Wapres Minta Sulsel Perbanyak Mal Pelayanan Publik

Mal pelayanan publik menjadi perantara pemerintah dan warga. Karena itu, Wapres meminta agar mal pelayanan publik ada di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Sulsel.

RENY SRI AYU ARMAN

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) memimpin Rapat Sosialisasi Mal Pelayanan Publik, di Makassar, Sulsel, Senin (31/1/2022).

MAKASSAR, KOMPAS - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Sulawesi Selatan memperbanyak mal pelayanan publik atau MPP. Saat ini, di seluruh Indonesia jumlah MPP masih sedikit, berkisar 50. Padahal, sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat, MPP akan memudahkan warga hingga investor.

Hal ini dikatakan Wapres dalam pertemuan dengan bupati/wali kota se-Sulawesi Selatan serta jajaran pimpinan daerah, di Makassar, Senin (31/1/2022). Hadir pula pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pertemuan ini, Wapres memimpin Rapat Sosialisasi Mal Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

”Provinsi Sulawesi Selatan baru memiliki tiga MPP yang sudah disahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiganya di Kota Palopo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Selayar,” ucap Wapres.

Ia melanjutkan, saat transformasi digitalisasi pemerintahan belum terbangun secara optimal, MPP menjadi kebijakan antara yang krusial sebagai rumah penghubung kehadiran negara/pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu, akselerasi penyediaan MPP di seluruh kabupaten/kota di Tanah Air terus diharapkan, termasuk di Sulsel.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Warga mengurus aneka dokumen kependudukan secara berjarak dan disekat kaca di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Jatim, Kamis (11/6/2020).

Wapres menyebutkan, terdapat MPP lain yang sudah beroperasi, seperti MPP Pemprov Sulsel. Namun, sayangnya belum disahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, MPP provinsi ini agar dialihkan ke pemkot/pemkab.

”Saya berharap pada 2022 hingga 2023, seluruh kabupaten/kota di Sulsel sudah bisa menyelenggarakan MPP. Ini terutama kabupaten/kota yang sudah menandatangani komitmen dengan Kementerian PANRB. Bisa mencontoh pemerintah daerah lain. Bagi yang belum, bisa mencari contoh dari daerah yang sudah memiliki MPP. Jika ada contoh yang bagus, bisa menjadi model. Salah satu yang saya lihat, daerah yang memiliki MPP bagus sekali itu Kabupaten Banyuwangi,” tutur Wapres.

Baca juga : Mal Pelayanan Publik Harus Ada di Seluruh Daerah

Wapres juga menegaskan, penyelenggaraan MPP tidak harus dengan membangun gedung baru, tapi bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki. Selain itu, bisa dengan dukungan teknologi digital dan mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu pintu.

”Kita berharap, manfaat MPP bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mendorong fasilitasi UMKM untuk terus tumbuh semakin kuat dengan memberikan kemudahan penerbitan izin melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, di samping melalui penyaluran kredit usaha yang disalurkan pemerintah,” ucap Wapres.

DOKUMEN ADPIM PEMPROV SULSEL

Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel A Sudirman Sulaiman

Terkait hal ini, Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memastikan bahwa dirinya akan berupaya mewujudkan seluruh kabupaten/kota di Sulsel memiliki MPP pada 2022/2023. ”Memang MPP di Sulawesi Selatan saat ini baru ada tiga. Tentu harapannya adalah bagaimana pada 2022/2023 ini bisa dilaksanakan juga di 21 kabupaten/kota yang belum melaksanakan sistem MPP,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Barru Suardi Saleh mengakui bahwa keberadaan MPP tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga daerah. ”Masyarakat sekali datang bisa mendapatkan berbagai layanan yang ada. Bagi daerah, salah satu hasilnya, tingkat investasi di Kabupaten Barru saat ini termasuk lima besar di Sulawesi Selatan,” katanya.

Seusai pertemuan, Wapres juga meninjau pameran produk sejumlah UMKM yang digelar di lobi kantor gubernur. Dalam kesempatan ini, Wapres bertanya kepada pelaku UMKM terutama terkait kendala yang dihadapi. Sebelumnya, saat memimpin rapat, Wapres menyebutkan, berbagai kendala dihadapi UMKM saat ini, di antaranya penurunan omzet, modal, pasar, desain, hingga izin usaha.

Baca juga : UMKM dan Kendala Pembiayaan