Pemerintah Dinilai Ingkar, Moeldoko Ditolak dalam Aksi Kamisan di Semarang

Pada Kamis (18/11/2021) atau hari ketiga pelaksanaan Festival HAM 2021 di Semarang, sekitar 30 orang melakukan Aksi Kamisan. Moeldoko, Beka Ulung Hapsara, dan Hendrar Prihadi mendatangi aksi, tetapi ditolak dan diusir.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diwawancarai wartawan di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/10/2021). Dalam kunjungannya, Moeldoko mendengarkan keluhan petani terkait banjir rob hingga harga jual garam.

SEMARANG, KOMPAS — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendapat penolakan dari massa saat mendatangi Aksi Kamisan di dekat lokasi Festival HAM 2021 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021). Penolakan dinilai sebagai ekspresi terhadap penanganan kasus-kasus hak asasi manusia di masa lalu oleh pemerintah yang cenderung stagnan.

Hal tersebut dikatakan dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, Cahyo Seftyono, mengomentari penolakan dan pengusiran Moeldoko saat mendatangi peserta Aksi Kamisan Semarang di Taman Signature Semarang. Lokasi aksi terletak di seberang Hotel Po Semarang, tempat berlangsungnya Festival HAM 2021, pada 16-19 November.

Cahyo menuturkan, melihat kualitas demokrasi di Indonesia, ada sejumlah variabel yang membaik. Namun, penanganan kasus-kasus HAM di masa lalu mesti diakui cenderung stagnan. Presiden Joko Widodo sendiri sebenarnya menggunakan aktor-aktor yang dianggap relatif bersih dari isu pelanggaran HAM, termasuk Moeldoko.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi diam Kamisan ke-619 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Aksi yang menyuarakan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM tersebut juga menegaskan bahwa Tragedi Semanggi I dan II merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan.

”Dengan hadirnya Pak Moeldoko, masyarakat sipil perlu bersinergi kembali. Tak mengambil jarak dari pemerintah, tetapi bersama-sama merumuskan solusi. Meski demikian, penolakan Pak Moeldoko sebenarnya ialah ekspresi menolak pemerintah yang dianggap mblenjani (ingkar),” ujar Cahyo.

Menurut dia, memang benar sudah ada putusan-putusan pemerintah terkait pelanggaran HAM di masa lalu. Akan tetapi, selain prosesnya, juga perlu dikejar terkait apa yang bisa didapat sebagai kompensasi, semisal bagi keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu.

Baca juga : Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masih Tak Tentu

Cahyo juga menilai pendekatan dalam penyelesaian persoalan HAM perlu diatur ulang. ”Misalnya, menggandeng ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), dan masyarakat sipil lainnya. Yang perlu dipikirkan ialah menggandeng semua yang seide, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, agar mendapat rumusan baru untuk mencapai solusi bersama,” jelasnya.

Pada Kamis (18/11/2021) atau hari ketiga pelaksanaan Festival HAM 2021 di Semarang, sekitar 30 orang melakukan Aksi Kamisan. Sekitar pukul 11.00, Moeldoko bersama Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendatangi para peserta aksi.

Tak sempat bicara

Seperti dalam video yang diunggah akun Instagram @Aksikamisansemarang, Kamis, suara-suara penolakan langsung terlontar dari peserta aksi begitu ketiganya datang. Bahkan, Moeldoko yang hendak berbicara dengan mikrofon terus ditimpali hingga tak sempat menyelesaikan kalimatnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivis dan sukarelawan bergabung dalam aksi diam Kamisan ke-612 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Aksi Kamisan secara rutin menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan hak korban serta keluarga korban pelanggaran HAM.

”Sudah, Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini. Mosi tidak percaya. Ini panggung rakyat,” ujar para peserta aksi yang mengenakan pakaian serba hitam.

Mulanya, Moeldoko, Hendrar, dan Beka masih bertahan dan mencoba mendengarkan apa yang diutarakan para peserta aksi. Namun, tak berselang lama, lantaran terus diminta pergi, mereka pun beranjak dari lokasi.

Iqbal Alma dari Aksi Kamisan Semarang mengatakan, pesan yang ingin disampaikan ialah bahwa persoalan HAM tidak bisa dipestakan. Sementara Festival HAM dinilai seperti sebuah pesta, perayaan, dan euforia.

Kompas

Lukisan penyair Widji Thukul yang menghiasi sebuah kain dipajang dalam acara Festival Hak Asasi Manusia 2021 di Mal Paragon, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021). Widji Thukul merupakan salah satu potret masa kelam pelanggaran HAM dalam sebuah orde pemerintahan yang sampai saat ini terus berlanjut.

Baca juga : Maaf, Negara Belum Hadir Sepenuhnya

”Padahal, masih banyak sekali korban pelanggaran HAM, seperti anak tak bisa bertemu orangtuanya. Bahkan, ada orang tak bisa makan karena tanah garapannya hilang. Sangat ironis, anggaran besar dihamburkan untuk acara itu, tetapi masih ada yang menderita dan nasib mereka tak jelas,” katanya.

Sebagian dari mereka sebenarnya diundang dalam acara tersebut, tetapi merasa tidak pantas untuk berada di dalam forum itu. ”Intinya, kami ingin permasalahan HAM segera diselesaikan. Fokus ke sana saja tanpa perlu euforia,” ujar Iqbal.

Kompas

Tempelan kertas yang berisi harapan, kritik, dan pesan tentang pemenuhan hak asasi manusia dalam Festival HAM 2021 di Mal Paragon, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021). Banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas diselesaikan, dari persoalan agama, hukum, hingga politik.

Moeldoko menekankan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu. Ia juga pernah mendampingi Presiden yang memanggil peserta Aksi Kamisan di depan Istana untuk berbicara. Presiden juga telah memberi penekanan kepada Jaksa Agung agar persoalan-persoalan HAM di masa lalu segera diselesaikan.

”Namun, kita juga harus fair bahwa ada hal-hal yang memang tidak mudah untuk diselesaikan (terkait) persoalan HAM masa lalu. Akan tetapi, pemerintah memberi penekanan yang sangat clear bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan nasional harus mengedepankan HAM dan lingkungan hidup. (Jadi) sebuah rujukan yang dipedomani oleh semuanya,” tuturnya.