Utamakan Nelayan Kecil dalam Distribusi Solar Bersubsidi

Nelayan di Kepulauan Riau masih kesulitan mendapat soal bersubsidi dalam jumlah yang mencukupi. Gubernur Kepri meminta kuota bahan bakar bersubsidi setiap sektor dihitung ulang agar kebutuhan nelayan bisa terjamin.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Rustam (48) menyiapkan fiber untuk wadah ikan sebelum berangkat melaut dari Pelabuhan Teluk Baruk, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (26/3/2022).

BATAM, KOMPAS — Nelayan tradisional di Kepulauan Riau mengeluhkan kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi sejak awal tahun ini. Menanggapi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Kepri akan memperketat pengawasan agar distribusi solar bersubsidi tepat sasaran.

Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri, Rabu (24/8/2022), mengatakan, solar bersubsidi sudah mulai kembali mudah didapat oleh nelayan tradisional. Meski demikian, pembelian solar bersubsidi masih dibatasi 30 liter per hari untuk satu nelayan.

Menurut Hendri, kuota itu tidak cukup untuk memenuhi keperluan nelayan di Natuna. Meskipun mayoritas armada kapal nelayan di sana hanya berukuran 3-7 groston (gt), tetapi umumnya dari mereka sering melaut selama tujuh hari hingga ke perairan yang berjarak lebih dari 100 mil laut (185,2 kilometer).

”Paling tidak nelayan yang melaut sampai jauh seperti itu butuh sekitar 50 liter per hari. Karena solar bersubsidi dibatasi, nelayan terpaksa beli dari penampung,” katanya saat dihubungi dari Batam.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kapal nelayan yang terbuat dari kayu, atau disebut juga pompong, berjejer di Pelabuhan Teluk Baruk, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/3/2022).

Harga di tingkat pengepul ini lebih tinggi sekitar Rp 40.000 untuk satu jeriken solar dengan kapasitas 30 liter. Untuk melaut selama tujuh hari, nelayan paling tidak membutuhkan 10 jeriken atau sekitar 300 liter solar.

Nelayan harus dibantu agar mereka bisa tetap melaut.

Persoalan serupa disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Anambas Dedi Syahputra.

Ia mengatakan, nelayan sulit membeli solar bersubsidi sejak Februari 2022.

Berubah-ubah

”Untuk saat ini, solar bersubsidi sudah lebih mudah didapat. Namun, memang pembelian masih dibatasi dengan kuota yang berubah-ubah sesuai ketersediaan di SPBU,” ujar Dedi.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Ikan tongkol tangkapan nelayan menunggu ditimbang di Pelabuhan Teluk Baruk, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (26/3/2022).

Pada Selasa (23/8/2022), Pemerintah Provinsi Kepri menggelar rapat dengan perwakilan PT Pertamina untuk membahas keluhan nelayan mengenai kelangkaan solar bersubsidi.

Dalam rapat itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kepri Luki Zaiman Prawira mengatakan, ketersediaan bahan bakar bersubsidi sangat penting bagi para nelayan. ”Nelayan harus dibantu agar mereka bisa tetap melaut,” ucapnya.

Baca juga: Hidup Mati Nelayan di Laut yang Tergadai

Pada 2022, jumlah nelayan di Kepri tercatat sebanyak 194.225 orang dengan jumlah armada 62.671 buah. Armada yang berhak mendapatkan solar bersubsidi, yakni kapal yang berukuran 1-10 GT, jumlahnya ada 30.297 buah.

Pada Senin (22/8/2022), Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta kuota bahan bakar bersubsidi untuk setiap sektor agar dianalisis ulang.

Ia ingin nelayan mendapat kuota bahan bakar bersubsidi sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Kapal Cantrang Kembali Langgar Zona Tangkap di Natuna