Kalteng masuk dalam 10 besar daerah dengan inflasi paling tinggi di Indonesia. Pemerintah berupaya mengambil langkah strategis dengan menggelar operasi pasar dan membagikan bibit cabai rawit secara gratis.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Kalimantan Tengah menjadi provinsi urutan ketiga dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Kota Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur juga menjadi salah satu wilayah dengan inflasi tertinggi. Pemerintah bakal fokus pada ketahanan pangan untuk menghadapi inflasi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan 10 daerah dengan inflasi tertinggi, Kalimantan Tengah di urutan ketiga dengan tingkat inflasi menjadi 6,9 persen. Kota Sampit dengan inflasi mencapai 7,5 persen berada di urutan keempat kabupaten dan kota dengan inflasi tertinggi.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa menyampaikan, pihaknya bakal mengambil langkah strategis untuk mengatasi inflasi dengan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak, terutama penyelenggara pemerintah tingkat desa.
Sugianto menjelaskan lima besar komoditas penyumbang inflasi adalah tarif angkutan udara, bawang merah, beras, tongkol dan nila, serta kenaikan tarif rumah sakit dan PDAM, khusunya di Kota Sampit.
Inflasi, menurut Sugianto, bakal memengaruhi daya beli dan menghambat kesejahteraan masyarakat yang berdampak sangat signifikan terhadap meningkatnya angka kemiskinan.
”Kami di sini untuk bersama bahu-membahu menangani inflasi Kalteng dan ketahanan pangan di Kalteng. Kelengahan yang menimbulkan inflasi saat ini jangan sampai terulang kembali,” ujar Sugianto di Palangkaraya, Kamis (15/9/2022).
Sugianto meminta semua pihak untuk mengambil langkah strategis, khususnya kepala daerah di 14 kabupaten dan kota di Kalteng, salah satunya, dengan membentuk ketahanan pangan mandiri. ”Saya minta usahakan komoditas dapat dihasilkan secara lokal. Kita harus mandiri membentuk ketahanan pangan. Kalteng harus punya sendiri. Ketahanan pangan Kalteng dari desa. Saya yakin, jika bergerak bersama, kita bisa menjadi contoh provinsi pertama yang memiliki ketahanan pangan sendiri,” ujarnya.
Sugianto juga mengingatkan semua kepala daerah untuk menurunkan tarif rumah sakit dan PDAM. ”Masyarakat sedang susah, yang penting ekonomi terjaga dan masyarakat terlayani kesehatannya. Kita ini, kan, pelayan,” ucapnya.
Di sela-sela kegiatan itu, Sugianto juga menyerahkan bantuan berupa 15.000 bibit cabai rawit dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sekuyan Lombok ke beberapa perwakilan masyarakat.
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengungkapkan, kenaikan tarif PDAM terjadi pada Oktober 2021, begitu juga tarif rumah sakit, khususnya RSUD dr Murjani di Kota Sampit. Kedua hal itu menjadi pemicu tingginya inflasi.
”Kenaikan tarif PDAM berdampak 42 persen terhadap inflasi untuk Kota Sampit dan 22 persen terhadap inflasi Kalteng, tetapi berangsur menurun hingga Juni 2022 masing-masing 23 persen dan 10 persen,” kata Halikinnor.
Ia menambahkan, pihaknya berupaya menekan laju inflasi di daerahnya dengan mencari langkah strategis yang saat ini sedang dibahas oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kotawaringin Timur.
Halikinnor mengungkapkan akan meninjau kembali tarif PDAM dan rumah sakit daerah. Selain itu, pihaknya juga bakal menggelar pasar murah untuk menghadapi inflasi di sektor pangan.
”Di Kalteng ini, kan, hanya dua kota yang menjadi sampel untuk perhitungan inflasi, Kota Palangkaraya dan Kota Sampit. Dengan tingginya inflasi Kalteng, inflasi Kota Sampit kena imbas. Butuh dukungan banyak pihak untuk menghadapi masalah ini,” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Tengah Yura Adalin Djalins menjelaskan, untuk menjaga inflasi terkendali, pemerintah melakukan sinergi dengan Bank Indonesia melalui TPID, khususnya di sektor pangan, dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Gerakan tersebut mendorong penanaman cabai oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pasokan level rumah tangga.
”Upaya respons cepat menghadapi inflasi juga telah dilakukan TPID di masing-masing daerah melalui penyelenggaraan operasi pasar komoditas pangan bergejolak yang menjadi penyumbang inflasi,” ungkapnya.
Bank Indonesia, lanjut Yura, mendorong pemerintah daerah menjalin kerja sama antardaerah dalam rangka pemenuhan komoditas pangan yang mengalami defisit sehingga pasokan dan stabilitas harga dapat terjaga. ”Berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang dimiliki oleh pemda dan diharapkan pada akhir tahun inflasi Kalteng dapat kembali terkendali meski berada di atas sasaran inflasi tahun ini,” tambahnya.