menurunkan inflasi di Banjarmasin dan Kotabaru agar bisa di bawah 5 persen. Dengan kecenderungan inflasi yang cukup tinggi, perlu dievaluasi kembali bagaimana keseimbangan suplai dan permintaan berbagai komoditas pangan di dua kota tersebut.

”Penyebab permasalahan inflasi di Banjarmasin dan Kotabaru bisa jadi tidak sama. Maka, perlakuan dan pengendalian inflasinya juga harus berbeda, disesuaikan dengan sebab terjadinya inflasi,” ujarnya.

Baca juga: Ancaman Inflasi Hantui Indonesia

Menurut Sahbirin, ada empat hal yang harus dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi di Kalsel. Pertama, kerja sama antardaerah harus dilakukan secara intensif, terutama untuk menjaga suplai komoditas yang selama ini menjadi penyebab inflasi.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Warga antre membeli bahan pokok yang dijual dalam kegiatan pasar murah untuk pengendalian inflasi pangan pascakenaikan harga bahan bakar minyak di Lapangan Kamboja, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (15/9/2022).

Kedua, operasi pasar harus dilakukan dalam rangka memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga terjadi pemerataan kebutuhan di masyarakat. Ketiga, mendorong peningkatan nilai tambah di sektor pertanian sehingga kontribusinya dalam gerakan mesin pertumbuhan ekonomi semakin besar.

Keempat, penyaluran subsidi sektor transportasi, khususnya kepada distributor pangan serta nelayan diharapkan tepat sasaran. Hal itu diharapkan memperlancar distribusi komoditas pangan antardaerah. ”Kolaborasi dalam pengendalian inflasi benar-benar harus tertuang dalam program, aksi, dan tindakan nyata di lapangan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Birhasani mengatakan, pasar murah menjadi salah satu upaya jangka pendek untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga pangan. Pelaksanaan pasar murah diprioritaskan pada tiga kota pencatatan inflasi, yaitu Banjarmasin, Kotabaru, dan Tanjung. ”Pasar murah akan diadakan setiap bulan sampai Desember,” katanya.