Atasi ”Klitih”, Pemda DIY Kaji Wacana Bentuk Tempat Pendidikan Anak Nakal

Pemda DIY mengkaji kemungkinan pembentukan tempat pendidikan khusus anak nakal untuk mengatasi maraknya ”klitih” atau kejahatan jalanan. Tempat pendidikan semacam itu pernah ada di masa lalu dengan nama Prayuwana.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sejumlah pelaku klitih atau kejahatan jalanan dihadirkan dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Resor Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (29/12/2021). Para pelaku klitih itu ditangkap karena terlibat dalam penganiayaan yang terjadi di Jalan Kaliurang Kilometer 9, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Senin (27/12/2021) dini hari. Akibat penganiayaan itu, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuh.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Daerah DI Yogyakarta mengkaji wacana pembentukan tempat pendidikan khusus anak nakal untuk mengatasi maraknya klitih atau kejahatan jalanan. Hal itu muncul karena masalah klitih membutuhkan solusi komprehensif, lebih dari sekadar penegakan hukum.

Beberapa hari terakhir, fenomena klitih di DIY mendapat sorotan masyarakat. Sejak Selasa (28/12/2021), warganet ramai-ramai memopulerkan tagar #YogyaTidakAman dan #SriSultanDaruratKlithih di Twitter untuk menyuarakan keresahannya. Tagar-tagar itu muncul setelah beberapa kasus klitih viral di media sosial selama beberapa hari terakhir.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan masih mempertimbangkan kemungkinan membentuk tempat pendidikan anak nakal itu. Oleh karena itu, Sultan belum bisa memastikan apakah tempat pendidikan anak nakal bakal dihidupkan lagi atau tidak. Pemda DIY masih harus melakukan kajian terkait masalah tersebut.

”Nanti kita bicara lebih jauh. Yang penting, (pelaku klitih) kan sudah ditangkap, ya sudah berproses saja dulu,” ujar Sultan HB X saat ditemui di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, Kamis (30/12/2021).

Baca juga : ”Klitih” Terus Terjadi di DIY, Tagar #YogyaTidakAman Menggema di Twitter

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Aneka jenis senjata tajam yang disita dari para pelaku klitih atau kejahatan jalanan ditunjukkan dalam konferensi pers di Markas Polres Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (29/11/2021).

Sebelumnya, Sultan menuturkan, ada tempat pendidikan khusus untuk anak nakal di DIY pada masa lalu. Tempat pendidikan itu berlokasi di dekat Alun-alun Selatan Kota Yogyakarta serta dekat obyek wisata Tlogo Putri Kaliurang, Kabupaten Sleman.

”Dulu waktu saya kecil, di Alun-alun Kidul dan di Tlogo Putri itu ada tempat pendidikan anak nakal. Jadi, kalau orangtuanya kewalahan, (anaknya) diserahkan untuk dibina dan dididik. Namanya Prayuwana,” ungkap Sultan, Rabu (29/12/2021).

Selain itu, Sultan mengatakan, Pemda DIY juga pernah mengkaji kemungkinan pembinaan anak pelaku klitih dan keluarganya melalui lembaga konsultan. Pembinaan itu dilakukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Baca juga : Pelaku ”Klitih” di Sleman Terancam Hukuman 5-12 Tahun Penjara

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X (tengah), didampingi Wakil Gubernur DIY Paku Alam X (kiri) serta Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sumadi, menyampaikan pernyataan sapa aruh atau menyapa warga, Rabu (22/12/2021), di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta.

”Kita, kan, harus bicara dengan orangtua (pelaku klitih), bicara dengan saudaranya kalau dia punya kakak dan adik. Jadi, semua itu harus kita kumpulkan, kita beri pemahaman untuk dialog. Ya, memang tidak mudah,” ujar Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta.

Berdasarkan pembicaraan dengan lembaga konsultan itu, biaya pembinaan mencapai Rp 3 juta-Rp 4 juta untuk setiap keluarga pelaku klitih. Namun, tidak ada penjelasan mengenai biaya itu untuk kebutuhan apa saja.

Sultan menilai biaya tersebut masih terlalu mahal. Apalagi, jumlah anak yang terlibat klitih di DIY relatif banyak. Oleh karena itu, Pemda DIY masih berupaya mencari cara lain.

”Kalau 10 orang klitih, berarti 10 keluarga. Biayanya waktu itu minta Rp 3 juta-Rp 4 juta untuk menangani satu keluarga. Bagi saya, itu masih terlalu mahal. Kita perlu cari yang lain yang lebih memungkinkan,” papar Sultan.

Sultan juga menyebut, pelaku klitih tetap harus ditangkap dan diproses secara hukum. Penegakan hukum penting untuk memberi rasa aman kepada masyarakat dan tidak mengganggu sektor pariwisata di DIY.

Baca juga : Yogyakarta Darurat ”Klitih”

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Kepala Polres Sleman Ajun Komisaris Besar Wachyu Tri Budi Sulistiyono menunjukkan celurit yang disita dari pelaku klitih atau kejahatan jalanan dalam konferensi pers, Rabu (29/12/2021), di Markas Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai zaman

Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, wacana pembentukan tempat pendidikan bagi anak nakal masih perlu dikaji. Kajian dibutuhkan untuk memastikan apakah tempat pendidikan semacam itu masih relevan dengan kondisi sekarang atau tidak. Sebab, kondisi kenakalan remaja saat ini tentu berbeda dengan situasi masa lalu.

”Ngarsa Dalem (Sultan HB X) ngendika (mengatakan) perlu dikaji dulu. Sekarang masih update (sesuai) enggak. Kalau masih update, bisa saja itu kita lakukan. Kalau hasil kajian menyebut itu tidak sesuai dengan kondisi sekarang, perlu dicari jalan keluar yang lain,” ujar Kadarmanta.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Petugas kepolisian menggiring para pelaku klitih atau kejahatan jalanan yang dihadirkan dalam konferensi pers di Markas Polres Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (29/11/2021).

Wakil Kepala Polda DIY Brigadir Jenderal (Pol) Slamet Santoso mengatakan, untuk mencegah terus berulangnya klitih, pihaknya akan menggelar patroli skala besar di tingkat polda, polres, dan polsek. Penegakan hukum akan terus dilakukan.

”Terhadap pelaku-pelaku akan kami maksimalkan sebagai efek jera kepada mereka,” ujarnya.

Akan tetapi, koordinasi dengan beragam pihak tetap dilakukan. ”Klitih ini harus kita selesaikan komprehensif, tidak bisa hanya penegakan hukum,” kata Slamet.