Pengetatan Berlanjut, Pemprov Jateng Fokus Salurkan Bantuan Sosial

Dari bantuan rutin tahunan, total ada sekitar Rp 381,8 miliar dari APBD dan Rp 2,4 triliun dari APBN. Di luar itu, Pemprov Jateng juga menata ulang fokus (”refocusing”) anggaran total sekitar Rp 143,5 miliar,

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas menyerahkan kartu debit yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dan Bank BNI dalam program bantuan sosial di Kantor Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (6/11/2020). Kartu debit tersebut juga digunakan untuk berbagai kebutuhan warga, antara lain menabung dan melakukan pembayaran nontunai.

SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah pusat resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dengan istilah baru, yakni PPKM level 4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menjalankan kebijakan itu dengan fokus pada penyaluran bantuan sosial, terutama bagi warga terdampak.

PPKM darurat Jawa-Bali yang sebelumnya berlaku 3-20 Juli 2021 diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Sejumlah ketentuan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Apabila tren kasus menurun, pengetatan akan dibuka secara bertahap pada 26 Juli 2021.

Gubernur Jateng Ganjar Panowo, di Kota Semarang, Rabu (21/7/2021), mengatakan, prinsipnya, pelaksanaan perpanjangan PPKM relatif sama dengan sebelumnya. Namun, yang menjadi fokus Pemprov Jateng saat ini ialah perintah Presiden Joko Widodo terkait bantuan sosial (bansos) yang harus segera disalurkan kepada masyarakat.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara simbolis melepas bantuan dan tim sukarelawan untuk membantu korban gempa Sulawesi Barat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu (20/1/2021). Aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dari masyarakat Jawa Tengah untuk korban gempa Sulbar.

Baca juga: Kesulitan Akses, Banjarnegara Geser Oksigen Puskesmas ke Rumah Sakit

”Tugas kami ialah memastikan bantuan sosial itu betul-betul sampai ke bawah dan diterima masyarakat. (Pengetatan) ini memang berat, maka bantuan dikeluarkan. Tidak hanya yang bersumber dari APBN ataupun APBD, tetapi dari sumber lain juga harus disalurkan,” kata Ganjar.

Ia menambahkan, bantuan sosial rutin tahunan total ada sekitar Rp 381,8 miliar dari APBD dan Rp 2,4 triliun dari APBN. Di luar itu, Pemprov Jateng juga menata ulang fokus (refocusing) anggaran dari APBD total sekitar RP 143,5 miliar, khusus untuk penanganan sosial ekonomi yang terdampak PPKM. Bantuan itu akan disalurkan melalui sejumlah dinas di bawah Pemprov Jateng.

Sesuai instruksi pemerintah pusat, 35 kabupaten/kota atau semua daerah di Jateng tetap melakukan pengetatan dan terbagi pada level 3 dan level 4. Kendati demikian, Ganjar meminta asumsi yang dibangun ialah semua daerah ada pada level yang sama, yakni merah atau tinggi, sehingga kebijakan antardaerah sama.

”Itu agar kita berhati-hati. Kalau tidak, pasti kendur. Begitu kendur, lalu kita lengah, penularan akan cepat sekali. Kita harus menghitung betul dan mesti perhitungkan kondisi rumah sakit, tenaga kesehatan, oksigen, dan lainnya. Faktanya, di situ kita masih repot,” tutur Ganjar.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Deretan kursi yang diatur secara berjarak menjadi bagian dari penerapan protokol kesehatan saat terdapat aktivitas sosial di Kecamatan Bregas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/8/2020).

Tingkat kematian tinggi

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, situasi Covid-19 di Semarang saat ini sebenarnya lebih baik ketimbang saat awal PPKM darurat. Misalnya, pada 4 Juli 2021, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) sempat mencapai 94 persen untuk ruang isolasi dan 96 persen untuk ruang perawatan intensif (ICU). Namun, kini turun menjadi 57 persen (ruang isolasi) dan 84 persen (ICU).

Akan tetapi, sesuai keputusan pemerintah pusat, PPKM terpaksa diperpanjang hingga 25 Juli. Terlebih tingkat kematian di Kota Semarang masih relatif tinggi, yakni 271 orang per pekan atau 6,2 persen (6,4 persen pada awal PPKM darurat). ”Menurut catatan teman-teman pusat, terutama Pak Menkes, masih di atas rata-rata nasional (2,6 persen) karena maksimal 5 persen,” ujar Hendrar.

Baca juga: Bansos Khusus PPKM Darurat di Jateng Disiapkan Kabupaten/Kota

Sementara bansos dari APBD Kota Semarang, yakni berupa 96.000 paket bahan makanan, sudah disalurkan kepada warga. Sementara terkait bantuan sosial tunai, Hendrar telah mendapat kabar dari PT Pos bahwa anggaran sudah turun. Pihaknya pun akan membicarakan teknis penyaluran agar ada cara cepat, tetapi tidak menimbulkan kerumunan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas mendata peserta kegiatan vaksinasi di Pondok Pesantren API ASRI, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (21/7/2021). TNI dan Polri menggelar vaksinasi di pondok pesantren itu dengan sasaran pengelola sejumlah ponpes di Kabupaten Magelang. Sebanyak 300 pengelola pondok pesantren ditargetkan menerima vaksin Covid-19 produksi Sinovac pada acara itu. Kegiatan tersebut juga ditujukan untuk mengampanyekan pentingnya vaksinasi Covid-19 di kalangan pondok pesantren.

Menurut laman siagacorona.semarangkota.go.id, Rabu (21/7/2021) sore, terdapat 73.870 kasus positif kumulatif di Kota Semarang dengan rincian 2.022 dirawat/isolasi (kasus aktif), 66.465 orang sembuh, dan 5.383 orang meninggal. Dari 2.022 kasus aktif, 1.383 orang di antaranya ialah warga Kota Semarang, sedangkan 639 orang merupakan warga luar kota.

Sementara pada laman corona.jatengprov.go.id yang dimutakhirkan pada Rabu (21/7/2021) pukul 16.00, terdapat 333.481 kasus positif Covid-19 kumulatif di Jateng. Sebanyak 33.139 orang dirawat/isolasi, 280.028 orang sembuh, dan 20.314 orang meninggal. Tercatat ada penambahan 4.253 kasus positif dalam 24 jam terakhir.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga menunaikan shalat Idul Adha 1442 Hijriah di tengah sebuah kompleks perumahan di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (20/7/2021). Kegiatan ibadah tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak, peserta ibadah tersebut dibatasi hanya boleh diikuti oleh warga kompleks perumahan itu.