Dua pekan pelaksanaan PPKM mikro di Kendari, kasus Covid-19 bertambah 720 kasus, atau 50 kasus setiap hari. Pemerintah memperpanjang PPKM mikro, tetapi anggaran penanganan untuk satu tahun telah habis digunakan.
Oleh
SAIFUL RIJAL YUNUS
·4 menit baca
KENDARI, KOMPAS — Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro selama empat hari. Meski demikian, sisa anggaran penanganan Covid-19 telah habis, khususnya untuk menambah ruang perawatan.
Sekretaris Daerah Kendari Nahwa Umar menyampaikan, sesuai instruksi pemerintah pusat, Pemkot Kendari memperpanjang PPKM mikro hingga Minggu (25/7/2021). Sejumlah hal berubah dalam program pembatasan ini, khususnya terkait aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
”Beberapa yang berubah adalah pemakaian masker dua lapis, aturan acara pernikahan yang hanya maksimal dihadiri 25 persen dari kapasitas, restoran bisa buka 24 jam, tetapi hanya pesan antar, hingga aturan rumah ibadah yang dibolehkan dibuka, tetapi dilarang berkumpul. Ini sesuai Instruksi Mendagri Nomor 23 Tahun 2021, di mana Kendari masuk level tiga penyebaran Covid-19,” tutur Nahwa, di Kendari, Rabu (21/7).
Selama masa PPKM mikro yang diperketat sebelumnya, lanjut Nahwa, beberapa pelanggaran ditemukan. Sejumlah pelanggaran itu kebanyakan tempat usaha yang masih buka meski di atas pukul 20.00 Wita dan warga yang tidak mengenakan masker. Hal ini langsung ditindak oleh petugas yang melakukan operasi yustisi setiap hari.
Namun, meski PPKM sudah diperketat, kasus Covid-19 di Kendari terus melonjak. Dari 5.384 kasus pada Selasa (6/7) menjadi 6.104 kasus pada Selasa (20/7), atau bertambah 720 kasus. Artinya, setiap hari bertambah 50 kasus baru konfirmasi positif meski pembatasan diberlakukan.
Menurut Nahwa, jumlah kasus memang terus bertambah setiap harinya. Hal ini akibat virus yang diduga memiliki proses penyebaran semakin cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara itu, warga tetap beraktivitas secara harian tanpa protokol kesehatan ketat.
”Ini persoalan ekonomi warga karena mereka harus beraktivitas. Makanya, kami sarankan untuk tetap menjalankan protokol ketat agar tidak terpapar virus. Sulit memenuhi kebutuhan semua warga karena anggaran kami juga terbatas,” tuturnya.
Bahkan, tambah Nahwa, anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan saat ini telah habis. Anggaran tersisa, sebesar Rp 10 miliar, digunakan untuk pembelian fasilitas penambahan ruangan penanganan Covid-19, baik ranjang maupun fasilitas penunjang. Tidak hanya itu, anggaran juga disiapkan untuk insentif tenaga kesehatan yang bertugas.
Kurangnya anggaran membuat pengawasan penanganan Covid-19 tidak maksimal. Perbatasan jalur darat wilayah ini tidak dijaga dan orang bebas keluar masuk. Di pelabuhan, pengawasan juga tidak terlihat sehingga ribuan orang bepergian tanpa protokol ketat setiap harinya.
Total anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan Pemkot Kendari di 2021 ini sebesar Rp 58 miliar. Akan tetapi, tujuh bulan berjalan, anggaran telah habis untuk penanganan di tengah kasus yang terus melonjak. ”Kami ajukan lagi sebesar Rp 38 miliar di perubahan agar penanganan bisa terus berjalan hingga akhir tahun ini. Mari kita doakan agar kasus tidak terus melonjak,” ujarnya.
Anggaran memang menjadi salah satu kendala penanganan Covid-19 di wilayah ini. Akibatnya, jumlah penelusuran kasus hingga pengawasan menjadi tidak maksimal di lapangan. Hal ini berimbas pada pelonjakan kasus sehingga sejumlah rumah sakit harus membuka perawatan tambahan.
Pihak RSUD Kendari bahkan telah menambah jumlah kapasitas lebih dari 80 ruangan. Jumlah ruangan yang awalnya disiapkan hanya bisa menampung 40 pasien, saat ini bisa menampung hingga 124 pasien.
Meski ruangan terus ditambah, jumlah pasien yang dirawat telah memenuhi kapasitas. Direktur RSUD Kendari dr Sukirman menyampaikan, jumlah ruang perawatan telah terisi penuh, khususnya untuk yang penanganan darurat. Pasien yang tanpa gejala dan dalam kondisi baik diarahkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Kondisi ini, ucap Sukirman, telah berlangsung hampir dua pekan terakhir seiring terus bertambahnya kasus harian. ”Kami upayakan penambahan ruangan, sesuai perintah Pak Wali Kota, agar semua pasien bisa tertangani,” tuturnya.
Epidemiolog Universitas Halu Oleo, Ramadhan Tosepu, mengungkapkan, PPKM mikro yang berlangsung di Kendari sejauh ini tidak maksimal khususnya dalam hal pengawasan dan komitmen di lapangan. Kondisi itu tecermin dari jumlah penelusuran kasus dan pengawasan keluar masuknya warga ke wilayah ini.
”Apakah jumlah itu terpenuhi, kita tidak tahu karena tidak diumumkan. Pada intinya, kasus harian terus melonjak, mungkin dengan tes yang sedikit,” ucapnya.
Pengawasan di lapangan juga sangat lemah, utamanya terkait jalur masuk dan keluar warga di Kendari. Terbatasnya anggaran seharusnya tidak menjadi alasan karena sejumlah strategi masih bisa dilakukan, seperti tes random ke pelintas.
”Kalau seperti ini terus, kita akan menambah ruangan saja, melakukan pengawasan semu, dan menghabiskan anggaran. Namun, angka penyebaran kasus terus meningkat tanpa kita tahu ujungnya. Yang jelas, kita tidak berharap fasilitas kesehatan ambruk atau korban jiwa terus bertambah,” tuturnya.