Kenaikan Harga BBM Rugikan Sopir Angkutan Umum di Manado
Para sopir angkutan umum di Manado, Sulawesi Utara, hanya bisa pasrah menerima sambil mengeluhkan keputusan pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar bersubsidi. Belum ada respons dari pemerintah daerah.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
MANADO, KOMPAS — Para sopir angkutan umum antarkota dan dalam kota di Manado, Sulawesi Utara, hanya bisa pasrah menerima sambil mengeluhkan keputusan pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar bersubsidi. Pemerintah daerah belum merespons dengan kebijakan mutakhir.
Keluhan datang antara lain dari para sopir di Terminal Malalayang, Senin (5/9/2022). Endang Ponto (52), sopir angkutan antarkota rute Manado-Arakan (Minahasa Selatan), merasa keputusan pemerintah menaikkan harga pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 pada Sabtu (3/9/2022) sangat merugikannya, tetapi tak akan berubah lagi.
”Sudahlah, pemerintah atur saja. Protes kami rakyat kecil mungkin didengar, tetapi tidak akan didengarkan. Jadi, terserah pemerintah saja, lah. BBM (bahan bakar minyak) sudah naik, ya sudah,” kata Endang, mengungkapkan kekecewaannya.
Sebelum kenaikan harga pertalite, tarif rute Manado-Arakan sepanjang 41 kilometer adalah Rp 20.000. Dalam sehari, Endang bisa mendapatkan Rp 400.000 dari 20 penumpang. Setelah dikurangi Rp 115.000 untuk 15 liter bensin serta potongan setoran kepada pemilik mobil, ia bisa membawa pulang penghasilan bersih sebesar Rp 120.000.
Namun, kini ia harus menaikkan harga sekalipun itu tentu memberatkan konsumen. ”Perhitungan saya, tarif harus naik Rp 5.000. Hari ini beberapa penumpang sudah ada kesadaran kasih Rp 25.000. Yang masih bayar Rp 20.000 tentu saya maklum, tetapi saya beri tahu tarif bakal segera naik,” katanya.
Denny Bobane (47), sopir trayek Manado-Tanawangko (Minahasa), menyatakan, dampak kenaikan harga pertalite mungkin baru terasa dua sampai empat pekan dari sekarang. ”Hari ini baru hari pertama kami bawa mobil dengan harga baru. Pendapatan pasti berkurang, tetapi pasti nanti harga onderdil, ban, dan sparepart lainnya ikut naik,” ujarnya.
Untuk menyiasati kenaikan harga BBM tanpa menaikkan tarif, kata Denny, para sopir rute berjarak 16,5 km itu sepakat memaksimalkan kapasitas mobil mereka, yaitu 10 penumpang. Sebelumnya, para sopir hanya mengangkut paling banyak 9 penumpang.
Dihubungi via pesan teks, Kepala Dinas Perhubungan Sulut Izak Rey mengatakan, pemprov telah menetapkan penyesuaian tarif untuk angkutan antarkota dalam provinsi. Besarannya adalah 30 persen dari tarif sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti harga BBM dan suku cadang kendaraan. Namun, kebijakan itu diambil sebelum harga terbaru BBM per Sabtu lalu.
Pada saat yang sama, perusahaan otobus (PO) yang melayani perjalanan lintas provinsi juga menetapkan tarif perjalanan baru. Selisihnya sebesar Rp 100.000-Rp 120.000 dari tarif lama, seperti di PO Raja Trans. Rute Manado-Palu, misalnya, naik dari Rp 380.000 menjadi Rp 480.000, sedangkan Manado-Poso melonjak dari Rp 480.000 menjadi Rp 600.000.
Kalau bisa harga pertalite untuk kami tetap sama, jangan dinaikkan karena sangat memberatkan.
Steven Rengkung (52), sopir PO Raja Trans, khawatir jumlah penumpang menurun akibat kenaikan harga ini. Namun, kenaikan harga sangat diperlukan untuk mengompensasi lonjakan harga solar bersubsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.
Untuk sekali perjalanan ke Palu, ia biasanya dibekali Rp 2,3 juta untuk membeli 446,6 liter solar. Kini, uang itu hanya cukup untuk membeli 338,2 liter. Jika harga tiket tidak naik, ia khawatir pendapatannya, yaitu 11 persen dari total penjualan tiket dalam sekali perjalanan, akan berkurang drastis.
Rumuskan kebijakan baru
Sopir angkutan kota di Manado, atau yang lebih dikenal sebagai mikro, juga mengeluh. Kenaikan harga pertalite tidak diiringi penyesuaian tarif. ”Masih sama Rp 5.000, kalau anak sekolah berseragam Rp 3.200,” kata Rully (32), sopir mikro trayek Malalayang-Pasar 45 yang panjangnya 8,2 kilometer.
Kini ia hanya bisa mendapatkan 10 liter bensin dengan Rp 100.000, tak lagi 13 liter sebelum Sabtu lalu. Ia pun berharap pemerintah memberikan harga khusus bagi para sopir mikro. ”Kalau bisa harga pertalite untuk kami tetap sama, jangan dinaikkan karena sangat memberatkan,” tambahnya lagi.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Manado Donald Wilar menyatakan, pihaknya telah mengundang Organisasi Angkutan Darat (Organda) Manado untuk berdiskusi demi merumuskan kebijakan baru. Hasilnya akan diumumkan pada Selasa (6/9/2022) atau Rabu (7/9/2022).
”Memang ini sudah menjadi perhatian kami sehingga kami mengundang Organda. Yang menjadi pertimbangan kami bukan hanya sopir, melainkan jangan sampai para penumpang rugi,” kata Donald.
Keluhan-keluhan para sopir juga menjadi perhatian Pertamina. Namun, badan usaha milik negara (BUMN) itu hanya bertugas memastikan keberadaan BBM bersubsidi sebagaimana dikatakan Senior Supervisor Communication and Relations Pertamina Marketing Operation Region VII Taufiq Kurniawan.
”Kami mengupayakan subsidi pemerintah ini tepat sasaran dengan memanfaatkan sistem subsidi tepat. Makanya, kami sejak beberapa bulan lalu intensif sosialisasi MyPertamina di kalangan sopir angkot di Manado sehingga mereka sekarang sudah bisa transaksi di SPBU (stasiun pengusian bahan bakar untuk umum) dengan kode QR (respons cepat),” kata Taufik.
Ketersediaan BBM bersubsidi di Sulut pun terjamin. Pada Senin (5/9/2022), misalnya, stok pertalite mencapai 8.952 kiloliter, sekitar delapan kali lebih banyak daripada konsumsi rata-rata 1.105 kiloliter per hari. Sebanyak 9.676 kiloliter solar bersubsidi juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang hanya mencapai 1.030 liter per hari.