Produk Lokal Butuh Dukungan Perluasan dan Penetrasi Pasar
Produk unggulan daerah memerlukan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya, termasuk swasta, untuk melakukan penetrasi pasar. Pendaftaran produk melalui e-katalog juga bisa menjadi alternatif perluasan pasar.
Pelaku UMKM ekonomi kreatif tas kulit memamerkan produknya dalam pameran AKI 2022 di Sidoarjo, Jumat (2/9/2022), yang diselenggarakan Kemenparekraf. Pelaku UMKM membutuhkan stimulus agar mereka mampu memitigasi dampak krisis energi
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah produk unggulan daerah atau produk lokal hasil usaha mikro, kecil, dan menengah memerlukan perluasan pasar agar mampu bersaing dengan produk-produk lain. Pemasaran melalui pameran dan pendaftaran produk lokal melalui e-katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP dapat menjadi alternatif solusi perluasan pasar dan penyerapan produk lokal yang lebih masif.
Laporan yang dihimpun Kompas dalam sepekan terakhir dari sejumlah daerah menunjukkan, produk lokal tengah berjuang untuk bertahan pascapandemi, terutama untuk meluaskan penetrasi pasarnya. Sebagian besar produk lokal itu dihasilkan oleh UMKM asli daerah. Inovasi dan dukungan pemerintah dinilai penting dalam keberhasilan UMKM untuk pulih dari dampak pandemi covid-19.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F30%2F369af5a9-1582-46c5-9c03-2fae5de1d4a2_jpg.jpg){kind=logo}
Tas anyaman plastik asal Kota Batu yang saat ini sudah merambah pasar luar negeri. Selasa (30/08/2022), Ima Fita Furi (33), perajin tas wisata merek Raci asal Kota Batu, tampak menyelesaikan pesanan yang mulai membaik pascapandemi Covid-19.
Hal itu, misalnya, terlihat dari geliat UMKM di Kota Batu, Jawa Timur, yang menghasilkan tas wisata dari anyaman plastik. Produk lokal unggulan Kota Batu itu produksinya saat ini berangsur normal. Pesanan tas label Raci tersebut sudah mulai penuh hingga Oktober mendatang. Sebelumnya, saat pandemi, pesanan tas merosot tajam dan omzet menurun drastis.
Baca juga: Kemenparekraf Rumuskan Stimulus Bantu Pelaku UMKM Industri Kreatif
Ima Fita Furi (33), perajin tas wisata merek Raci asal Kota Batu, Selasa (30/8/2022), mengatakan, ia baru saja pulang dari pameran di Manado dan bulan depan berencana untuk pameran di tempat lain. Dengan banyak mengikuti pameran, Ima mengaku bisa membagi-bagikan kartu nama kepada pengunjung agar saat ada yang tertarik bisa order di kemudian hari. ”Biasanya pameran itu untuk membuka pasar atau mengenalkan produk kami pada pengunjung pameran,” katanya.
Selain pasar nasional, tas wisata anyaman plastik tersebut juga rutin mengirim produk ke Hong Kong. Sekali kirim ke Hong Kong, Ima bisa mengirim ratusan tas anyaman plastik aneka model. Pengiriman dilakukan saat ada permintaan, bisa sebulan sekali atau dua bulan sekali. Produksi tas ini bisa lebih dari 3.000-an tas per bulan. Harga jualnya mulai Rp 35.000 per tas hingga ratusan ribu rupiah per tas.
”Saya rasa, sejak awal, dukungan pemda kepada kami cukup besar. Kami hampir selalu diajak pameran ke mana-mana. Sebulan sekali setidaknya selalu ikut pameran. Itu sebabnya, produk tas wisata dari anyaman plastik ini semakin dikenal orang,” kata Ima.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F30%2Fbde5048a-db55-4dc6-bef4-2c5ded0f3a6c_jpg.jpg){kind=logo}
Tas anyaman plastik asal Kota Batu yang saat ini sudah merambah pasar luar negeri. Selasa (30/08/2022), Ima Fita Furi (33), perajin tas wisata merek Raci asal Kota Batu tampak menyelesaikan pesanan yang mulai membaik pascapandemi covid-19.
