Presiden Jokowi: Hadapi Pandemi Butuh Kepemimpinan Lapangan yang Kuat
Presiden Jokowi menyampaikan kepemimpinan lapangan yang kuat dibutuhkan menghadapi pandemi Covid-19 sekarang ini. Kemampuan itu meliputi dapat bergerak cepat dan responsif.
Presiden Joko Widodo memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/7/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menuturkan, kepemimpinan lapangan yang kuat dibutuhkan untuk menghadapi pandemi Covid-19 sekarang ini. Hal yang diperlukan adalah kepemimpinan yang paham lapangan, dapat bergerak cepat, serta responsif. Kepemimpinan lapangan tersebut harus kuat di semua level pemerintahan, dari atas sampai tingkat kelurahan atau desa.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia. Pengarahan tersebut diberikan Kepala Negara melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/7/2021).
Pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya, kita butuh ketahanan napas yang panjang.
Mengawali pengarahannya, Presiden Jokowi menuturkan bahwa akhir pandemi Covid-19 belum dapat diprediksi. Setelah varian pertama, kemudian datang varian Delta. Tiga hari yang lalu pun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan diperkirakan akan muncul lagi varian baru. ”Varian baru lagi. Dan, ini akan menyebabkan pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya, kita butuh ketahanan napas yang panjang,” katanya.
Suasana pengarahan oleh Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/7/2021).
Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta gubernur, bupati, wali kota, yang didukung oleh seluruh jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) agar semuanya fokus kepada masalah tersebut; baik sisi Covid-19 maupun sisi ekonomi. Manajemen serta pengorganisasian adalah kunci. Presiden pun meminta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya.
”Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah dan kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Bayangkan, kalau pembatasan ini dilonggarkan kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps,” ujar Presiden Jokowi.
Petugas medis mengangkat pasien dari ambulans untuk diidentifikasi atau triase di halaman RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/7/2021). Triase merupakan proses penentuan pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit. Skema ini dilakukan karena ruang perawatan dan IGD sudah dipenuhi pasien yang sebagian besar terinfeksi Covid-19.
Presiden Jokowi meminta semua pihak berhati-hati dengan hal tersebut. Hal paling penting adalah jika disiplin protokol kesehatan dapat dijamin, terutama jaga jarak dan memakai masker. ”Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini, hanya ada dua; mempercepat vaksinasi dan, kedua, kedisiplinan protokol kesehatan, utamanya masker. Pakai masker,” katanya.
Baca juga : Presiden Jokowi: Vaksin dan Prokes untuk Akhiri Pandemi Covid-19
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta gubernur, bupati, dan wali kota yang didukung forkopimda betul-betul fokus dan bertanggung jawab terhadap semua ini. Pemerintah pusat akan memberi dukungan. ”Dan, kembali lagi, kuncinya adalah kepemimpinan lapangan, mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa, dan lurah. Termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial, organisasi sosial dan keagamaan di tingkat bawah,” ujarnya.
Tindakan lapangan
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan beberapa tindakan di lapangan tersebut adalah pertama, tindakan pencegahan. Masyarakat mesti didisiplinkan untuk menaati protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Hal ini menjadi kunci. ”Masyarakat juga harus tahu cara mendeteksi dini tertular Covid-19, kemudian ke mana memperoleh obat, dan ke mana berkonsultasi; apakah ke dokter atau ke rumah sakit,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F314eac36-6e52-4fe7-bfde-e74b1b780b37_jpg.jpg){kind=logo}
Warga melintasi mural ajakan untuk tetap mengenakan masker di Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (15/7/2021). Situasi pandemi yang makin memburuk saat ini hendaknya menjadi bahan evaluasi diri bagi setiap warga negara untuk mematuhi protokol kesehatan. Pada masa PPKM darurat, Jakarta tembus 100.000 kasus aktif.
Hal penting lain yang ingin disampaikan Kepala Negara adalah penyiapan rumah isolasi, terutama untuk orang yang bergejala ringan. Kalau bisa, rumah isolasi tersebut disiapkan sampai di tingkat kelurahan atau desa. ”Ini akan lebih baik. Kalau tidak (bisa), paling tidak ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan. Terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota. (Rumah isolasi) ini harus ada,” katanya.
