Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Terus Memonitor Perkembangan Varian Omicron

Presiden Jokowi memberikan arahan terkait vaksin anak-anak berusia 6-11 tahun supaya segera dimulai. Presiden meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari 2022.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mengevaluasi dan memonitor perkembangan terkait varian Omicron yang saat ini sudah terdeteksi di sekitar 45 negara. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terkait karantina, vaksinasi untuk anak-anak, penyiapan booster vaksinasi, dan pembatasan kapasitas maksimal kegiatan pada saat Natal dan Tahun Baru.

Regulasi kesehatan internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta dilakukannya  pengurutan genom (genome sequencing) dan memperbanyak sampel, menyiapkan respons fasilitas kesehatan, membatasi kegiatan masyarakat, dan menyegerakan vaksinasi untuk masyarakat rentan. Vaksinasi anak-anak perlu terus didorong karena dalam hal ini banyak juga anak-anak yang terdampak.

”Tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa terkait karantina, ini terus diberlakukan 10 hari karantina untuk (orang) yang dari luar negeri, di luar 11 negara yang dilarang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/12/2021).

Airlangga mengatakan, pemerintah hingga sekarang belum menambah jumlah negara yang dilarang masuk ke Indonesia. ”Pemerintah sampai saat ini belum menambah (dari yang) 11 negara (tersebut) karena tentu masih memonitor di berbagai negara lain. Dan, juga, angka-angkanya yang tertinggi di atas 100-an itu di Afrika Selatan dan Inggris. Zimbabwe tinggi, (yakni) 50, Amerika Serikat juga di atas 38, tetapi yang lain relatif masih lebih rendah. Dan, negara-negara tersebut juga masih memonitor dan melakukan penelitian mengenai efikasi dari vaksin terhadap varian (Omicron) tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Jangan Salahkan Afrika soal Omicron

Kepala Negara juga memberikan arahan terkait vaksin anak-anak berusia 6-11 tahun supaya segera dimulai. Presiden Jokowi meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari 2022. Sehubungan hal tersebut, Airlangga menuturkan, pihaknya akan memfinalkan vaksin berbasis penerima bantuan iuran (PBI) dan vaksin non-PBI. Hal ini akan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

”Terkait dosis ketiga, kita akan mempersiapkan di bulan Januari. Dan, tentu beberapa uji klinis di berbagai negara sudah memberikan rekomendasi, termasuk juga dari lembaga-lembaga internasional kesehatan, untuk dilakukan dilakukan vaksinasi agar vaksinasi ini efektif untuk menangani varian-varian baru, termasuk dengan Omicron,” kata Airlangga.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Polda Bali bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) serta partai politik, di Bali menggelar pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum. Pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi kalangan warga umum di Bali, Sabtu (4/12/2021), dilangsungkan di Plaza Renon, sebuah pusat perbelanjaan di Kota Denpasar.

Berkaitan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru, Presiden Jokowi juga memberikan arahan bahwa seluruh kegiatan pada masa tersebut dibatasi maksimal 50 orang. Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan Instruksi Mendagri khusus pengaturan terkait Nataru tersebut. Level untuk Natal dan Tahun Baru nanti akan mengikuti level yang disesuaikan dengan WHO.

Baca juga: Varian Omicron Mengepung Indonesia

”Namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi, kegiatan maksimal di mal, untuk restoran, maksimal 75 persen. Dan di berbagai kegiatan 75 persen, tetapi ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang. Dan, yang travelling itu mereka yang sudah divaksin. Artinya, yang tidak divaksin atau belum divaksin tidak melakukan travelling,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, Instruksi Mendagri nanti lebih kepada pengaturan Natal dan Tahun Baru, yakni terkait kegiatan-kegiatan seperti dining, aktivitas di mal, kegiatan dalam dan luar ruangan, yang kesemuanya akan dirinci dalam regulasi tersebut. ”Instruksi (Mendagri) tersebut nanti kami akan koordinasikan dengan daerah-daerah sehingga tentu leveling ini harus berbasis standar,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Calon penumpang kereta api melakukan tes antigen sebelum keberangkatan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Bagi pelaku perjalanan jarak jauh menggunakan transportasi darat termasuk kereta api wajib menunjukan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama, hasil negatif tes PCR atau tes antigen.