Selain dukungan pemerintah daerah, perajin seperti Ima juga memerlukan dukungan perluasan pasar dari pihak swasta. Tas anyaman plastik produknya, misalnya, mendapatkan dukungan dari Jatim Park Group yang mengelola sejumlah tempat wisata di Kota Batu. ”Dukungan dari pihak swasta, seperti Jatim Park Group ini cukup kami rasakan manfaatnya. Produk saya mendapat tempat layak sehingga setiap wisatawan bisa mengenal dan membelinya,” katanya.
Pengembangan produk lokal UMKM juga dapat menjadi pintu masuk kebangkitan ekonomi pascapandemi dan mencegah resesi. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap, upaya pulih dari pandemi dilakukan dengan bekerja sama dengan banyak pihak. Kerja sama, menurut Dewanti, dinilai akan menguatkan usaha untuk kembali membuka pasar UMKM yang selama ini tutup akibat pandemi.
Baca juga: UMKM Membutuhkan “Jagoan” Pemasaran Digital
”Upaya bersama-sama untuk berusaha pulih dari pandemi ini harus terus dilakukan. Memang saat ini secara bertahap kondisi ekonomi sebagian usaha di Kota Batu mulai pulih. Usaha harus terus dilakukan guna kembali menjaga pasar dan memulihkan kepercayaan konsumen setelah dua tahun ini banyak usaha tutup,” katanya.
Kerja bersama-sama tersebut, menurut Dewanti, harus terus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Kota Batu bisa terus tumbuh hingga 5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batu pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kota Batu mencapai 4,04 persen. Nilai tersebut jauh meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2020 di mana ekonomi Kota Batu terkontraksi hingga 6,46 persen.
Daftar e-katalog
Sementara itu, di Jambi, selain melalui acara pameran dan festival, pemerintah kota mengupayakan penetrasi pasar bagi produk UMKM dengan mendaftarkan diri pada program e-katalog. Sejak input data dilakukan, April 2022, ada ratusan produk lokal Kota Jambi yang terdaftar dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menu Katalog Lokal Jambi.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F01%2F19%2Fe131116f-e4b6-4b8a-afbf-7e45fc384183_jpg.jpg){kind=logo}
Pemerintah mendorong UMKM tumbuh melesat hingga menjangkau pasar global. Tampak peragaan busana batik Jambi dalam peluncuran Bangga Buatan Indonesia di Bandara Sultan Thaha Jambi, Rabu (19/1/2022).
”Implementasi kebijakan ini terus kami perkuat supaya makin banyak lagi UMKM Kota Jambi yang terdaftar dalam program LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tersebut,” kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha.
Kepala Bidang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Jambi Mahayadi mengatakan, jumlah produk yang didaftarkan SPSE terus bertambah. ”Hingga hari ini sudah 237 item produk masuk dalam menu katalog lokal e-katalog,” ujarnya.
Produk-produk itu masuk dalam 13 kategori, yakni alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, beton ready mix, hewan ternak, jasa keamanan, jasa kebersihan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional, seragam sekolah, servis kendaraan, dan suvenir.
Baca juga : Akses e-Katalog Dipermudah, 13.600 Produk Impor Dibekukan
Meski begitu, Mahayadi mengatakan, nilai transaksi yang masuk dalam wadah tersebut masih perlu ditingkatkan. Saat ini, nilai transaksi berkisar Rp 30 juta per bulan. Angka itu masih terbilang kecil.
Wali Kota Jambi Syarif Fasha
Sejumlah tantangan dihadapi, misalnya, keterbatasan tenaga kerja di sektor UMKM. Satu orang bisa mengurusi berbagai macam pekerjaan. ”Mereka yang memproduksi, mereka juga yang mengurus pengemasan, melayani pesanan, hingga promosi. Akibatnya, respons mereka cenderung lambat,” ujarnya.
Pihaknya pun mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi.
Fasha menambahkan, Kota Jambi ingin terus mengangkat UMKM unggulan, mulai dari sektor fashion, kuliner, hingga kriya. Berbagai acara digelar untuk memperluas pasar.