Berdasarkan pengecekannya di lapangan, lanjut Presiden Jokowi, untuk kawasan padat, ada ruangan berukuran 3 meter x 3 meter yang dihuni empat orang. ”Saya kira (kalau seperti) ini kecepatan penularan akan sangat masif kalau tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan,” ujarnya.
Baca juga : Tiga Tempat Isolasi Terpusat Disiapkan di Kabupaten Magelang
Terkait tindakan lapangan kedua, Presiden meminta pendisiplinan terhadap masyarakat, terutama untuk pasar, pabrik, mal, rumah ibadah, dan lainnya, betul-betul didetailkan aturannya. ”Ketiga, rencanakan dan siapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Ini harus ada antisipasi terlebih dahulu. Paling tidak, kita memiliki—di dalam perencanaan itu—bagaimana kalau rumah sakit itu penuh,” katanya.
Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan sampai penyiapan tersebut dilakukan saat rumah sakit sudah penuh karena akan terlambat. Terkait rumah sakit tersebut semua pihak diminta untuk betul-betul mengecek dan mengontrol lapangan. Hal ini termasuk mengecek kesiapan obat dan oksigen di rumah sakit serta untuk berapa lama kesiapannya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2Fc8d7186d-4f29-401c-9cb8-2ec210407c95_jpg.jpg){kind=logo}
Kesibukan perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, saat menyiapkan tempat tidur tambahan seiring lonjakan kasus Covid-19, Rabu (16/6/2021).
”Cek juga kapasitas BOR-nya (tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit). (Hal ini) karena masih banyak sebetulnya kapasitas rumah sakit yang bisa dinaikkan untuk Covid-19. Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha, ini bisa dinaikkan, bisa 40 atau—seperti di DKI Jakarta—sampai ke 50 persen yang didedikasikan kepada Covid-19,” kata Presiden.
Realisasi serapan
Tindakan lapangan keempat adalah percepatan bantuan sosial dan belanja daerah. Berkaitan dengan anggaran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk seluruh daerah sebesar Rp 13,3 triliun, misalnya, Presiden Jokowi menerima data bahwa yang dipakai baru Rp 2,3 triliun. ”Padahal, kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta (anggaran) ini segera dikeluarkan,” katanya.
Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta (anggaran) ini segera dikeluarkan.
Anggaran perlindungan sosial Rp 12,1 triliun pun realisasinya baru Rp 2,3 triliun. ”Belum ada 25 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini. Kemudian juga dana desa, ini Rp 72 triliun total, yang dipakai untuk BLT Desa itu Rp 28 triliun. Tetapi, realisasi, yang dipakai baru Rp 5,6 triliun, (ini) juga kurang dari 25 persen. Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” ujar Presiden Jokowi.
Baca juga : 16 Bulan Pandemi, Model Realisasi Belanja Pemda Tak Berubah
Sebelumnya, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Media Wahyudi Askar, pada diskusi publik Indef bertajuk ”PPKM Darurat, Ekonomi Melambat” yang digelar secara daring, Jumat (16/7/2021), menuturkan, masyarakat menunggu terlalu lama karena realisasi belanja daerah yang lambat.
”Kita tidak bisa lagi bergantung pada skema birokrasi yang sangat ortodoks. Ini sudah bencana nasional, ini sudah banyak sekali yang meninggal. Artinya, semua masyarakat harus dibantu. Dan, pemerintah harus bergerak dengan cepat,” kata Media.
Paparan terkait realisasi belanja yang disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Media Wahyudi Askar, pada diskusi publik Indef bertajuk ”PPKM Darurat, Ekonomi Melambat” yang digelar secara daring, Jumat (16/7/2021).
Media juga menuturkan kesenjangan antara alokasi dan realisasi yang terjadi mulai dari penanganan Covid-19 secara umum, dukungan operasional vaksinasi, insentif tenaga kesehatan di daerah, dan lainnya. ”Insentif tenaga kesehatan di daerah, misalnya, perlu dipercepat. Ini bukan hanya untuk pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Media, ada banyak kebingungan di daerah terkait persoalan alokasi dan realisasi. Hal ini mencakup tingkat serapan anggaran dan signifikansi dampaknya.
