Landaikan Kasus Covid-19, Wapres Amin: Butuh Sinergi Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat tak bisa sendirian menangani pandemi Covid-19 berikut dampaknya. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen bangsa diperlukan untuk mengendalikan laju penularan Covid-19.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi dengan semua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Kesinergisan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dibutuhkan dalam menekan mobilitas masyarakat dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemerintah pusat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikutsertakan masyarakat dalam menekan mobilitas, salah satunya dengan menginisiasi gerakan Jaga Warga di masa perpanjangan PPKM.

”PPKM sekarang diperpanjang. Namanya bukan lagi PPKM darurat, melainkan PPKM berdasarkan level,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada rapat koordinasi dengan semua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: PPKM Level 4 Berlanjut dengan Penyesuaian Bertahap

Wapres Amin didampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian RI Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, serta juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.

Selain Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, hadir secara virtual para bupati dan wali kota se-Provinsi DIY dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DIY.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi dengan semua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin mengapresiasi semua Satgas Penanganan Covid-19 DIY yang sudah berupaya maksimal menangani Covid-19. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan dapat bekerja sama lebih keras lagi dalam mengupayakan keadaan yang lebih kondusif agar secara perlahan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. ”Kita harus lebih keras lagi (berupaya) supaya (kasus Covid-19) bisa melandai sehingga kehidupan kita bisa normal lagi,” ujarnya.

Kita harus lebih keras lagi (berupaya) supaya (kasus Covid-19) bisa melandai sehingga kehidupan kita bisa normal lagi.

Wapres Amin juga menuturkan, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) medis Covid-19 menjadi masalah baru dalam rangka memutus penularan. ”Jangan sampai limbah ini juga menjadi sumber penularan baru sehingga perlu ditangani dengan serius,” katanya.

Baca juga: Jumlah Limbah Medis Melonjak, Pemda Jangan Lengah

Sesuai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo tentang pengelolaan limbah B3 medis Covid-19, lanjut Wapres Amin, diperlukan penanganan serius dan langkah-langkah konkret untuk menanganinya. Saat ini, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, sedang dilakukan pembahasan lebih mendalam untuk menentukan langkah-langkah teknis lebih lanjut.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X memaparkan data persebaran Covid-19 DIY yang menurun di pusat keramaian, seperti wisata perbelanjaan (38 persen), tempat rekreasi (29 persen), stasiun/bandara (70 persen), dan tempat kerja (25 persen). Namun, terjadi kenaikan di sekitar lingkungan perumahan.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Data kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta selama beberapa waktu terakhir.

Sultan mengkhawatirkan kondisi di masyarakat yang menunjukkan penurunan kasus di pusat keramaian, tetapi berpotensi timbul kluster baru di lingkungan tempat tinggal. ”Ini faktual ya, memang berpindah dari jalan masuk ke rumah. Tapi, ternyata belum tentu tinggal di rumah, mungkin dari luar desa masuk ke desa, atau kongko bukan di rumah, berbincang ke rumah tetangganya,” tutur Sultan.

Jaga Warga

Lebih lanjut, sebagai langkah pengetatan mobilitas masyarakat, Pemerintah Provinsi DIY bersama bintara pembina desa (babinsa) serta bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) membentuk gerakan yang diberi nama Jaga Warga, yang melibatkan masyarakat untuk menjaga kondusivitas dalam menegakkan protokol kesehatan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sebuah ambulans yang berisi tenaga kesehatan dengan APD melintas di persimpangan Tugu, Yogyakarta, Rabu (14/7/2021). Barikade dipasang di persimpangan tersebut untuk mencegah kendaraan memasuki kawasan Malioboro. Penyekatan sejumlah ruas jalan dan pemeriksaan di perbatasan provinsi diperketat seiring semakin meningkatnya penyebaran Covid-19.

”Sehingga, kami mencoba berkoordinasi dengan lurah melalui kabupaten, mengerahkan babinsa dan bhabinkamtibmas, kami bentuk namanya Jaga Warga,” ujar Sultan.

Kami mencoba berkoordinasi dengan lurah melalui kabupaten, mengerahkan babinsa dan bhabinkamtibmas, kami bentuk namanya Jaga Warga.

