Produk UMKM Banjarmasin Didorong Masuk E-katalog LKPP

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mendorong para pelaku UMKM di Banjarmasin untuk mendaftarkan produknya ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pengunjung melihat produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan kampanye Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (22/7/2022).

BANJARMASIN, KOMPAS — Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk mendaftarkan produk-produknya ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal itu bertujuan agar UMKM tetap produktif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan salah satu pemkot yang menjadi anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Pemkot Banjarmasin juga termasuk pemkot yang berkolaborasi dalam City Leaders Community-Kompas Collaboration Forum, yang merupakan forum kerja sama harian Kompas dengan Apeksi.

Pada diskusi KCF-Apeksi yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/9/2022), dengan tema ”Mengoptimalkan Pemanfaatan Produk Lokal demi Pemulihan Ekonomi dan Antisipasi Resesi”, Pemkot Banjarmasin bersama dengan 13 anggota KCF-Apeksi lainnya bertukar pandangan mengenai pengelolaan produk lokal dan pemanfaatan e-katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Saat ini, menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Muhammad Isa Anshari, UMKM di Banjarmasin terdata lebih kurang 35.000 unit usaha. Namun, hanya 10 persen atau sekitar 3.500 unit usaha yang benar-benar produktif. Mayoritas UMKM menjalankan usaha kuliner. Di samping itu, juga ada usaha busana (fashion) dan kriya.

”UMKM yang produktif kami dorong untuk segera mendaftarkan produknya ke dalam e-katalog LKPP. Kami mencoba membantu dan memfasilitasi dengan menyuplai data yang diperlukan,” kata Isa di Banjarmasin, yang ditemui pada Rabu (31/8/2022).

Menurut dia, pemkot sudah mencoba mendaftarkan beberapa produk UMKM Banjarmasin ke dalam e-katalog LKPP. Namun, dalam prosesnya masih ada kendala pada aplikasi yang digunakan sehingga pendaftaran produk belum berhasil.

Berdasarkan pengecekan di etalase produk UKM pada e-katalog LKPP dengan kata kunci pencarian Banjarmasin hanya ditemukan empat produk dari 311.921 produk atau 13.454 penyedia. Keempat produk itu adalah alat tulis kantor, jasa keamanan, jasa kebersihan, serta pakaian dinas dan kain tradisional.

Isa mengatakan, aplikasi yang digunakan masih dalam tahap pembenahan. Sambil menunggu pengoptimalan aplikasi, pelaku UMKM diminta menyiapkan nomor induk berusaha (NIB), nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan kartu tanda penduduk (KTP) untuk proses pendaftaran produk.

Baca juga: Lebih dari Rp 6 Miliar Dibukukan UMKM Kalimantan di Jakarta

”Produk-produk UMKM yang banyak digunakan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemkot tentu akan diprioritaskan untuk didaftarkan lebih dulu,” ujarnya.

Produk UMKM yang sudah terdaftar di e-katalog LKPP bisa dengan mudah dibeli oleh pemerintah daerah ataupun kementerian dan lembaga. Apalagi, pemerintah kini mengampanyekan gerakan bangga buatan Indonesia untuk mendorong penggunaan produk-produk UMKM.

”Kalau sudah terdaftar di e-katalog LKPP, perputaran usaha akan lebih cepat. Itu jelas menguntungkan para pelaku UMKM di Banjarmasin,” kata Isa.

Masih bingung

Riza Aspihany, pemilik usaha fashion Katuju Sasirangan, sudah diminta oleh Pemkot Banjarmasin untuk mendaftarkan produk-produknya ke e-katalog LKPP. Ia pun sudah menyiapkan NIB, NPWP, KTP, dan foto-foto produknya untuk proses pendaftaran. ”Saya masih bingung juga. Nanti, saya coba minta bantuan petugas Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Menurut Riza, pendaftaran produk diwajibkan karena ia menerima order 30 lembar kain sasirangan untuk acara Hari Jadi Ke-496 Kota Banjarmasin. Pada peringatan hari jadi tahun lalu, ia juga menerima order kain sasirangan dari pemkot. ”Ternyata, mulai tahun ini produk UMKM yang mau dibeli pemkot harus ada di dalam e-katalog LKPP,” katanya.

Riza optimistis produk UMKM yang masuk e-katalog LKPP akan mendapat akses pasar yang lebih luas. ”Kalau sudah terdaftar di e-katalog LKPP, kami berpeluang menerima order dari pemerintah ataupun instansi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: UMKM Kalimantan Pacu Ekspor di Pasar Singapura

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat memberi catatan untuk Kalsel saat membuka kegiatan Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Banjarmasin pada Jumat (22/7/2022). Menurut dia, masih ada lima kabupaten/kota di Kalsel yang belum menayangkan e-katalog lokal.

”Transaksi di e-katalog lokal Kalsel juga masih minim, sekitar Rp 140 juta dari 70 etalase yang sudah tayang. Kepala daerah perlu segera mengaktivasi Tim P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) yang telah dibentuk dan mengawal percepatannya,” kata Luhut.