Uji Coba Pendaftaran MyPertamina di Padang Panjang Diwarnai Server Eror

Hari pertama sosialisasi dan uji coba pendaftaran pengguna BBM bersubsidi melalui situs MyPertamina di Padang Panjang, Sumatera Barat, diwarnai masalah server eror. Sejumlah warga pun gagal mendaftar.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas menjelaskan proses pendaftaran pengguna bahan bakar minyak bersubsidi melalui laman https://subsiditepat.mypertamina.id/ di SPBU Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Jumat (1/7/2022). Proses pendaftaran di SPBU ini diwarnai server eror.

PADANG PANJANG, KOMPAS — Hari pertama sosialisasi dan uji coba pendaftaran pengguna bahan bakar minyak bersubsidi melalui situs MyPertamina di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat, diwarnai masalah server eror. Sebagian warga pun akhirnya tidak bisa mendaftar. Pertamina melakukan uji coba tersebut di empat SPBU di Sumbar selama Juli 2022.

Pantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.271.536 di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, pada hari pertama sosialisasi dan uji coba pendaftaran sistem itu, Jumat (1/7/2022) pagi, warga yang mendaftar relatif sedikit. Hingga pukul 11.00, baru 11 warga yang berhasil mendaftarkan mobilnya.

Sebagian warga yang mendaftar pada rentang pukul 10.00-11.00 tidak dapat mendaftar karena server eror. Para calon pendaftar yang gagal disarankan mencoba mendaftar mandiri melalui laman https://subsiditepat.mypertamina.id/.

Baca juga: Pengaturan Pertalite Cegah Subsidi Jebol

Masrizal (56), sopir angkot yang mendaftar di SPBU Ngalau, mengatakan, ia belum bisa mendaftar karena server eror. ”Jaringan eror, belum bisa daftar. Tadi dikasih solusi coba lagi di rumah nanti malam,” katanya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sebuah mobil pribadi berpelat nomor polisi hitam masih membeli bahan biosolar bersubsidi pada hari pertama uji coba pendaftaran pengguna pertalite dan biosolar, Jumat (1/7/2022), di SPBU Politeknik, Kairagi, Manado, Sulawesi Utara. Secara nasional, Pertamina khawatir penyaluran subsidi biosolar akan melebihi kuota, yaitu 17,72 juta kiloliter dari 14,03 juta kiloliter yang disediakan.

Menurut Masrizal, pembatasan atau pengetatan penyaluran BBM bersubsidi melalui sistem MyPertamina memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif dari sistem ini adalah Pertamina bisa memilah pengguna kendaraan yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.

”Mobil tahun muda (produksi baru) tidak pantas dapat subsidi. Kadang karena itu, kami susah dapat bensin. Mestinya, yang berhak subsidi itu yang terima. Ini kepentingan rakyat kecil, jadi ada bagusnya,” ujarnya.

Akan tetapi, kebijakan itu juga memiliki sisi negatif karena tidak semua warga punya akses internet. Mereka yang tak punya akses internet itu tentu akan kesulitan mendaftar. Oleh karena itu, Masrizal berharap pendaftaran bisa dilakukan secara manual.

Usman Efendi (49), pedagang kelontong, juga belum berhasil mendaftarkan mobilnya akibat server eror. Petugas mengarahkannya untuk mendaftar secara mandiri. Syarat mendaftar antara lain kartu tanda penduduk (KTP), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan foto mobil.

”Saya belum berhasil daftar. Masih dalam proses. Tadi kesulitan mendaftar, mungkin banyak yang sedang mendaftar,” kata warga Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, itu.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Section Head Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Agustiawan menjelaskan sosialisasi dan uji coba pendaftaran pengguna BBM bersubsidi melalui sistem MyPertamina di SPBU Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Padang Panjang, Sumatera Barat, Jumat (1/7/2022).

Section Head Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Agustiawan mengatakan, kendala yang terjadi itu dinilai wajar saat uji coba hari pertama.

”Makanya kami masih uji coba. Kami ingin melihat kesiapan semua, termasuk sistemnya, teknologi informasi, laman website, dan perangkat fasilitas pendukung lainnya. Itu yang kami uji coba sehingga kami bisa evaluasi ketika ini diimplementasikan secara utuh di nasional,” katanya saat meninjau sosialisasi dan uji coba di SPBU Ngalau.

Empat titik

Selain SPBU Ngalau di Padang Panjang, ada tiga SPBU lain di Bukittinggi, Agam, dan Tanah Datar yang melakukan sosialisasi dan uji coba pendaftaran sistem MyPertamina. SPBU tersebut adalah SPBU 14.261 di Garegeh, Bukittinggi; SPBU 14.264.566 di Bangkaweh, Agam; dan SPBU 14.272.510 di Pangian, Tanah Datar.

Agustiawan menjelaskan, sosialisasi dan uji coba di empat SPBU itu berlangsung selama Juli 2022. Empat lokasi itu dipilih karena masyarakat di daerah itu memiliki respons yang relatif baik terhadap program pendaftaran tersebut. Lokasi-lokasi itu juga merupakan destinasi wisata serta daerah perlintasan.

Baca juga: Konsumen Pertalite dan B30 Wajib Daftar, Publik Manado Skeptis

Selanjutnya, tambah Agustiawan, jumlah SPBU yang melakukan sosialisasi dan uji coba ini akan diperluas. ”Kami berharap ini bisa diimplementasikan secara nasional. Gelombang satu pada Juli, gelombang dua pada Agustus. Kami harap implementasi pendaftaran bisa dibuka secara nasional mulai awal September,” ujarnya.

Agustiawan pun menegaskan, apa yang dilakukan Pertamina pada Juli ini baru berupa sosialisasi dan uji coba pendaftaran pengguna BBM bersubsidi melalui sistem MyPertamina. Warga yang belum mendaftar tetap bisa membeli pertalite dan biosolar seperti biasa. Jadi, belum ada pembatasan transaksi jual-beli.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pengendara mobil mengisi BBM bersubsidi di SPBU Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Padang Panjang, Sumatera Barat, Jumat (1/7/2022).

Agustiawan menambahkan, saat nantinya sistem itu diterapkan, bukan berarti warga mesti membawa ponsel pintar untuk membeli BBM bersubsidi. Warga bisa membeli secara manual dengan menunjukkan QR Code yang didapat saat pendaftaran. QR Code itu nantinya bisa dicetak dan dibawa saat hendak mengisi BBM bersubsidi.

Menurut Agustiawan, semua warga terbuka untuk mendaftarkan kendaraannya pada sistem ini. Namun, ke depan akan dilakukan verifikasi untuk memilah siapa yang berhak membeli BBM bersubsidi dan berapa kuotanya per hari sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

”Ini kebijakan pemerintah untuk penertiban atau pengetatan penyaluran BBM bersubsidi agar bisa lebih tepat sasaran. Pendataan ini supaya kita bisa mengetahui pasti siapa, sih, yang selama ini menikmati BBM bersubsidi,” ujarnya.

Hingga akhir Mei 2022, kata Agustiawan, distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Bagian Utara sudah mencapai 50 persen dari kuota. Dengan sistem itu, Pertamina ingin menjaga agar jangan sampai kuota setahun tidak cukup sampai akhir tahun.