Pandemi Covid-19 di Jatim Melandai, Pilkades Serentak Tunggu Kemendagri
Pemilihan kepala desa serentak di 11 kabupaten di Jatim siap digelar menyusul situasi pandemi Covid-19 yang semakin melandai. Meski demikian, pemprov menunggu keputusan Kemendagri untuk cegah kluster baru penularan.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Pemilihan kepala desa serentak di 11 kabupaten di Jawa Timur siap digelar seiring situasi kasus Covid-19 yang kian melandai. Meski demikian, pemerintah provinsi masih menunggu persetujuan dan arahan Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaannya tidak berpotensi memicu kluster penularan baru.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim Soekaryo mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan pilkades serentak tahun ini bisa segera dilaksanakan. Surat permohonan itu dikirimkan pada Senin (20/9/2021).
”Perkembangan situasi pandemi Covid-19 yang melandai menjadi pertimbangan permohonan agar pelaksanaan pilkades serentak tidak ditunda tahun depan. Selain itu, desa-desa dan pemerintah kabupaten/kota penyelenggara pilkades juga sudah banyak yang siap,” ujar Soekaryo, Rabu (22/9/2021).
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim, terdapat 1.099 desa di 13 kabupaten yang menggelar pesta demokrasi pilkades tahun ini. Kabupaten tersebut, antara lain, meliputi Probolinggo, Sumenep, Banyuwangi, Jember, Pamekasan, Madiun, Bondowoso, Malang, Tulungagung, Pasuruan, dan Lumajang.
Dari 13 kabupaten tersebut, baru tiga kabupaten yang berhasil menyelenggarakan pilkades pada April dan Mei. Ketiganya ialah Trenggalek, Bangkalan, dan Probolinggo. Adapun jumlah desa yang sudah menggelar pilkades sebanyak 194 desa sehingga masih kurang 905 desa.
Meski demikian, penyelenggaraan pilkades di Probolinggo belum terealisasi sepenuhnya. Dari 314 desa, baru 62 desa yang sudah menggelar pilkades, sehingga masih kurang 252 desa. Adapun jadwal penyelenggaraan pilkades serentak di setiap kabupaten ini tidak sama.
”Saat ini, semua daerah masih menunggu kebijakan Kemendagri. Selama menunggu, sejumlah persiapan terus dilakukan, termasuk yang terkait protokol kesehatan pada setiap tahapan penyelenggaraan,” kata Soekaryo.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim Heru Suseno menambahkan, setiap kabupaten belum menentukan tanggal pelaksanaan pilkades serentak. Alasannya, mereka masih menunggu persetujuan Kemendagri.
”Tiap-tiap kabupaten memiliki jadwal pelaksanaan berbeda. Hal itu menyesuaikan kesiapan panitia penyelenggara di masing-masing daerah,” ucap Heru.
Sementara itu, situasi pandemi Covid-19 di Jatim belakangan semakin melandai. Separuh wilayah atau sebanyak 19 kabupaten/kota berdasarkan data Kementerian Kesehatan bernilai asesmen situasi 1 atau baik. Separuhnya lagi bernilai 2 sehingga secara umum risiko penularan berada di tingkat rendah.
Jatim bahkan menjadi satu-satunya provinsi di Jawa dan Bali yang berada di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. Dari total 38 kabupaten dan kota di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini, semuanya telah keluar dari PPKM level 3 dan level 4.
Jumlah daerah yang berada di PPKM level 1 sebanyak 19 kabupaten dan kota, meningkat dari sebelumnya hanya 10 daerah. Adapun daerah yang berada di PPKM level 2 sebanyak 19 kabupaten dan kota.
”Meski demikian, mohon tetap waspada dan diikuti dengan disiplin protokol kesehatan serta percepatan vaksinasi,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah, dalam pernyataan resminya, menyampaikan, ada enam parameter penentuan level pada kebijakan PPKM. Hal itu meliputi kasus konfirmasi positif, rawat inap rumah sakit, tingkat kematian, pengetesan, penelusuran kontak erat, serta perawatan yang dilakukan secara masif dan terukur.
Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jatim, misalnya, berada di level 1 dengan angka 6,38 per 100.000 penduduk per minggu. Capaian itu di bawah ambang standar yang ditetapkan Kemenkes sebesar 20 per 100.000 penduduk per minggu. Sementara itu, tingkat kematian mencapai 0,42 per 100.000 penduduk per minggu atau jauh di bawah ketentuan 1 per 100.000 penduduk per minggu.
Masih menurut Kofifah, indikator lain, seperti penelurusan kontak erat pasien Covid-19, juga membaik. Saat ini, untuk satu kasus terkonfirmasi positif Covid-19, Jatim mampu menelusuri 16 kontak erat untuk dites dan diisolasi sehingga tingkat penularan menurun. Seiring turunnya jumlah kasus baru, tingkat keterisian tempat tidur RS rujukan Covid-19 juga menurun.
Meski pandemi melandai, Pemprov Jatim terus berikhtiar mengatasi situasi dengan mendorong terbentuknya kekebalan komunal melalui vaksinasi. Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim, capaian penyuntikan vaksinasi Covid-19 dosis pertama 12.891.110 orang per tanggal 21 September.
Capaian tersebut mengantarkan Jatim berada di posisi tertinggi kedua penyuntikan vaksin Covid-19 dosis pertama di Indonesia. Posisi tertinggi diduduki Jabar yang telah menyuntikkan dosis pertama pada 13.581.481 orang. Adapun untuk penyuntikan vaksin dosis kedua, capaian Jatim baru 6.835.947 dosis.
Di Jatim, cakupan vaksinasi dosis pertama tertinggi dilakukan oleh Pemkot Mojokerto, yakni 125,377 dosis atau 122,41 persen dari target yang ditetapkan. Di urutan kedua Surabaya dengan jumlah penyuntikan vaksin dosis pertama 2.328.773 dosis atau 103,80 persen dari target.