Di 2024, Pemerintah Targetkan Nihil Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Hingga tahun 2021, sekitar 23 persen desa di Indonesia masih berkategori tertinggal atau sangat tertinggal. Pemerintah menargetkan tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal atau sangat tertinggal di Tanah Air.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan bahwa pembangunan desa merupakan pusat pertaruhan pembangunan Indonesia di masa depan. Mimpi Indonesia maju akan semakin mudah diwujudkan jika desa kuat dan mandiri.
Di sisi lain, sebanyak 23,24 persen desa di Indonesia hingga tahun 2021 masih terkategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pun diminta mengupayakan agar pada 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.
”Sampai tahun 2021 masih terdapat, ini menurut data yang kami terima, 23,24 persen desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun atau IDM. Saya meminta Kementerian Desa PDTT bekerja keras agar pada 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal,” kata Wapres Amin di Jakarta, Kamis (23/6/2022).
Saya meminta Kementerian Desa PDTT bekerja keras agar pada 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Wapres Amin menuturkan hal tersebut saat memberikan sambutan pada acara Penghargaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/Swasta dan Promosi Desa Wisata Nusantara yang digelar di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jalan HR Rasuna Said Nomor 22, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sebagai gambaran, jumlah desa di Indonesia dapat ditelusur di laman Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-145/2022, terinci jumlah wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia, yakni sebanyak 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, 74.961 desa, dan 16.772 pulau.
Pada kesempatan tersebut Wapres Amin mengatakan bahwa saat ini desa juga menjadi titik awal pengungkit pemulihan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah pun mendorong ekonomi desa untuk terus bergerak. Oleh sebab itu, pemerintah bertekad terus meningkatkan dan memperbaiki penyaluran Dana Desa serta program pengembangan BUMDes atau BUM Desa (akronim dari badan usaha milik desa) supaya desa makin sejahtera.
Keberadaan BUM Desa diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui bidang usahanya sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Salah satu cara untuk mengoptimalkan BUM Desa adalah dengan melibatkan tokoh penggerak desa.
”Saya menilai keterlibatan tokoh penggerak desa menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan memajukan desa. Selain itu, keberhasilan pembangunan desa tetap harus ditopang oleh partisipasi aktif SDM setempat, yang bersama-sama ingin memajukan desanya,” tutur Wapres Amin.
Pemerintah pun terus berupaya memberdayakan ekonomi perdesaan, salah satunya melalui program pengembangan desa wisata, termasuk desa wisata halal. ”Desa wisata merupakan salah satu wujud community-based tourism yang bersifat inklusif, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan sumber daya manusia maupun UMKM-nya,” katanya.
Desa wisata merupakan salah satu wujud community-based tourismyang bersifat inklusif, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan sumber daya manusia maupun UMKM-nya.
Berdasarkan sumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021, jumlah desa wisata yang telah terdata sampai saat ini sebanyak 7.275 desa. Salah satu hal yang perlu didorong untuk pengembangan desa wisata adalah kesadaran pemangku kepentingan untuk menggaungkan daya tarik desa wisata.
Aplikasi Desa Wisata Nusantara
Daya tarik desa wisata mesti digaungkan sebagai destinasi favorit yang menarik dikunjungi wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara. ”Tadi saya dengar ada aplikasi tentang desa wisata ini. Dengan demikian, promosi merupakan kunci dari pengembangan desa wisata tersebut,” kata Wapres Amin.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam laporannya menuturkan, di saat-saat kebangkitan kembali ekonomi, terutama saat Lebaran 2022, BUM Desa dan BUM Desa Bersama berperan aktif meningkatkan ekonomi desa, terutama dari unit usaha desa wisata. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan mobilitas warga sejak Oktober 2021 ke tempat wisata terdekat dan relatif murah.
”Demi menguatkan promosi BUM Desa dan BUM Desa Bersama menghadapi rebound (kebangkitan kembali) ekonomi, sejak Januari 2022 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyusun aplikasi mobile di Android dan iOS bernama Desa Wisata Nusantara,” kata Halim.
Sejak Januari 2022 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyusun aplikasi mobile di Android dan iOS bernama Desa Wisata Nusantara.
Desa Wisata Nusantara dapat menunjukkan wisata desa terdekat di lokasi seseorang sehingga memudahkannya mengunjungi satu atau lebih wisata desa dalam satu waktu. Sebagai upaya untuk menggairahkan promosi desa wisata yang dikelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan lomba promosi desa wisata.
”Ukurannya sederhana, yaitu kemampuan BUM Desa dan BUM Desa Bersama mempromosikan melalui aplikasi mobile Desa Wisata Nusantara yang ditunjukkan oleh sebanyak mungkin like atau tanda jempol dari pengunjung aplikasi,” ujar Halim Iskandar.
Sebanyak 1.407 desa wisata yang dikelola Bum Desa dan BUM Desa Bersama telah masuk dalam Desa Wisata Nusantara. Pada pertengahan tahun pertama 2022 ini telah terpilih 10 desa wisata yang dikelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang paling disukai pengunjung. Desa wisata tersebut berada di Buton, Sulawesi Utara; Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan; Tabalong, Kalimantan Selatan; Kota Denpasar, Bali; Sumenep, Jawa Timur; dan Pasaman, Sumatera Barat.