Jatim Antisipasi Lonjakan Kasus Masa Natal dan Tahun Baru

Jawa Timur kembali mewaspadai dan mengantisipasi potensi kenaikan kasus Covid-19 karena peningkatan mobilitas masyarakat dalam masa Natal dan Tahun Baru ditambah potensi ancaman bencana hidrometeorologi.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Papan informasi situasi pandemi Covid-19 yang terakumulasi sejak Maret 2020 di Taman Bungkul, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/10/2021). Situasi pandemi di Surabaya telah melandai bahkan boleh menerapkan kebijakan level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di mana aktivitas sosial dilonggarkan.

SURABAYA, KOMPAS — Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur mengingatkan kembali 38 kabupaten/kota di wilayahnya untuk tidak terlena dengan situasi pandemi Covid-19 yang melandai. Untuk mengantisipasi lonjakan, pengetesan, pelacakan, penanganan atau 3T,  penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi perlu terus dilaksanakan.

Potensi lonjakan kasus masih ada dan bisa meningkat dalam masa Natal dan Tahun Baru karena pergerakan masyarakat dibarengi lemahnya penerapan protokol kesehatan. Selain itu, risiko bencana bencana hidrometeorologi karena La Nina dan musim hujan dimungkinkan mengganggu komitmen semua pihak dalam pengendalian pandemi Covid-19.

”Jangan lengah apalagi terlena dengan situasi yang masih landai,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Jatim di Surabaya, Senin (15/11/2021) malam. Pemprov Jatim terus mendorong peningkatan kinerja kabupaten/kota dalam 3T, vaksinasi, dan penegakan protokol kesehatan.

Menurut Khofifah, potensi lonjakan kasus perlu diwaspadai karena peningkatan mobilitas masyarakat dalam masa Natal dan Tahun Baru, terutama dari dan ke mancanegara. Kedatangan buruh migran melalui jalur pelayaran dan penerbangan domestik perlu diawasi karena mungkin membawa varian baru virus korona.  Ada indikasi varian baru AY.42 terdeteksi di Singapura dan Malaysia, negara terdekat yang banyak terdapat buruh migran atau warga Indonesia.

”Koordinasi dengan TNI Polri penting untuk ditingkatkan dalam mengawasi mobilitas masyarakat dari mancanegara yang memanfaatkan jalur domestik lintas provinsi,” kata Khofifah. Bupati/wali kota juga diminta agar melaksanakan operasi penegakan protokol, tetap gencar 3T dan vaksinasi sebagai ikhtiar antisipasi peningkatan penularan kasus.

Baca Juga: Waspadai Mobilitas Masyarakat Pemicu Lonjakan Covid-19 di Jatim

Kompas/Wawan H Prabowo

Para penumpang pesawat turun dari bus yang mengantarkan mereka menuju pesawat di Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (27/9/2021). Saat ini sektor penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia mulai berangsur pulih setelah mengalami penurunan jumlah penumpang selama PPKM Darurat.

Kerja aparatur terpadu akan lebih berat, lanjut Khofifah, karena menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi terkait La Nina dan musim hujan. Potensi bencana hidrometeorologi meningkat seiring kenaikan intensitas hujan dan angin yang, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), akan terjadi dalam kurun Desember 2021-Februari 2022.

Meskipun intensitas hujan belum meningkat, dampak bencana hidrometeorologi sudah mengerikan. Kematian tujuh warga dalam banjir bandang di Batu, misalnya; kematian dua warga Bojonegoro dan tiga warga Mojokerto dalam insiden tertimpa pohon tumbang dan beribu-ribu warga di Daerah Aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang mengungsi karena banjir. Selain itu, banyak warga kabupaten/kota lainnya yang terdampak puting beliung, banjir, angin kencang, dan gempa bumi.

Padahal, masa Natal dan Tahun Baru masih dimanfaatkan dan menjadi tradisi warga dunia untuk berlibur. Meski pemerintah tidak mengadakan cuti bersama Natal dan Tahun Baru, tetapi tidak menjamin masyarakat menurunkan mobilitas dan keinginan untuk berlibur. Mobilitas yang meningkat tanpa disertai kesadaran menerapkan protokol ditambah adanya bencana alam membahayakan keselamatan masyarakat umum.

