Bulog Cadangkan 4.847 Ton Beras untuk Bantuan PPKM di Wilayah Kedu

Sebanyak 4.847,98 ton beras disiapkan untuk disalurkan sebagai bantuan beras PPKM di enam kota/kabupaten di wilayah Kedu, Jawa Tengah. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara masif mulai minggu depan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Seorang warga membawa sejumlah bahan pangan setelah mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kantor Lurah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/5/2021). Penerima BPNT dapat mencairkan bantuan melalui pedagang bahan makanan atau e-warong yang telah ditunjuk. Bantuan senilai Rp 200.000 dapat ditukarkan bahan pangan berupa beras 10 kilogram, daging ayam atau ikan, 1 kilogram telur, dan buah.

MAGELANG KOMPAS — Sebanyak 4.847,97 ton beras disiapkan sebagai bantuan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bagi masyarakat di enam kota/kabupaten di wilayah eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah. Penyaluran akan melibatkan petugas dinas sosial di wilayah masing-masing, hingga pengurus RT dan RW.

Dari seluruh bantuan beras, sekitar 30 ton di antaranya sudah disalurkan sepekan terakhir. Sisa beras 4.817,97 ton akan didistribusikan secara masif mulai Senin (26/7/2021).

Pimpinan Cabang Perum Bulog Kedu Meizarani mengatakan, penyaluran bantuan beras akan dilakukan melibatkan petugas dari dinas sosial hingga pengurus di tingkat RT dan RW, yang nantinya akan langsung memberikan bantuan kepada keluarga sasaran.

”Di tengah pandemi, kami berupaya agar bantuan diberikan langsung kepada penerima sehingga tidak menimbulkan antrean dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Meizarani, Jumat (23/7/2021).

Untuk Kabupaten Magelang, volume bantuan beras PPKM yang akan disalurkan mencapai 1.412,98 ton, sedangkan untuk Kota Magelang, sebanyak 111,24 ton. Alokasi bantuan beras untuk Kabupaten Kebumen sebanyak 1.088,08 ton, Kabupaten Purworejo sebanyak 602,5 ton, Kabupaten Temanggung sebanyak 855,32 ton, sedangkan Kabupaten Wonosobo mendapatkan bantuan 777,84 ton.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang di Sumut, 952.000 Keluarga Terima Bantuan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga membawa sejumlah bahan pangan setelah mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kantor Lurah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/5/2021). Penerima BPNT dapat mencairkan bantuan melalui pedagang bahan makanan atau e-warong yang telah ditunjuk.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM), menurut dia, akan mendapatkan bantuan 10 kilogram (kg) beras. Mereka yang menjadi sasaran penerima beras PPKM ini adalah keluarga yang sebelumnya telah didata Kementerian Sosial sebagai KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain menyiapkan beras PPKM, Meizarani mengatakan, pihaknya juga siap menyediakan cadangan beras yang sewaktu-waktu bisa digunakan jajaran instansi pemerintah untuk kepentingan penyaluran bantuan serupa. Terkait hal itu, Bulog baru menerima permintaan dan mendistribusikan 6 ton beras untuk kebutuhan pemberian bantuan yang dilakukan oleh enam kepolisian resor (polres) di enam kota/kabupaten.

Saat ini, total persediaan beras di gudang Bulog Cabang Kedu mencapai 17.000 ton. Untuk menjaga kestabilan harga beras, Bulog Cabang Kedu juga terus menyerap beras petani dengan volume serapan 50-100 ton per hari.

Sementara itu, pada Kamis (22/7), jajaran Polres Magelang dan Temanggung memberikan bantuan sembilan bahan pokok, termasuk beras, bagi warga kecil terdampak PPKM darurat. Polres Magelang memberikan bantuan kepada kelompok pedagang kaki lima (PKL), sedangkan Polres Temanggung memberikan bantuan kepada warga miskin di sejumlah desa.

Ketua Forum Rembug Kluster Pariwisata Borobudur Kirno Prasojo mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi para pelaku wisata, sebagai bagian dari kelompok terdampak PPKM, juga akan didata untuk mendapatkan bantuan bahan pokok. Namun, lanjut Kirno, pihaknya berencana menolak bantuan tersebut.

”Kami berencana menolak bantuan karena yang kami butuhkan bukan sekadar sembako. Saat ini, kami lebih membutuhkan kesempatan agar bisa tetap bekerja di sektor wisata di tengah pandemi,” ujarnya.

Saat pemberlakuan PPKM, terutama PPKM darurat, Kirno mengatakan, seluruh pelaku wisata tidak bisa bekerja dan nihil pemasukan. Para pengelola destinasi wisata juga tidak bisa nekat membuka kunjungan karena hal itu berisiko membuat izin operasional destinasi wisata dicabut.

Di sisi lain, penyaluran bantuan bahan pangan disebut belum mampu menyentuh semua warga yang membutuhkan. Padahal, pandemi membuat ekonomi banyak orang terpuruk dan jumlah warga miskin meningkat.

Baca Juga: Pengetatan Berlanjut, Pemprov Jateng Fokus Salurkan Bantuan Sosial

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Beras bantuan masyarakat yang dikemas ulang untuk paket bantuan logistik bagi masyarakat di Posko Logistik Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Gedung Wanita, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/7/2021).

KH M Yusuf Chudlori, pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, mengatakan, dirinya pernah mendapatkan pesan singkat dari salah seorang anggota jemaahnya yang mengeluh dan meminta bantuan beras. Karena tidak pernah menerima permintaan semacam itu sebelumnya, dia beranggapan kondisi peminta bantuan tersebut sudah benar-benar terdesak.

Dengan melihat hal itu, Yusuf pun meyakini bahwa banyak warga yang kesulitan ekonomi dan butuh bantuan justru tidak terlihat dan tidak terdata pemerintah. ”Saat ini, mungkin banyak warga kelaparan yang justru tidak terdata sebagai penerima bantuan,” ujarnya.