Layanan Gratis dengan Fasilitas Terbatas di Ujung Negeri
Lebih dari separuh warga Pulau Wetar sudah mengantongi Kartu Indonesia Sehat. Sayangnya, fasilitas kesehatan di daerah itu masih jauh dari ideal.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·5 menit baca
Dengan langkah perlahan, Yuliana (62) memasuki ruangan Puskesmas Ilwaki di Desa Ilwaki, Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Senin (8/8/2022) pagi. Dengan tangannya yang agak gemetar lantaran usia dan penyakit menahun yang menggerogotinya, Yuliana menyodorkan Kartu Indonesia Sehat kepada petugas.
Yuliana, warga Desa Ilwaki itu, datang dengan keluhan penyakit gula dan asam urat yang diderita beberapa tahun terakhir. Sonya Lelametan, perawat Puskesmas Ilwaki, menyimak keluhan Yuliana. Sonya lalu memeriksa tekanan darah kemudian mengambil sampel darah. Yuliana diarahkan ke ruang tunggu.
Beberapa menit berselang, Sonya datang membawa kertas putih berisi hasil pemeriksaan. ”Mama punya gula darah sudah aman, tinggal 119 (mg/dL). Asam urat juga sudah turun, tinggal 6,9 (mg/dL),” kata Sonya sambil mengelus punggung tangan Yuliana. Nenek tiga cucu itu menatap Sonya dengan senyum bahagia.
Terapi obat untuk mengatasi gula darah dan asam urat selama tiga bulan terakhir ternyata membuahkan hasil. Sebelumnya, asam urat Yuliana mencapai 9 mg/dL (miligram per desiliter) atau di atas batas normal seorang perempuan, yakni 7,5 mg/dL. Adapun gula darah sempat naik hingga 450 mg/dL atau di atas batas normal usia 60 tahun lebih, yakni 150 mg/dL.
Kadar asam urat dan gula darah itu baru ia ketahui setelah ke Puskesmas Ilwaki. ”Dulu belum ada kartu, saya tidak berani datang ke periksa karena saya pikir pasti bayar mahal. Untuk pengobatan saya pakai daun afrika. Saya rebus baru minum airnya,” tutur Yuliana. Daun afrika dimaksud semacam obat herbal yang lazim dipakai masyarakat lokal.
Setelah mengantongi Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang iurannya dibayar pemerintah, Yuliana tidak canggung berobat ke puskesmas. Pemeriksaan kesehatan, tindakan medis, hingga obat-obatan diperoleh tanpa dipungut biaya. ”Syukur, sekarang sudah gratis,” kata petani itu.
Pengalaman serupa dialami Dince Lodwakla (40). Ia melahirkan anak pertama di rumah, dibantu dukun beranak. Alasannya, keluarga tidak mempunyai biaya untuk melahirkan di puskesmas. Ia bersyukur proses melahirkan berjalan lancar, bayi dan dirinya sehat.
Namun, kadang terjadi di daerah itu, melahirkan di rumah menemui kendala sehingga bayi tidak selamat, bahkan bayi bersama ibu meninggal. ”Setelah ada Kartu Indonesia Sehat, kami melahirkan di puskesmas. Setiap bulan kami menjalani pemeriksaan rutin dan kunjungan dari ibu bidan,” kata Dince, yang juga warga Desa Ilwaki.
Desa Ilwaki, yang berpenduduk 923 jiwa, merupakan ibu kota Kecamatan Wetar Selatan. Keberadaan Puskesmas Ilwaki untuk melayani warga Ilwaki dan lima desa lain di kecamatan itu. Akses ke desa lain dijangkau lewat jalur laut lantaran belum ada jalan darat. Kondisi yang sama juga terjadi dengan hampir semua desa di pulau itu.
