Ketum PAN Ajak Kadernya Bantu Pemerintah

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta kadernya agar bersama-sama membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Menurut dia, lebih baik perbanyak diskusi untuk mencari solusi bersama.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kanan) berpamitan dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (kiri) seusai pertemuan tertutup di antara kedua belah pihak, di Loji Gandrung, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (28/3/2022). Pertemuan keduanya berlangsung selama lebih kurang 1 jam.

SURAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta kadernya bersama pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang belum usai. Ragam diskusi harus lebih banyak dilakukan ketimbang sekadar berkomentar dan mengkritik tanpa solusi.

”Saya sudah bertemu dan meminta kader-kader PAN di Surakarta Raya, pusat, dan daerah untuk membantu pemerintah. Pandemi ini tidak mudah walau sudah mengarah ke endemi. Dampaknya berat. Saya minta teman-teman DPRD bantu pemerintah,” kata Zulkifli seusai menemui Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (28/3/2022).

Zulkifli juga menyoroti soal banyaknya politikus yang terlalu banyak berkomentar lewat berbagai media atas kinerja pemerintah. Hal itu dipandangnya sebagai langkah kontraproduktif menyelesaikan masalah. Bagi dia, perbincangan mendalam dengan pemerintah menjadi hal yang seharusnya ditempuh.

Baca juga: Kemarahan Presiden, Sinyal Evaluasi Kinerja Menteri

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) berjalan bersama dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (kanan) seusai pertemuan tertutup di antara kedua belah pihak, di Loji Gandrung, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (28/3/2022). Pertemuan keduanya berlangsung selama lebih kurang 1 jam.

”Nyinyir tidak menyelesaikan masalah. Lebih bagus silaturahmi dan sampaikan pikiran kita. Itu akan lebih banyak bermanfaat. Kalau pemerintah berhasil, yang senang kanrakyat. Itu tujuan dari partai politik,” kata Zulkifli yang juga menjabat Wakil Ketua MPR.

Selain itu, Zulkifli angkat suara pula soal maraknya isu penundaan pemilihan umum (pemilu). Ia meminta publik supaya tidak menuding Presiden Joko Widodo sebagai pengusulnya. Sebab, bergulirnya isu tersebut disuarakan oleh parpol. Pihaknya juga tidak memungkiri bahwa parpol yang dipimpinnya termasuk salah satu yang mendorong hal tersebut.

Akan tetapi, Zulkifli menegaskan, belum ada keputusan akhir mengenai penundaan pemilu. Kebijakan itu memerlukan persetujuan dari seluruh pihak. Belum semua parpol menyepakatinya. Selain PAN, menurut dia, ada dua parpol lain yang sama-sama mendorong kebijakan tersebut, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai pertemuan tertutup di antara kedua belah pihak, di Loji Gandrung, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (28/3/2022). Pertemuan keduanya berlangsung selama lebih kurang 1 jam.

”Yang setuju itu saya (PAN), PKB, dan Golkar. Banyak yang belum setuju. Kalau yang tidak setuju banyak, kita enggak bisa jalan. Namun, kalau (yang) setuju semua, baru mungkin (dijalankan). Dan, ini urusan partai-partai ya. Bukan urusan Presiden. Jadi jangan salahkan (Presiden) yang enggak ikut mengurus,” kata Zulkifli.

Pernyataan Zulkifli dalam kesempatan tersebut semuanya bernada positif. Hal itu justru menimbulkan tanya bagi publik. Alasannya, beredar isu pergantian kabinet yang akan dilakukan Presiden dan PAN disebut ada dalam pusaran itu.

”Itu urusan Pak Presiden. Bukan urusan saya. Saya tahu, itu hak prerogatif Presiden. Kita tidak boleh ikut campur urusan ini,” kata Zulkifli saat ditanyai soal isu tersebut.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Presiden Joko Widodo berbicara empat mata dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Dihubungi secara terpisah, pengajar ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada Mada, Sukmajati, menyampaikan, aksi Zulkifli dapat dibaca sebagai upaya agar parpol yang dipimpinnya dilirik pemerintah dalam isu perombakan kabinet. Itu ditunjukkan dengan menampilkan keberpihakan kepada pemerintah. Namun, pintu masuknya partai tersebut ke kabinet perlu diperhatikan kembali.

”Apakah pintu dibuka pemerintah untuk mengundang PAN masuk ke jajarannya? Ataukah ini bagian dari upaya PAN untuk bisa mendapatkan jabatannya di kementerian. Sejauh ini, isu tersebut bisa dibaca seperti itu,” kata Mada saat dihubungi, Senin sore.

Isu perombakan kabinet menguar dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022), di Bali. Presiden Joko Widodo menyampaikan kejengkelannya di hadapan menteri dan kepala daerah yang hadir.

Kegeraman Presiden disebabkan banyak kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah gemar melakukan impor. Padahal, jika 40 persen total anggaran pengadaan barang dan jasa digunakan untuk membeli produk dalam negeri, ekonomi diyakin akan tumbuh di atas target yang ditetapkan.

Ada tiga kementerian yang jadi sorotan Presiden. Selain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada juga Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian (Kompas, 28/3/2022).

Baca juga: Presiden Ancam Sanksi Instansi Pemerintah yang Lebih Suka Barang Impor

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, seperti amendemen UUD 1945, kondisi ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan penjajakan koalisi di pemerintahan.

Dilihat dari kebutuhannya, Mada mengungkapkan, sebenarnya Presiden memerlukan menteri yang berstatus teknokrat. Ini berkaca dari berbagai situasi yang tengah dihadapi Indonesia, seperti perang dan resesi global. Hendaknya menteri-menteri yang nantinya terpilih merupakan sosok yang benar-benar dapat mendongkrak kinerja pemerintah.

”Karena ada kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan performanya. Misalnya, untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan Covid-19, mungkin pertimbangan soal mengakomodasi politisi atau partai politik menjadi tidak terlalu urgent,” kata Mada.

Menurut Mada, Presiden sebenarnya juga tidak memerlukan dukungan politik tambahan. Asumsinya, apabila memasukkan PAN ke dalam kabinet, Presiden akan mendapat tambahan dukungan politik. Namun, langkah tersebut terkesan tidak terlalu mendesak mengingat situasi politik juga berada dalam kondisi stabil.

”Presiden sudah mendapatkan kekuatan mayoritas di parlemen. Jadi, tidak ada kebutuhan untuk menambah jumlah partai koalisi pendukung Presiden. Sebab, sekarang situasi politik sangat stabil. Jadi tidak ada urgensi menambah dukungan lagi,” tutur Mada.