Balikpapan Butuh Dukungan Pusat untuk Tekan Mobilitas Orang

Di Balikpapan, rumah sakit penuh dan puluhan perawat positif Covid-19. Pemerintah Kota Balikpapan butuh dukungan pemerintah pusat untuk menekan pergerakan orang antarkota yang merupakan persoalan hulu Covid-19.

KOMPAS/SUCIPTO

Seorang penumpang dites cepat antigen di pintu kedatangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kamis (20/5/2021).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Kasus harian Covid-19 di Balikpapan, Kalimantan Timur, meningkat di saat rumah sakit penuh dan puluhan perawat positif. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk menekan laju pergerakan orang antarkota yang disinyalir menjadi salah satu pemicu lonjakan kasus.

Sejak Minggu (29/6/2021), sebanyak 11 rumah sakit rujukan di Balikpapan sudah kewalahan menerima pasien Covid-19 bergejala. Puluhan pasien harus mengantre untuk mendapatkan perawatan di ruang perawatan intensif (ICU) atau ruang gawat darurat (UGD). Selain penuhnya tempat tidur dan ruangan, penanganan pasien terkendala karena kekurangan perawat. Sekitar 20 perawat khusus pasien Covid-19 terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal itu terjadi di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro yang akan berakhir pada 4 Juli. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid MN Fadly mengatakan, pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan meminta pemerintah untuk memperketat penanganan di wilayah hulu, yakni pergerakan orang.

”Kami akan memperketat (persoalan) di wilayah hulu karena rumah sakit dan tenaga kesehatan sudah kewalahan di hilir. Oleh karena kebijakan pemerintah pusat tidak ada arahan untuk PSBB atau lockdown, kami mengikuti pusat bagaimana memperketat PPKM mikro ini,” ujar Fadly, Selasa (29/6/2021).

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana pintu kedatangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kamis (20/5/2021).

Berdasarkan analisis Satgas Covid-19 Balikpapan, salah satu faktor kasus Covid-19 meningkat adalah pergerakan orang setelah libur Lebaran. Akibatnya, terdapat sejumlah kluster pekerja di bidang minyak dan gas yang mendatangkan pekerja dari luar daerah.

Pemkot Balikpapan tak bisa menghentikan pergerakan orang dari luar daerah karena tidak ada instruksi dari pemerintah pusat. Dalam PPKM mikro ini, Balikpapan melakukan tes usap antigen acak di pelabuhan dan bandara bagi pendatang. Selain itu, mereka juga diawasi agar melakukan isolasi mandiri selama lima hari sebelum berkegiatan.

Baca juga: Covid-19 di Balikpapan Melonjak, RS Kewalahan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan

Dalam siaran pers daring, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito menyampaikan bahwa secara nasional PPKM mikro tetap dilakukan dengan memperpendek waktu operasi pusat perbelanjaan dan tempat yang berpotensi membuat kerumunan.

”Dari revisi tersebut, sektor ekonomi seperti mal akan beroperasi sampai pukul 17.00,” katanya. Restoran tak boleh melayani makan di tempat dan hanya beroperasi hingga pukul 20.00.

Menanggapi hal tersebut, Pemkot Balikpapan akan menyesuaikan kebijakan tersebut. Setelah terjadi kerumunan dalam acara peragaan busana di Plaza Balikpapan pada PPKM mikro, Satgas Covid-19 Balikpapan melarang kegiatan serupa dalam dua minggu ke depan.

Untuk mempercepat sirkulasi pasien di rumah sakit, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tengah membuat skema baru perawatan pasien Covid-19. Sebelumnya, pasien bergejala berat harus dirawat 14 hari di rumah sakit. Dengan skema baru, pasien yang belum menjalani perawatan 14 hari, tetapi kondisinya dinilai sudah stabil, akan dialihkan ke tempat isolasi mandiri yang disediakan pemerintah.

Baca juga: Awas, Varian Delta Telah Mendominasi di Indonesia

”Itu akan kami coba, tetapi bukan hari ini. Kami masih melihat perkembangan kasus dan berkoordinasi dengan dokter penanggung jawab pelayanan yang menangani pasien,” kata Kepala Dinkes Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty.

Salah satu tempat yang tengah disiapkan untuk isolasi mandiri adalah Embarkasi Haji Balikpapan. Sebanyak 811 tempat tidur di 93 kamar sedang ditata untuk isolasi mandiri. Di sana akan ada petugas kesehatan yang berjaga untuk mengecek kesehatan pasien. ”Menurut rencana, embarkasi haji bisa dimanfaatkan mulai 1 Juli,” ujar Kepala UPT Embarkasi Haji Balikpapan H Mukhtar.