Di Pulau Wetar terdapat 23 desa yang tersebar di empat kecamatan dengan total penduduk 8.094 jiwa. Pulau tersebut merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari setiap kecamatan, lebih dari 65 persen penduduk di pulau itu sudah mendapatkan akses Kartu Indonesia Sehat.
Secara terpisah, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ambon HS Rumondang Pakpahan mengakui, belum maksimalnya capaian peserta Jaminan Kesehatan Nasional, pengguna Kartu Indonesia Sehat, di Pulau Wetar dan pulau-pulau lain di Maluku, disebabkan faktor geografis. Proses pengumpulan data hingga registrasi sering kali lambat.
”Terbatasnya akses dan membutuhkan biaya transportasi yang besar ke daerah tersebut untuk melakukan sosialisasi. Juga masih banyak masyarakat belum memiliki nomor induk kependudukan sehingga pada saat pendaftaran data tertolak karena belum terkoneksi dengan data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat,” katanya.
Hingga awal Agustus 2022, jumlah penduduk Maluku yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 1.643.142 jiwa atau 87,37 persen dari total penduduk 1.880.666 jiwa. Dari jumlah peserta dimaksud, sebanyak 923.668 orang ditanggung pemerintah pusat, 203.108 orang ditanggung pemerintah daerah, 368.337 perserta penerima upah, 114.817 peserta mandiri, dan 32.212 bukan pekerja.
Untuk menjaring semakin banyak peserta Jaminan Kesehatan Nasional, lanjut Rumondang, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyandingan data. Selain itu, warga miskin yang kesulitan mendaftar juga agar dipermudahkan memperoleh nomor induk kependudukan dengan menerbitkan kartu keluarga.
Terbatas
Layanan gratis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional ternyata belum menjamin kesehatan warga yang terserang penyakit berat, gawat darurat, dan ibu yang melahirkan. Faktornya, fasilitas kesehatan minim. Di Pulau Wetar sampai kini belum ada puskesmas rawat inap. Kondisi puskesmas pun jauh dari ideal. Belum lagi tenaga kesehatan minim. Tidak ada dokter tetap di hampir semua puskesmas.
Di Puskesmas Ilwaki, misalnya, satu ruangan berukuran 4 x 3 meter dijadikan ruang tindakan pasien gawat darurat sekaligus untuk ibu yang bersalin. Hanya dibatasi tirai. Sementara di Puskesmas Lurang, Kecamatan Wetar Utara, ruangan disekat tanpa ventilasi yang cukup. Pengap dan sirkulasi udara tidak lancar.
Pasien gawat darurat atau ibu hamil yang tidak bisa ditolong persalinan terpaksa harus dirujuk ke Kota Kupang atau Atambau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Evakuasi menunggu jadwal kapal perintis sekali dalam seminggu. Waktu tempuh dari Wetar ke Kupang paling cepat 48 jam. Akibatnya, banyak pasien meninggal di tengah laut.
Melihat kondisi itu, terkadang warga menempuh jalan pintas demi selamatkan nyawa manusia. Warga Desa Ustutun di Kecamatan Wetar Barat misalnya, membawa pasien ke Dili, ibu kota Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Mereka menggunakan perahu nelayan langsung ke Dili. Atau, membawa pasien ke Pulau Atauro, RDTL, kemudian dijemput pesawat dari Dili.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas N Orno mengatakan, pemerintah terus berupaya melayani kesehatan warga hingga ke ujung negeri. Dengan segala keterbatasan anggaran dan tantangan geografis, upaya itu secara bertahap. Tahun 2019, pemerintah pernah mewacanakan pembangunan rumah sakit pratama di daerah itu, yang hingga kini belum terealisasi.
Hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai tahun 2014 memberi harapan bagi masyarakat akan merasakan pelayanan kesehatan yang semakin baik. Dengan filosofi gotong royong itu, warga kurang mampu dapat berobat gratis. Namun, hal itu perlu diikuti dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang memadai agar semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat hingga di ujung negeri.