1,7 Juta Anak Belum Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
Penurunan kasus Covid-19 menjadi momentum untuk mengejar cakupan imunisasi dasar lengkap. Langkah ini memerlukan dukungan banyak pihak dan fasilitas memadai agar bisa menjangkau anak hingga ke pelosok desa.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 berdampak terhadap menurunnya layanan kesehatan di Indonesia. Sekitar 1,7 juta anak belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap selama 2019-2021. Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan kembali posyandu untuk melengkapi cakupan imunisasi tersebut.
Cakupan imunisasi dasar lengkap selama pandemi Covid-19 juga menurun. Pada tahun 2019 dilaporkan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 93,7 persen. Cakupan tersebut menurun pada 2021 menjadi 84,2 persen (Kompas, 12/4/2022).
”Konsentrasi (puskesmas) cukup banyak tergeser untuk vaksinasi Covid-19. Sebagai contoh, ada sekitar 1,7 juta anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap selama periode 2019-2021,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam temu media ”Bulan Imunisasi Anak Nasional” secara daring, Kamis (12/5/2022).
Penurunan kasus Covid-19 saat ini menjadi momentum untuk mengejar cakupan imunisasi dasar itu. Oleh karena itu, perlu fasilitas layanan yang jangkauannya luas untuk melengkapi imunisasi dasar lengkap anak. Sementara jumlah puskesmas terbatas. Sebanyak 10.000-an puskesmas yang tersebar di 34 provinsi tidak cukup untuk memenuhi layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di sekitar 80.000 desa.
”Untuk memperluas jangkauan layanan itu, dibutuhkan fasilitas kesehatan yang ordenya (jumlahnya) 300.000-an. Kami sudah mengamati, yang jumlahnya sekitar itu (290.000-an) adalah posyandu,” katanya.
Pemanfaatan posyandu yang telah dikenal sejak lama diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Langkah ini pun memerlukan dukungan dari pemerintah daerah melalui kader-kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).
”Kami pastikan semua posyandu akan bisa memberikan layanan kesehatan ini. Orangnya (petugas) juga ada. Sarana, prasarana, dan alat-alatnya akan dilengkapi. Salah satu programnya adalah imunisasi,” ucapnya.
Cakupan imunisasi dasar lengkap selama pandemi Covid-19 juga menurun. Pada tahun 2019 dilaporkan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 93,7 persen. Cakupan tersebut menurun pada 2021 menjadi 84,2 persen.
Budi telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan dukungan pemerintah daerah dalam menggerakkan posyandu. Menurut dia, layanan posyandu menurun sekitar 70 persen saat pandemi Covid-19 sehingga perlu dioptimalkan kembali.
Pemberian imunisasi dasar lengkap sangat penting dalam mendukung kualitas kesehatan anak. Hal ini juga bertujuan untuk menempah sumber daya manusia yang berdaya saing. Dengan begitu, saat mencapai bonus demografi pada 2030, mereka menjadi generasi sehat dan produktif.
”Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, Bulan Imunisasi Anak Nasional tahap satu akan dimulai pada Mei 2022 di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada tahap ini imunisasi campak dan rubela menyasar anak berusia 9-15 bulan. Setelah itu berlanjut ke Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, serta seluruh provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Tahap kedua dijadwalkan pada Agustus mendatang di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk anak berusia 9-59 bulan. ”Untuk Bali dan DI Yogyakarta, tidak melaksanakan imunisasi karena cakupannya sudah bagus,” ucapnya.
Maxi optimistis dapat mengejar cakupan imunisasi dasar lengkap terhadap 1,7 juta anak. Beberapa provinsi dengan jumlah sasaran terbesar adalah Jabar sebanyak 332.000 anak, Aceh (179.000 anak), Sumut (163.000 anak), Riau (149.000 anak), Sumbar (116.000 anak), dan DKI Jakarta (111.000 anak).
”Idealnya bisa mengejar 100 persen. Namun, kami targetkan minimal 85 persen. Ini tidak terlalu susah asalkan ada keseriusan dan dukungan dari pemda. Saya yakin bisa tercapai,” ujarnya.
Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Hartono Gunardi menuturkan, imunisasi merupakan layanan kesehatan yang sangat terdampak pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Padahal, imunisasi di tengah pandemi sangat efektif untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
”Sering kali masyarakat takut karena Covid-19 ini sangat menular. Satu penderita Covid-19 bisa menulari 3-5 orang lainnya bila tidak diimunisasi. Sementara penderita campak bisa menulari 12-18 anak yang tidak diimunisasi,” tuturnya.
Hartono menyambut baik Bulan Imunisasi Nasional sebagai upaya meningkatkan kesehatan anak. Oleh karena itu, program ini memerlukan dukungan banyak pihak agar bisa menjangkau semua anak.
”Imunisasi dasar perlu dilengkapi untuk melindungi anak agar tetap sehat, bertumbuh, dan berkembang menjadi generasi emas di 2045,” ucapnya.
Budi menambahkan, data imunisasi dasar juga akan didigitalisasi seperti vaksinasi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penggunaannya, salah satunya saat melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri.
”Data imunisasi biasanya ditulis di kartu atau surat. Akibatnya, kadang-kadang hilang atau lupa menyimpannya. Beberapa perguruan tinggi di luar negeri membutuhkan sejarah vaksinasi (calon mahasiswa). Dengan digitalisasi, akan tersedia sertifikat elektronik sehingga bisa diakses setiap kali dibutuhkan,” tuturnya.