Ruang Dialog Tidak Kunjung Muncul, KKB Bakar Perumahan Guru di Ilaga
Kelompok kriminal bersenjata terus menebarkan aksi teror di ibu kota Kabupaten Puncak, Papua. Kelompok ini kembali membakar perumahan milik para guru SMA Negeri 1 Ilaga.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Kelompok kriminal bersenjata membakar perumahan guru di Kampung Wako, Distrik Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (13/5/2022) malam. Tidak kunjung ada ruang dialog, konflik bersenjata di Ilaga terus merugikan warga.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal di Jayapura, Sabtu (14/5/2022) menyebut, pembakaran perumahan guru SMA Negeri 1 Ilaga terjadi sekitar pukul 19.00 WIT. Api dipadamkan aparat keamanan bersama warga setengah jam kemudian.
”Para pelaku kabur setelah membakar. Satuan Tugas Penegak Hukum Damai Cartenz menyisir lokasi kejadian, tapi tidak menemukan pelaku,” kata Ahmad.
Ia menyatakan, kini, aparat keamanan di Kabupaten Puncak tetap bersiaga mengantisipasi aksi KKB lainnya. Aparat gabungan Polri dan TNI menggelar patroli rutin pagi dan malam hari.
Dua pekan terakhir, KKB di Kabupaten Puncak terus berulah. Pada Jumat, KKB juga melepaskan tembakan saat pesawat Asian One PK-LTF hendak mendarat di Bandar Udara Ilaga pukul 09.30 WIT.
Aksi itu menyebabkan empat pesawat batal mendarat. Pengelola lantas menghentikan operasional bandara.
Sementara itu, Wakil Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengungkapkan, teror dalam dua minggu terakhir dilakukan anggota KKB pimpinan Luki Murib.
”Pelaku balas dendam. Luki Murib tewas saat kontak tembak di Kampung Eromaga pada 23 April 2022,” ungkap Faisal.
Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy, prihatin dengan pembakaran fasilitas rumah guru dan penyerangan pesawat di Bandara Ilaga. Semua berdampak bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan publik.
Yan meminta kelompok bersenjata dan aparat keamanan menghentikan kontak tembak lalu membuka ruang dialog. Upaya ini menjadi solusi terbaik seperti yang telah diimplementasikan pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka melalui perjanjian Helsinki 2005.
”Ruang dialog harus muncul untuk menghentikan penderitaan masyarakat Papua, khususnya di daerah konflik,” ujar Yan.