Pada masa pandemi Covid-19, penetrasi pasar dibuka lewat program Besanjo atau Belanja Online Sabtu Manjo. Program itu untuk menyiasati kendala penjualan yang menurun selama berlakunya pembatasan sosial. Lapak dibuka lewat akun Instragram resmi Pemkot Jambi setiap Sabtu. Sejak dibuka tahun 2020, ada 814 pelaku usaha yang dipromosikan lewat media sosial tersebut.
Para pelaku UMKM mengapresiasi inisiatif pemerintah kota untuk memperluas pasar bagi produk-produk lokal, di antaranya lewat promosi pada sejumlah laman. Selain itu, ada pula kebijakan menggunakan seragam batik pada hari tertentu yang turut mendongkrak penjualan.
”Lewat program itu, instansi-instansi memesan batik dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan penjualan,” kata Junaidi, pemilik usaha Batik Siti Hajir, di kawasan Seberang Kota Jambi. Namun, belakangan ini, penggunaan batik dan tengkulak cenderung menurun. Kondisi itu berdampak pada lesunya penjualan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F01%2F19%2F702ffba8-bc02-42e9-bc75-9c854f51ff63_jpg.jpg){kind=logo}
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melihat kain songket produksi Cik Mia dalam peluncuran Bangga Buatan Indonesia di Bandara Sultan Thaha Jambi, Rabu (19/1/2022). Pemerintah mendorong UMKM tumbuh melesat hingga menjangkau pasar global.
Mengenai program e-katalog LKPP, Junaidi mengatakan, koleksi batik di tempat usahanya sudah pernah didata petugas. Namun, sampai hari ini, ia belum merasakan hasilnya. ”Belum pernah ada transaksi. Masih perlu ditingkatkan sosialisasinya oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Hal senada dikemukakan Fitri, pemilik usaha Lapis Angso Duo di kawasan Telanaipura. Ia menilai sudah banyak wadah yang dibangun pemda untuk mempromosikan produk-produk UMKM lokal. Namun, wadah-wadah tersebut masih perlu dioptimalkan kinerjanya.
”Jangan sampai selesai diluncurkan, lalu mati suri, kan sayang. Para pelaku UMKM berharap upaya yang telah dilakukan pemda bisa berkelanjutan manfaatnya,” katanya.
Dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pemkot setempat juga mendaftarkan produk-produknya ke dalam e-katalog LKPPP. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Muhammad Isa Anshari mengatakan, UMKM di Banjarmasin terdata lebih kurang 35.000 unit usaha. Namun, hanya 10 persen atau sekitar 3.500 unit usaha yang benar-benar produktif. Mayoritas UMKM menjalankan usaha kuliner. Di samping itu, juga ada usaha busana (fashion) dan kriya.
”UMKM yang produktif kami dorong untuk segera mendaftarkan produknya ke dalam e-katalog LKPP. Kami mencoba membantu dan memfasilitasi dengan menyuplai data yang diperlukan,” kata Isa di Banjarmasin, Rabu (31/8/2022).
Menurut dia, pemkot sudah mencoba mendaftarkan beberapa produk UMKM Banjarmasin ke dalam e-katalog LKPP. Namun, dalam prosesnya masih ada kendala pada aplikasi yang digunakan sehingga pendaftaran produk belum berhasil.
Berdasarkan pengecekan di etalase produk UKM pada e-katalog LKPP dengan kata kunci pencarian Banjarmasin hanya ditemukan empat produk dari 311.921 produk atau 13.454 penyedia. Keempat produk itu adalah alat tulis kantor, jasa keamanan, jasa kebersihan, serta pakaian dinas dan kain tradisional.
Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Diintegrasikan ke Pusat
Isa mengatakan, aplikasi yang digunakan masih dalam tahap pembenahan. Sambil menunggu pengoptimalan aplikasi, pelaku UMKM diminta menyiapkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk proses pendaftaran produk.
”Produk-produk UMKM yang banyak digunakan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemkot tentu akan diprioritaskan untuk didaftarkan lebih dulu,” ujarnya.
Produk UMKM yang sudah terdaftar di e-katalog LKPP bisa dengan mudah dibeli oleh pemerintah daerah ataupun kementerian dan lembaga. Apalagi, pemerintah kini mengampanyekan gerakan bangga buatan Indonesia untuk mendorong penggunaan produk-produk UMKM.
”Kalau sudah terdaftar di e-katalog LKPP, perputaran usaha akan lebih cepat. Itu jelas menguntungkan para pelaku UMKM di Banjarmasin,” kata Isa.
