Daya Beli Turun dan Inflasi Tinggi, Pemprov Kalteng Bakal Subsidi Petani
Kenaikan harga BBM berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan inflasi yang tinggi di Kalimantan Tengah. Untuk mengatasi masalah itu, Pemprov Kalteng berencana memberikan subsidi kepada para petani.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan inflasi yang tinggi di Kalimantan Tengah. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana memberikan subsidi kepada para petani, terutama yang menanam komoditas penyumbang inflasi.
Setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik, harga sejumlah komoditas di Kalteng memang ikut naik. Salah satu yang mengalami kenaikan harga adalah cabai rawit merah.
Siti (51), pedagang sayuran di Pasar Besar Kota Palangkaraya, menuturkan, harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp 73.000 per kilogram. Padahal, lima hari sebelumnya harga cabai rawit masih Rp 70.000 per kilogram. Adapun sebelum kenaikan harga BBM hanya Rp 55.000 per kilogram.
Menurut Siti, setelah kenaikan harga BBM, jumlah cabai rawit yang bisa terjual menjadi lebih sedikit. Transmigran asal Jawa Timur itu menyebut, sebelum kenaikan harga BBM, ia bisa menjual 10 kilogram (kg) cabai rawit setiap hari.
Namun, setelah harga BBM naik, cabai rawit yang terjual maksimal hanya 5 kg per hari. ”Pembeli, sih, banyak saja, cuma belanjanya yang sedikit,” kata Siti saat ditemui di Palangkaraya, Rabu (21/9/2022).
Penurunan jumlah cabai rawit merah yang terjual itu bisa menjadi salah satu indikasi penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, komoditas yang mengalami kenaikan harga tidak hanya cabai rawit merah.
Siti menuturkan, bawang merah juga mengalami peningkatan harga meski tak signifikan. Saat ini, harganya Rp 45.000 per kg setelah sebelumnya hanya Rp 42.000 per kg. ”Tapi, di sini harganya naik turun, enggak menentu. Bisa jadi karena BBM naik, bisa juga enggak,” kata Siti.
Siti mengaku, dirinya mengambil pasokan komoditas sayuran dari distributor di Pasar Besar Kota Palangkaraya. ”Harga di sini, ya, mengikuti harga dari sana,” katanya.
Aisyah (40), pedagang ayam potong, mengungkapkan, saat ini harga ayam potong mencapai Rp 42.000 per kg. Harga itu meningkat dari sebelumnya hanya Rp 35.000 per kg.
Namun, Aisyah menyebut, kenaikan harga ayam potong bukan karena kenaikan harga BBM. Sebab, sebelum harga BBM naik, harga ayam potong sudah naik. ”Memang saat BBM naik, harga pakan ayam juga naik. Itu juga kata orang yang ternak,” ungkap Aisyah.
Ipin (52), salah satu distributor sayuran di Kota Palangkaraya, menuturkan, kenaikan harga BBM membuat biaya distribusi sayuran meningkat. Setelah harga BBM naik, Ipin mengaku harus mengeluarkan ongkos Rp 700.000 per hari hanya untuk membeli BBM.
Padahal, sebelumnya ongkos untuk membeli BBM tak sampai Rp 600.000 per hari. ”Itu baru buat beli bahan bakar lho, belum sama makan itu,” ujarnya.
Ipin mengaku, dirinya mengambil pasokan komoditas sayuran dari wilayah Kandangan, Kalimantan Selatan. Distributor di daerah itulah yang menentukan harga berbagai komoditas.
Dalam rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022), Presiden Joko Widodo mengumumkan 10 daerah dengan inflasi tertinggi. Kalteng berada di urutan ketiga dengan tingkat inflasi 6,9 persen. Adapun Kota Sampit, Kalteng, dengan inflasi mencapai 7,5 persen berada di urutan keempat kabupaten dan kota dengan inflasi tertinggi.
Berdasarkan data Bank Indonesia, bawang merah, cabai rawit, ayam potong, dan ikan nila merupakan beberapa komoditas penyumbang inflasi di Kalteng. Untuk mengatasi inflasi dan penurunan daya beli, Pemprov Kalteng memiliki beberapa strategi.
Salah satunya dengan menjaga pasokan beberapa komoditas melalui sejumlah program, misalnya Gerakan Tanam Bawang Merah dan Cabe Berkah. Selain itu, Pemprov Kalteng juga menggelar pasar murah, pasar penyeimbang, hingga subsidi ke kelompok tani.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengungkapkan, pihaknya sedang berkonsultasi ke sejumlah pihak terkait penganggaran subsidi untuk petani. Penganggaran itu akan dibahas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada Oktober nanti.
Menurut rencana, Pemprov Kalteng menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk subsidi kelompok tani yang menanam komoditas penyumbang inflasi. “Ini harus disubsidi pemerintah. Saya juga sudah perintahkan bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah untuk membantu masyarakat,” ungkap Sugianto.