Tangani Percepatan Imunisasi Anak seperti Percepatan Vaksinasi Covid-19
Penanganan imuniasi anak harus dilakukan sama gencarnya seperti percepatan vaksinasi Covid-19. Percepatan imuniasi juga harus melibatkan banyak pihak.
Oleh
REGINA RUKMORINI
·3 menit baca
YOGYAKARTA, KOMPAS — Sama seperti saat melakukan program vaksinasi Covid-19, imunisasi anak pun harus gencar dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Hanya dengan cara itulah, kegiatan imunisasi anak yang sebelumnya tersendat karena situasi pandemi bisa kembali berjalan dan memenuhi target optimal sesuai yang telah ditetapkan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kegiatan imunisasi anak harus dilakukan secara beramai-ramai.
”Sama seperti vaksinasi Covid-19, kita harus menyadari bahwa imunisasi anak juga menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya, dalam paparannya di acara Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi di Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Kamis (21/7/2022) malam.
Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X serta perwakilan gubernur dari tujuh provinsi lainnya di Jawa-Bali. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap Kedua yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang.
Percepatan imunisasi anak membutuhkan kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak. Seperti saat menggenjot capaian vaksinasi Covid-19, percepatan dilakukan dengan gencar melakukan vaksinasi dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Polri, TNI, sekolah, hingga universitas. Dengan upaya semacam itulah, dalam jangka waktu 15 bulan saja, capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah menembus angka 400 juta orang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan, imunisasi anak ini berpotensi menjadi tambahan beban pemerintah yang saat ini sebenarnya juga masih bergelut untuk menangani Covid-19 dan tengah berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah daerah pun saat ini diminta melakukan upaya antisipasi dengan menggerakkan setiap elemen masyarakat untuk bergerak membantu percepatan imunisasi anak.
”Imunisasi anak harus dilibatkan melibatkan kepala desa hingga ketua RT dan RW, melibatkan ibu-ibu PKK, dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan semua lembaga yang menangani masalah terkait anak-anak,” ujarnya. Dalam hal ini, segenap masyarakat harus disadarkan kembali akan pentingnya imunisasi anak.
Situasi pandemi, membuat kegiatan imunisasi anak yang semestinya adalah kegiatan rutin menjadi tersendat dan sempat terhenti. Kondisi tersebut mengakibatkan 1,7 juta anak Indonesia saat ini belum mendapatkan vaksinasi dasar lengkap.
Orangtua, dengan alasan apa pun, tidak boleh melarang atau menolak imunisasi bagi anak-anaknya. Imunisasi penting untuk kelangsungan kesehatan di masa depan.
Pada 2021, capaian imunisasi dasar lengkap di Indonesia terdata hanya terdata 79,6 persen, sedangkan capaian imunisasi tambahan, seperti imunisasi campak dan rubela, hanya terdata 44,4 persen.
Rendahnya capaian vaksinasi tersebut, menurut dia, membuat berisiko menganggu kekebalan populasi anak, berpotensi memicu terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau bahkan wabah. Hal ini tidak bisa diabaikan karena sejumlah negara yang sebelumnya juga sudah berstatus bebas polio saat ini justru mengalami KLB polio.
Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat di daerah diharapkan benar-benar serius mendukung program imunisasi anak. Tahun ini, capaian imunisasi dasar lengkap diharapkan minimal 80 persen dan sebisa mungkin bisa memenuhi target optimal, 95 persen.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, di tengah situasi kembali meningkatnya kasus Covid-19, setiap orang diminta untuk tidak abai dan tetap mendukung layanan imunisasi anak.
”Orangtua, dengan alasan apa pun, tidak boleh melarang atau menolak imunisasi bagi anak-anaknya. Imunisasi penting untuk kelangsungan kesehatan di masa depan,” ujarnya.