Terkait kegiatan G-20, Airlangga menuturkan bahwa akan segera dimulai. Pertemuan Sherpa dimulai pada 7-8 Desember 2021. Ada 21 negara yang akan hadir fisik, 14 negara akan hadir virtual, dan tiga negara secara hibrida. ”Dan, akan ada protokol kesehatan secara bubble yang diterapkan di lokasi hotel, tempat pertemuan, side event, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan seluruh peserta dites antigen setiap hari,” ujarnya.

Dan, akan ada protokol kesehatan secara bubble yang diterapkan di lokasi hotel, tempat pertemuan, side event, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan seluruh peserta dites antigen setiap hari.

Sebagai gambaran, merujuk informasi bersumber dari Kementerian Luar Negeri, sherpa berasal dari bahasa Tibet yang berarti penunjuk jalan; di mana para sherpa (pejabat tinggi) G-20 berperan dalam menavigasi berbagai kerja sama yang terlaksana dalam kerangka G-20 sekaligus membuka jalan ke arah tercapainya kesepakatan bagi para pemimpin G-20.

Kebijakan saat Natal dan Tahun Baru

Sementara itu siaran pers Kantor Staf Presiden RI menyebutkan, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menemui Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Kardinal Ignatius Suharyo di Katedral Jakarta, Senin (6/12/2021). Kedatangan Moeldoko untuk menyampaikan kebijakan pemerintah terkait Natal dan Tahun Baru 2021 sekaligus meminta saran dan masukan dari para tokoh agama di KAJ.

”Pemerintah selalu terbuka terhadap masukan dan pandangan dari para tokoh agama dalam menyusun kebijakan yang memengaruhi banyak pihak,” kata Moeldoko.

KANTOR STAF PRESIDEN RI

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berdiskusi bersama Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo soal kebijakan pemerintah terkait Natal dan Tahun Baru di Katedral Jakarta, Senin (6/12/2021).

Moeldoko menuturkan, kebijakan pemerintah soal Natal dan Tahun Baru, terutama terkait pelaksanaan peribadatan dan perayaan Natal bagi umat Kristiani, sudah melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan dimaksud dengan melihat kondisi terkini kasus Covid-19 dan adanya ancaman varian baru Omicron. ”Kami berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan sesuai dengan harapan semua pihak, terutama bagi umat Kristiani,” katanya.

Baca juga: Pembatasan Mobilitas dan Perjalanan Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Moeldoko juga mengapresiasi para tokoh agama di KAJ yang selama ini sudah berperan aktif dalam penanganan Covid-19. ”Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih, para tokoh agama di sini (KAJ) sudah terlibat aktif dalam penanganan Covid-19,” kata Moeldoko.

Kardinal Ignatius Suharyo menuturkan bahwa gereja Katolik, khususnya di KAJ, akan menunggu keputusan kebijakan dari pemerintah. Ia meyakini kebijakan yang ditetapkan pemerintah sudah melalui berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. ”Kami jemaat gereja Katolik pasti akan menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” kata Kardinal Ignatius Suharyo.

KANTOR STAF PRESIDEN RI

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga dari kanan) bersama Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo (kiri depan) melihat kesiapan protokol kesehatan di Gereja Katedral Jakarta menyambut peribadatan Natal, Senin (6/12/2021).

Sementara itu terkait persiapan menghadapi pelaksanaan peribadatan Natal, pihak gereja akan memperketat penerapan protokol kesehatan. Hal ini mulai pemeriksaan suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, dan pemberlakuan jarak untuk jemaat di dalam gereja.

Kuota jemaat kami batasi hanya 40 persen. Jadi, umat yang hadir pada misa Natal nanti harus mendaftar di website yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi.

”Kuota jemaat kami batasi hanya 40 persen. Jadi, umat yang hadir pada misa Natal nanti harus mendaftar di website yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi,” kata Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo A Hani Rudi Hartoko SJ, saat menemani Moeldoko melihat kesiapan protokol kesehatan di katedral.