Hasil Verifikasi Pemprov Papua Ada 50.000 Penerima BLT BBM

Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan data penerima bantuan langsung tunai untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Sekitar 50.000 keluarga prasejahtera yang terlebih dahulu menerima bantuan tersebut.

TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Penyerahan bantuan langsung tunai BBM bagi warga di Kantor Pos Sentani Kabupaten Jayapura, pada 31 Agustus 2022.

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan data agar penerimaan bantuan langsung tunai bagi warga tepat sasaran. Sekitar 50.000 warga dari kategori keluarga prasejahtera yang akan menerima bantuan tersebut untuk meringankan beban akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua, Ribka Haluk saat ditemui dalam kegiatan bertajuk ”Ekspose Bidang Sosial, Politik, dan Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Papua” di Jayapura, Selasa (6/9/2022).

Ribka memaparkan, 50.000 warga penerima bantuan langsung tunai BBM senilai Rp 150.000 per bulan berdasarkan hasil verifikasi data dari 28 kabupaten dan 1 kota di Papua. Penerima bantuan berdasarkan kategori keluarga prasejahtera, tidak memiliki penghasilan tetap dan nonaparatur sipil negara serta TNI Polri.

Adapun pemberian BLT BBM bagi warga selama empat bulan, yakni September hingga Desember. Warga akan menerima bantuan sebanyak dua tahap, yakni Rp 300.000 untuk periode September-Oktober dan Rp 300.000 periode November-Desember.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Ribka Haluk, saat ditemui di Jayapura, Selasa (6/9/2022).

”Hanya warga yang telah masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat dapat menerima BLT. Kami telah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengawasi proses penyaluran BLT di setiap kabupaten,” kata Ribka.

Baca Juga: Seusai Pembagian BLT BBM di Lampung, Presiden Umumkan Kenaikan Harga BBM

Ia menambahkan, Pemprov Papua telah menunjuk Kantor Pos dan bank nasional, seperti BRI dan BNI untuk menyalurkan BLT BBM di 28 kabupaten dan 1 kota. Proses penyaluran bantuan diberikan secara langsung bagi warga di tempat yang telah ditentukan.

Kepala Kantor Pos Cabang Utama Jayapura Arya Febrianto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah agar penyaluran BLT BBM sesuai data KPM di Papua. Warga yang menerima bantuan wajib menunjukkan surat undangan dan kartu identitas atau surat keterangan data diri dari pihak pemerintah kampung atau kelurahan.

Arya pun memaparkan, terdapat tiga cara pemberian BLT BBM bagi warga di Papua. Tiga cara ini meliputi mengantar secara langsung ke tempat penerima, pembagian bantuan di tempat yang disepakati bersama warga dan pemda setempat, serta pembagian secara langsung di setiap kantor pos di daerah tersebut.

DOKUMENTASI KANTOR POS JAYAPURA

Penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng di Kota Jayapura pada awal April 2022. Bantuan senilai Rp 900.000 untuk periode bulan April hingga Juni.

”Kami telah menerima data jumlah penerima BLT BBM di Papua. Akan tetapi, kami belum melaksanakan proses pemberian bantuan karena masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” tutur Arya.

Sebaiknya pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi untuk menekan harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih di Jayapura, Kurniawan Patma, mengatakan, pemberian bantuan senilai Rp 150.000 per bulan hanya bersifat temporer dan tidak berdampak bagi masyarakat Papua. Sebab, harga barang kebutuhan pokok, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil Papua sudah tinggi.

Ia berpendapat, kenaikan harga barang pokok ini secara perlahan akan berkontribusi bagi peningkatan angka kemiskinan di Papua. Sebab, masyarakat Papua khususnya kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki penghasilan tetap mengalami penurunan daya beli barang.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Papua pada Maret 2022 sebesar 922.012 orang. Jumlah ini meningkat 1.680 orang bila dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2021.

DOKUMENTASI BPBD LANNY JAYA

Ratusan warga Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, mengalami kelaparan akibat tanaman pangan di kebun mereka mengalami kerusakan. Kondisi ini disebabkan fenomena alam embun beku di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, sejak 1 Juni 2022.

”Sebaiknya, pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi untuk menekan harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional. Upaya ini dapat membantu para pelaku usaha dan meringankan beban masyarakat yang ingin membeli barang kebutuhan pokok,” kata Kurniawan.

Asisten II Setda Pemerintah Provinsi Papua Muhammad Musaad mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM. Pemprov Papua akan menyiapkan program bantalan sosial yang bersumber dari 2 persen Dana Transfer Umum dan Belanja Tidak Tetap (BTT).

”Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua akan melaksanakan rapat untuk menentukan program prioritas, misalnya melakukan operasi pasar untuk pengendalian harga barang,” kata Musaad.

Baca Juga: Kemampuan BLT Redam Penurunan Daya Beli Terbatas untuk Jangka Pendek