Kewalahan, Tenaga Kesehatan Minta Perpindahan Orang Ditekan

Untuk kesekian kalinya, orang-orang yang menangani Covid-19 di hilir kewalahan di Balikpapan. Pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan meminta pemerintah menangani permasalahan di hulu, yakni membatasi pergerakan orang.

DOKUMENTASI SATGAS COVID-19 BALIKPAPAN/RACHMAD RAVAEL

Petugas memasukkan peti jenazah Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi yang meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (16/2/2021) pukul 05.30 Wita.

Untuk kesekian kalinya, orang-orang yang menangani Covid-19 di hilir kewalahan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan meminta pemerintah menangani permasalahan di hulu, yakni pergerakan orang.

Pada Minggu (27/6/2021), 11 rumah sakit rujukan Covid-19 di Balikpapan mulai kebanjiran pasien. Saat itu, pasien yang sembuh dan dibolehkan pulang ke rumah lebih sedikit dibandingkan dengan pasien yang datang. Akibatnya, puluhan pasien harus menahan berbagai gejala di ruang tunggu RSUD Kanujoso Djatiwibowo (RSKD), rumah sakit rujukan Covid-19 utama di Balikpapan.

Di ruang perawatan intensif (ICU), dokter dan perawat tak bisa bekerja cepat karena setiap pasien memiliki keluhan berbeda-beda. Pasien yang mengantre baru bisa masuk ICU setelah ada pasien bisa dipindahkan ke ruang isolasi Covid-19.

”Sekitar 20 perawat kami terpapar Covid-19. Harus isolasi mandiri. Dengan menurunkan perawat yang menangani pasien umum, kami berupaya menambah ruangan dan tempat tidur untuk isolasi dan di ICU,” ujar Direktur RKD Balikpapan Edy Iskandar, Rabu (30/6/2021).

Rekomendasi IDI Balikpapan ditolak karena ada benturan antara kesehatan dan ekonomi. Pasti ada resistensi. Tidak apa-apa, yang penting tadi sudah ada kesepakatan bahwa PPKM mikro diperketat. (Dradjad Witjaksono)

Pihak RSKD menambah dua ruangan dengan 14 tempat tidur ICU dan 22 tempat tidur di ruang isolasi. Meski demikian, kerepotan di rumah sakit belum selesai. Kasus harian Covid-19 di Balikpapan terus meningkat. Pada Rabu (30/6/2021), terdapat penambahan 168 kasus positif Covid-19.

Artinya, terdapat 584 pasien yang butuh perawatan. Rumah sakit rujukan hanya mempunyai sekitar 450 tempat tidur di ruang isolasi dan 44 tempat tidur di ruang ICU.

KOMPAS/SUCIPTO

Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Kelotok Kampung Baru Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (13/4/2021).

Edy yang juga Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kaltim mengatakan, ruang ICU di 11 rumah sakit Balikpapan selalu penuh sejak Minggu (27/6/2021). Penambahan lebih dari 100 kasus harian membuat pasien Covid-19 tak bisa langsung tertangani.

Pengelola rumah sakit dan dokter di Balikpapan sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Balikpapan. Dalam pertemuan Senin (28/6/2021), Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Balikpapan Dradjad Witjaksono merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sebab, rumah sakit dan tenaga kesehatan yang melakukan penanganan Covid-19 di hilir sudah kerepotan dengan banyaknya pasien. Penambahan ruangan juga tidak bisa dilakukan lebih banyak. Sebab, sejumlah ruangan digunakan untuk melayani pasien umum. Untuk itu, ia meminta pemerintah menekan perpindahan orang agar penularan Covid-19 bisa dicegah.

”Rekomendasi IDI Balikpapan ditolak karena ada benturan antara kesehatan dan ekonomi. Pasti ada resistensi. Tidak apa-apa, yang penting tadi sudah ada kesepakatan bahwa PPKM mikro diperketat,” tutur Dradjad.

Ia khawatir terjadi kekurangan tenaga kesehatan jika kasus terus meningkat dan rumah sakit tak lagi mampu menampung pasien. Sebab, penambahan dokter spesialis paru dan penyakit dalam tidak bisa dilakukan dengan mudah di saat daerah lain juga membutuhkan dokter.

Baca juga : Covid-19 di Balikpapan Melonjak, RS Kewalahan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan

KOMPAS/SUCIPTO

Sebuah patung dipasangi masker oleh pedagang di sekitarnya di tepi Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Jumat (17/7/2020).

Menurut epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda, Ike Anggraeni, disiplin publik adalah kunci utama menurunkan penularan Covid-19. Hal ini perlu peran besar pemerintah dalam membuat kebijakan secara nasional.

”Pemerintah dapat berperan besar merestriksi mobilitas masyarakat secara masif. Namun, secara nasional, kebijakan ini tidak menjadi pilihan utama karena pertimbangan kepentingan ekonomi. PPKM mikro yang telah dijalankan juga masih belum mampu membendung laju peningkatan kasus,” kata Ike.

Pemerintah daerah juga tidak bisa berbuat banyak jika tak ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Balikpapan Sayid MN Fadly menyebutkan, Pemerintah Kota Balikpapan sedang membahas untuk memperketat PPKM mikro dengan memperpendek waktu operasi restoran dan pusat perbelanjaan.

Adapun di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan, Satgas Covid-19 melakukan tes usap antigen acak kepada penumpang. Penumpang yang membawa surat keterangan bebas dari Covid-19 melalui tes GeNose menjadi sasaran utama.

”Oleh karena kebijakan pemerintah pusat tidak ada arahan untuk PSBB atau lockdown, kami mengikuti pusat bagaimana memperketat PPKM mikro ini,” kata Fadly.

Baca juga : Balikpapan Butuh Dukungan Pusat untuk Tekan Mobilitas Orang