Terkait limbah B3 medis Covid-19, Sultan menuturkan belum dapat memantau penanganannya, khususnya bagi pasien isolasi mandiri di rumah. ”Kami punya problem besar itu untuk B3 di isoman (isolasi mandiri), Bapak. Kalau di rumah sakit dan sebagainya tidak ada masalah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menuturkan, sebagai langkah cepat, penanganan limbah B3 medis Covid-19 bagi pasien isoman dapat dilakukan dengan penyemprotan disinfektan. Penggunaan alat pelindung diri (APD) juga harus tetap digunakan dalam menangani barang-barang infeksius yang ditemukan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tenaga medis bersiap menimbang sampah medis dari 140 pasien Covid-19 yang terkonfirmasi positif tanpa gejala yang dirawat di Graha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (17/6/2021). Timbulan limbah medis akibat pandemi Covid-19 diperkirakan meningkat 30 persen dari masa normal. Limbah Covid-19 yang tercecer atau tidak terkelola dengan baik berpotensi menyebabkan infeksi bagi masyarakat dan lingkungan.

Dante menuturkan, limbah B3 yang berkaitan dengan masalah infeksius memang mesti mendapat perhatian. Disinfektan harus dilakukan secara berkala pada tempat-tempat yang cenderung infeksius. ”Fasilitas APD dan fasilitas-fasilitas lain yang sudah merupakan barang infeksius juga perlu kita selesaikan supaya tidak menjadi salah satu bagian dari proses pencemaran,” katanya.

Akses pembiayaan

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menuturkan, Provinsi DIY telah menyalurkan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) sejumlah Rp 6,8 triliun. Perolehan dana melalui sektor kredit usaha rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) diharapkan juga dapat segera diperbanyak aksesnya oleh Pemerintah Provinsi DIY.

”Kemarin, kami diperintah Pak Presiden untuk, segera, Kementerian Koperasi dan UKM, dinas daerah, termasuk juga KUR untuk sektor pangan agar diperbesar porsinya. Sekarang KUR banyak tersalur untuk sektor perdagangan,” kata Teten.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki (berdiri) saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (8/4/2021). Ada 523 pelaku UMKM yang divaksinasi dalam kesempatan tersebut.

Teten menuturkan, Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan penyalur KUR lainnya juga diminta mendampingi para pelaku UMKM untuk bisa mengakses pembiayaan dari KUR. ”Kami tadi juga senang sekali Pak Gubernur (DIY) menyampaikan bantuan usaha mikro telah disalurkan. Kami juga masih banyak anggaran untuk membantu koperasi lewat LPDB, tahun ini Rp 1,6 triliun dengan bunga 3 persen. Saya kira nanti kepala dinas bisa mendampingi, terutama kami fokuskan koperasi produksi mengakses LPDB,” ujarnya.

Baca juga: Bantuan Usaha Mikro Dipastikan Cair Lebih Cepat

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mengapresiasi alokasi anggaran dan realisasi untuk penanggulangan Covid-19 di DIY. Pemprov DIY diingatkan dapat melakukan pendampingan untuk segera melanjutkan dan mempercepat realisasi anggaran insentif para tenaga kesehatan.

”Kami mengapresiasi untuk anggaran dan realisasi insentif nakes Pemerintah Daerah DIY sudah mencapai kisaran 32,4 persen. Tapi, masih ada kabupaten/kota yang masih kecil (realisasi insentifnya). Saya kira, ini yang perlu mendapatkan perhatian, (yakni) untuk segera merealisasikan insentif nakes,” kata Hudori.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Sejumlah petugas bergotong royong memasang tulisan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Kabupaten Banyumas di Hotel Rosenda, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (25/6/2021).

Secara terpisah, juru bicara pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro menuturkan, mengutip Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, selama hampir 76 tahun merdeka, semua krisis dan kesulitan yang dihadapi Indonesia selalu dapat dihadapi karena kita melakukannya bersama-sama.

”Begitu juga dalam menghadapi masa PPKM ini. Kuncinya, bersama-sama bekerja merespons terhadap Covid-19. Dalam rangka menurunkan angka kasus dan kematian akibat Covid-19 yang naik, pemerintah akan memperkuat testing dan tracing. Dan, berkomitmen meningkatkan testing dari yang saat ini 200.000-an ke sekitar 300.000 sampai 400.000 per harinya,” kata Reisa pada siaran pers PPKM, Rabu (28/7/2021) petang.