Masih bingung
Riza Aspihany, pemilik usaha Katuju Sasirangan, misalnya, sudah diminta oleh Pemkot Banjarmasin untuk mendaftarkan produk-produknya ke e-katalog LKPP. Ia pun sudah menyiapkan NIB, NPWP, KTP, dan foto-foto produknya untuk proses pendaftaran. ”Saya masih bingung juga. Nanti, saya coba minta bantuan petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarmasin,” tuturnya.
Menurut Riza, pendaftaran produk diwajibkan karena ia menerima order 30 lembar kain sasirangan untuk acara Hari Jadi Ke-496 Kota Banjarmasin. Pada peringatan hari jadi tahun lalu, ia juga menerima order kain sasirangan dari Pemkot. ”Ternyata, mulai tahun ini produk UMKM yang mau dibeli Pemkot harus ada di dalam e-katalog LKPP,” katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F03%2F06%2F5d404dee-641f-4d76-9d78-92b79351a680_jpg.jpg){kind=logo}
Seorang pelaku UMKM (kanan) menjelaskan tentang produknya kepada pengunjung dalam Pagelaran UMKM Karya Kreatif Banua-Go Digital di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/3/2021). Pameran selama dua hari, 6-7 Maret 2021, tersebut diadakan Bank Indonesia Kalsel untuk mendukung digitalisasi UMKM di masa adaptasi kebiasaan baru.
Riza optimistis produk UMKM yang masuk e-katalog LKPP akan mendapat akses pasar yang lebih luas. ”Kalau sudah terdaftar di e-katalog LKPP, kami berpeluang menerima order dari pemerintah ataupun instansi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan catatan untuk Kalsel saat membuka kegiatan Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Banjarmasin pada Jumat (22/7/2022). Menurut dia, masih ada lima kabupaten/kota di Kalsel yang belum menayangkan e-katalog lokal.
”Transaksi di e-katalog lokal Kalsel juga masih minim, sekitar Rp 140 juta dari 70 etalase yang sudah tayang. Kepala daerah perlu segera mengaktivasi Tim P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) yang telah dibentuk dan mengawal percepatannya,” kata Luhut.
Baca juga: Lebih dari Rp 6 Miliar Dibukukan UMKM Kalimantan di Jakarta
Terkait penguatan produk lokal untuk kebangkitan ekonomi pascapandemi dan menghadapi resesi, harian Kompas mengadakan diskusi City Leaders Community-Kompas Collaboration Forum (KCF) yang bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Diskusi seri ketiga ini akan dilakukan pada Sabtu (2/9/2022), di Kota Bogor, Jawa Barat. Diskusi mengambil tema ”Mengoptimalkan Pemanfaatan Produk Lokal demi Pemulihan ekonomi dan Antisipasi Resesi”.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka secara daring Konferensi Internasional Mandalika “Infinity Experiences of Nature and Sport Tourism” yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bekerja sama dengan harian Kompas di kawasan Kuta Mandalika, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Rabu (1/12/2021). Konferensi yang berlangsung dalam format daring dan luring tersebut membicarakan potensi besar Mandalika sebagai destinasi super prioritas, khususnya lewat ajang sport tourism seperti balap MotoGP dan lainnya.
Menteri Perekonomian dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno dan Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas dijadwalkan hadir menjadi pembicara. Diskusi akan dihadiri oleh 14 wali kota anggota KCF-Apeksi.
Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra mengatakan, diskusi KCF-Apeksi diselenggarakan untuk menjembatani upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan produk lokal. Melalui forum ini diharapkan pula antara kota satu dan kota lainnya dapat bertukar pendapat serta pengalaman tentang pengelolaan produk lokal masing-masing.
”Dalam kesempatan ini kita harapkan masukan dari anggota KCF-Apeksi bagaimana sesungguhnya problem yang terjadi untuk penguatan produk-produk lokal di kota mereka. Apakah bisa berjalan seperti yang diharapkan atau banyak kendala. Ini yang ingin didalami dengan mengundang Menparekraf dan Ketua LKPP. Bagaimana mengatur lelang dan menguatkan produk-produk lokal di kota-kota ini,” ucapnya.
