Seusai Pembagian BLT BBM di Lampung, Presiden Umumkan Kenaikan Harga BBM
Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembagian bantuan langsung tunai BBM di Lampung, pada Sabtu (3/9/2022) sebelum kembali ke Istana untuk mengumumkan kenaikan harga BBM.
Oleh
VINA OKTAVIA
·4 menit baca
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembagian bantuan langsung tunai bahan bahak minyak di Lampung, pada Sabtu (3/9/2022). Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyatakan, pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak. Selepas dari Lampung, pengumuman kenaikan harga BBM pun dilakukan.
”Kalkulasinya sudah disampaikan kepada saya. Hitung-hitungannya sudah disampaikan kepada saya. Tinggal ini kita putuskan,” kata Jokowi kepada wartawan seusai pembagian bantuan langsung tunal (BLT) bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Bandar Lampung, Sabtu pagi.
Dalam kunjungan kerjanya itu, selain didampingi Nyonya Iriana, Presiden juga didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Presiden menyampaikan, BLT BBM akan terus dibagikan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Secara umum, sistem pembagian BLT BBM di daerah sudah berjalan cukup baik. Meski begitu, pemerintah mengakui penyaluran bansos belum seratus persen benar karena jumlah penyaluran yang banyak.
BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain kepada 20,6 juta penerima manfaat, bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama. Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini.
Direktur SDM dan Umum merangkap Direktur Bisnis, Jaringan, dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Tonggo Marbun mengatakan, pihaknya mendapat perintah untuk menyelesaikan penyaluran BLT BBM dalam kurun waktu dua minggu ke depan. Untuk mengejar target tersebut, pihaknya berupaya menyalurkan BLT BBM bagi 2,9 juta orang per hari.
Ia menambahkan, pihaknya menyiapkan tiga metode penyaluran BLT BBM, yaitu melalui kantor pos, komunitas, dan diantar langsung kepada penerima manfaat. ”Kami akan mengantarkan langsung kepada keluarga penerima manfaat, terutama untuk mereka yang mempunyai kendala seperti usia lanjut atau disabilitas,” katanya.
Seusai berkunjung ke Lampung, Presiden langsung bertolak ke Jakarta. Sabtu siang, Presiden kemudian mengumumkan kenaikan harga BBM dari Istana Negara yang berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. Rinciannya, pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, solar naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Belum terima bantuan
Selain meninjau pembagian BLT BBM ke Kantor Pos Bandar Lampung, Presiden juga mengunjungi Pasar Pasir Gintung. Di sana, Presiden membagikan bahan pokok, uang tunai, hingga kaus kepada sejumlah pedagang di pasar tradisional tersebut.
Waldi Tanjung (39), buruh harian yang bekerja sebagai tukang angkut cabai, menuturkan, penghasilannya sebagai buruh lepas tidak cukup lagi untuk menanggung biaya hidup istri dan empat anaknya. Hingga kini, ia masih hidup mengontrak di Bandar Lampung.
Kendati begitu, ia mengaku belum pernah mendapat bantuan sosial apa pun dari pemerintah. ”Saya belum punya rumah dan masih ngontrak pindah-pindah alamat sehingga tidak pernah terdata. Banyak orang seperti saya, yang sebenarnya membutuhkan bantuan pemerintah, tetapi belum dapat,” katanya.
Sementara itu, Didik (40), tukang ojek pangkalan di Pasar Pasir Gintung menyatakan, BLT BBM dari pemerintah yang dibagikan dengan nominal Rp 150.000 per bulan dinilai belum cukup menjamin daya beli masyarakat saat harga BBM naik. Pasalnya, kenaikan harga BBM diyakini bakal memicu kenaikan berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga, mulai dari pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Ia berharap, pemerintah bisa menjamin harga kebutuhan pokok tetap stabil saat harga BBM naik.
Banyak orang seperti saya, yang sebenarnya membutuhkan bantuan pemerintah, tetapi belum dapat. (Waldi Tanjung)
Pengamat ekonomi dari Universitas Lampung, Usep Syaifudin, menuturkan, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung bagi perekonomian penduduk miskin di Lampung. Pasalnya, kenaikan harga BBM biasanya akan langsung diikuti kenaikan harga kebutuhan hidup, sementara penghasilan penduduk miskin di Lampung yang mayoritas keluarga petani tidak menghalami kenaikan.
Menurut dia, pemerintah daerah harus menyiapkan strategi untuk menjaga daya beli penduduk miskin di Lampung. Apalagi, sebagian besar penduduk miskin di Lampung merupakan keluarga petani. Saat harga BBM naik, harga komoditas pertanian di tingkat petani tidak otomatis membaik.
”Pemerintah daerah harus memastikan program pemerintah daerah, seperti Program Kartu Petani Berjaya, tepat sasaran dan benar-benar dapat membantu keluarga petani,” katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Wilayah Lampung Ary Meizari Alfian menuturkan, pihaknya memaklumi dilema pemerintah dalam memutuskan kenaikan harga BBM. Menurut dia, kenaikan harga BBM memang akan berdampak pada naiknya harga distribusi barang dan jasa.
Kendati begitu, menurut Ary, kenaikan ongkos logistik itu bisa ditekan jika biaya-biaya lain di sektor distribusi barang bisa dipangkas. Selama ini, pengusaha menanggung biaya cukup besar untuk membayar ongkos logistik akibat kelangkaan kontainer atau minimnya kapasitas kapal.
Selain itu, masih terdapat pungutan-pungutan tidak resmi di jalur distribusi barang. Dengan pembenahan distribusi barang agar bisa lebih efektif, ia meyakini ongkos logistik tidak akan naik signifikan meskipun harga BBM naik.