Pupuk hingga Harga Gabah Masih Jadi Masalah di Jabar, Puan Janji Cari Solusi
Petani di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengeluhkan masalah pupuk bersubsidi hingga anjloknya harga gabah. Kondisi ini merugikan petani. Ketua DPR Puan Maharani berjanji mencari solusi dari masalah itu.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·2 menit baca
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani (tengah) berdialog dengan petani saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (22/9/2022). Dalam kunjungannya, Puan yang juga Ketua DPR menyerap aspirasi petani, seperti kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi hingga harga gabah yang tidak stabil.
MAJALENGKA, KOMPAS — Petani di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengeluhkan masalah pupuk bersubsidi hingga anjloknya harga gabah. Kondisi ini merugikan petani. Ketua DPR Puan Maharani berjanji mencari solusi atas persoalan yang terus berulang tersebut.
Dalam kunjungannya ke Majalengka, Kamis (22/9/2022), Puan menerima aspirasi petani itu. Oon (63), Ketua Kelompok Tani Ciwandamukti dari Lemahsugih, mengatakan, modal tanamnya melonjak dari Rp 2,6 juta menjadi Rp 3 juta karena harus membeli pupuk nonsubsidi.
”Saya ada kartu tani. Namun, hanya dapat 1 kuintal pupuk bersubsidi. Selebihnya, saya beli nonsubsidi, harganya Rp 400.000,” ucap Oon, yang menggarap lahan sekitar 1.400 meter persegi. Padahal, harga pupuk nonsubsidi bisa empat kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan yang bersubsidi.
Menurut dia, kesulitan mengakses pupuk bersubsidi telah menguras pendapatan petani karena modal tanam naik. Padahal, harga gabah tidak stabil. ”Padi kering di kampung saya hanya Rp 500.000 per kuintal. Enggak tahu kenapa. Biasanya harganya Rp 600.000 per kuintal,” ucapnya.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menyalami warga saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (22/9/2022).
Atik Suhardi (51), petani asal Jatiwangi, juga mengeluhkan penyaluran pupuk bersubsidi. Ia mengaku telah mendaftarkan lahannya seluas 1 hektar kepada kelompok untuk mendapatkan pupuk subsidi. Namun, namanya tidak masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok.
”Kenapa enggak masuk nama saya? Padahal, persyaratan sudah saya penuhi, KTP, KK, dan lainnya,” ujarnya. Akibat tidak dapat pupuk bersubsidi, Atik akhirnya membeli 2 kuintal pupuk nonsubsidi jenis urea dan NPK seharga Rp 2 juta.
Menanggapi keluhan petani, Puan meminta sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), seperti Sutrisno yang turut hadir, agar mencatat aspirasi petani Majalengka. Puan juga membawa sejumlah traktor dan mesin pompa air untuk petani.
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Buruh tani memikul padi hasil panen di Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (2/10/2019). Harga gabah di tingkat petani di Cirebon saat ini Rp 5.000-Rp 5.300 per kg untuk gabah kering panen.
”Insya Allah ke depan ada solusi yang bisa membantu petani Majalengka,” ucap Puan yang juga Ketua DPP PDI-P. Menurut dia, petani perlu didampingi karena mereka turut membangun ekonomi bangsa dan negara. Apalagi, Indonesia juga termasuk negara maritim.
Meski demikian, menurut Puan, tidak semua petani bisa menerima bantuan secara cepat dari pemerintah. ”Saya memahami masalah petani, tetapi tidak mungkin semua petani mendapatkan bantuan. Pemerintah juga tidak hanya menanggung Majalengka, tetapi juga nasional,” ujarnya.
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Buruh tani memikul padi hasil panen di Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (2/10/2019).
Puan mendorong petani menggunakan pupuk organik yang lebih murah dan dapat meningkatkan produksi. Pembuatan pupuk organik juga lebih mudah. Jika hal tersebut diterapkan, ia yakin petani bakal terbantu dan tidak lagi terkendala masalah pupuk subsidi.
Bupati Majalengka Karna Sobahi juga berkomitmen membantu petani. Menurut dia, saat ini, terdapat lebih dari 200.000 petani yang mampu memenuhi kebutuhan sekitar 1,3 juta warga Majalengka.
”Saat pandemi Covid-19, petani inilah yang jadi pahlawan ekonomi,” ujarnya.