Jumlah penduduk miskin di Bali dilaporkan berkurang. BPS Provinsi Bali mencatat tingkat kemiskinan di Bali pada Maret 2022 berkurang jikalau dibandingkan periode September 2021.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS – Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk di Provinsi Bali, yang terkategori miskin, hingga Maret 2022 masih sebanyak 205.680 jiwa, atau sekitar 4,57 persen dari jumlah penduduk Bali. Kembali bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat dan kembalinya kegiatan pariwisata di Bali mendorong perbaikan kondisi kemiskinan masyarakat.
Laporan profil kemiskinan di Bali periode Maret 2022 disampaikan Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya dalam Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bali, Jumat (15/7/2022). Hanif menyatakan, dengan persentase penduduk miskin di Bali sebesar 4,57 persen, maka jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2022 berkurang sekitar 5.780 orang dibandingkan September 2021. Akan tetapi, kondisi kemiskinan di Bali pada Maret 2022 dinyatakan masih lebih tinggi 0,04 persen poin dibandingkan kondisi kemiskinan di Bali pada Maret 2021.
Membaiknya kondisi kemiskinan di Bali, yang ditandai berkurangnya jumlah penduduk miskin, menempatkan Bali sebagai provinsi ketiga di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit, atau jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,54 persen. Hanif menyebutkan, penurunan persentase penduduk miskin di Bali berlangsung perlahan.
Secara nasional, BPS juga mencatatkan terjadinya penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 dibandingkan September 2021. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 26,16 juta orang pada Maret 2022, atau berkurang sekitar 340.000 orang dibandingkan periode September 2021. Perbaikan kondisi ekonomi dinilai mempengaruhi kondisi kemiskinan.
Membaiknya status profil kemiskinan di Bali tersebut, menurut Hanif, dipengaruhi beberapa kondisi, di antaranya, kondisi ekonomi Bali mengalami pertumbuhan positif pada triwulan 1 2022, yakni, sebesar 1,46 persen; kemudian bergeraknya sektor usaha transportasi, akomodasi, dan konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2022; dan bertambahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta berkurangnya tingkat pengangguran terbuka di Bali pada Februari 2022. Faktor lainnya, adanya peningkatan indeks upah buruh tani dan nilai tukar petani pada Maret 2022.
Tumbuhnya ekonomi Bali pada triwulan 1 2022 juga dipengaruhi bergeraknya kembali sektor pariwisata di Bali. Pembukaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan pelonggaran kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat seiring membaiknya situasi dalam masa pandemi Covid-19 berdampak terhadap pergerakan di sektor penjualan ritel, lapangan usaha transportasi dan penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman, dan tingkat keterisian kamar hotel di Bali.
Dari laporan BPS Provinsi Bali disebutkan, sebanyak 14.620 kunjungan wisman tercatat selama Maret 2022. Adapun keterangan PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyebutkan adanya peningkatan pergerakan pesawat udara dan penumpang melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selama Maret 2022 setelah rute penerbangan internasional kembali dioperasikan.
Berdasarkan laporan pihak Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, hingga semester I 2022, atau sejak Januari sampai Juni 2022, total jumlah penumpang yang dilayani mencapai 4,297 juta orang, baik penumpang rute domestik maupun rute internasional.
Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra menyatakan, kembali bergeraknya sektor pariwisata di Bali membuka kesempatan bagi warga di Bali untuk kembali bekerja, baik di Bali maupun ke luar negeri. Hal itu dinyatakan berdampak terhadap ekonomi masyarakat di Bali, yang sebelumnya terdampak pandemi Covid-19.
Lebih lanjut Mahendra mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan juga pemerintah daerah masih menjalankan program bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua 2022, misalnya, menyasar kepada 107.954 keluarga penerima manfaat (KPM) di Bali. (COK)