Mobilitas yang meningkat tanpa disertai kesadaran menerapkan protokol ditambah adanya bencana alam membahayakan keselamatan masyarakat umum.

Kepala Kepolisian Daerah Jatim Inspektur Jenderal Nico Afinta mengatakan aparat melaksanakan berbagai operasi dan penjagaan serta pengawasan obyek vital dan lokasi wisata untuk memastikan mobilitas warga terkendali. Saat ini, serentak tengah berlangsung Operasi Zebra Semeru 2021 untuk ketertiban lalu lintas sekaligus memantau disiplin pengendara menerapkan protokol.

Berdasarkan tradisi negara dan Polri, pada masa Natal dan Tahun Baru dilaksanakan Operasi Lilin. Melalui operasi itu diharapkan bisa dicapai pengendalian mobilitas masyarakat sekaligus penegakan protokol. Operasi ini sudah pernah ditempuh karena serangan pandemi sudah berlangsung sejak Maret 2020.

Sebelum vaksinasi dimulai pada pertengahan Januari 2021, peningkatan mobilitas masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kasus Covid-19 atau perburukan situasi pandemi.

Baca Juga: Cuma Enam Daerah di Jatim Terkategori Asesmen 1

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Vaksin Merah Putih untuk penanganan Covid-19 dari tim peneliti Universitas Airlangga yang siap dipakai untuk uji klinik. Benih vaksin diberikan kepada PT Biotis Pharmaceuticals untuk produksi bagi uji klinik. Penyerahan benih vaksin bersamaan dengan Sidang Terbuka Dies Natalis ke-67 Universitas Airlangga di Kampus C Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/11/2021).

Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Mayor Jenderal Suharyanto menambahkan, TNI telah dilibatkan dalam percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi. Namun, di Jatim, capaian vaksinasi belum memuaskan. Ada daerah terutama Surabaya dan Kota Mojokerto yang sangat melaju dan terdepan dalam vaksinasi, tetapi daerah lain belum mengimbanginya.

Menurut Suharyanto, cuma ada lima daerah berstatus level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yakni Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan. Adapun 14 kabupaten/kota lainnya berada di level 2, sedangkan 19 daerah lainnya di level 3. Semakin rendah level berarti kian baik pengendalian pandemi dan vaksinasi.

”Untuk vaksinasi, daerah-daerah belum bisa turun level karena cakupan masih di bawah 50 persen secara umum dan untuk lanjut usia sehingga akselerasi perlu ditempuh,” ujar Suharyanto.

Berbagai inovasi bupati/wali kota untuk mempercepat vaksinasi perlu didukung misalnya pemberian sembako kepada warga setelah vaksinasi di Malang, teguran kepada kepala desa di Situbondo yang cakupan

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan respons cepat penting dalam pengendalian dan antisipasi pandemi. Selain itu, pembatasan sosial yang terukur.

”Jangan hanya percaya terhadap vaksinasi. Tetap disiplin protokol dan pengendalian wilayah. Memang amat sulit karena masyarakat kian jenuh,” kata Wiku.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Salah satu pekerja mengikuti vaksinasi Covid-19 secara massal yang diberikan gratis oleh Pemprov Jatim di pabrik Maspion, Sidoarjo, Sabtu (7/8/2021)

Untuk itu, pemerintah pusat mengubah kebijakan secara dinamis. Daerah boleh meningkatkan atau memulihkan aktivitas sosial ekonomi jika situasi pandemi terkendali. Jika terjadi peningkatan, daerah harus mau menerapkan pengetatan dan pembatasan sosial.

Wiku menyampaikan, ada indikasi penurunan kinerja satgas di daerah dalam pengendalian. Misalnya, pos komando tingkat kelurahan/desa tidak melaporkan kinerja selama sepekan sehingga daerah tidak dapat meneruskannya ke provinsi dan pusat.

Di Jatim, Kabupaten Lumajang  menjadi daerah tertinggi dalam pelaporan kegiatan posko desa yakni 98,9 persen diikuti Tuban 96,1 persen, Surabaya 91,8 persen, dan Kabupaten Madiun 90,2 persen.

Untuk pelaporan tingkat kepatuhan protokol, Kota Mojokerto paling unggul dengan pelaporan yang mencakup 100 persen pos komando. Kota Kediri dan Kabupaten Mojokerto menjadi wilayah terendah dalam pelaporan kepatuhan protokol.