Vaksinasi Covid-19 di 10 kabupaten di Provinsi Papua terhenti selama beberapa pekan. Hal ini menyebabkan cakupan vaksinasi di Papua belum optimal.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Pemberian vaksin Covid-19 bagi salah satu tenaga kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu (27/2/2021).
JAYAPURA, KOMPAS — Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Papua belum merata. Terdapat 10 kabupaten yang tak melaksanakan vaksinasi selama satu hingga dua minggu terakhir. Kendala anggaran hingga gangguan keamanan menjadi penyebabnya.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aaron Rumainum di Jayapura, Kamis (24/6/2021). Sepuluh kabupaten ini meliputi Nduga, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Supiori, Waropen, Dogiyai, dan Intan Jaya.
Dia memaparkan, 10 kabupaten tersebut belum mengirimkan data pelaksanaan vaksinasi secara harian. Padahal, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan semua kepala daerah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi.
Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan vaksinasi terhambat, yakni masalah anggaran, gangguan keamanan, dan warga belum berani divaksin. ”Masalah gangguan keamanan yang menyebabkan vaksinasi terkendala terjadi di Puncak. Sementara belum adanya anggaran untuk vaksinasi terjadi di sejumlah kabupaten, seperti Waropen,” ujar Aaron.
Aaron mengatakan, Provinsi Papua sama sekali tidak mengalami masalah ketersediaan vaksin Covid-19, baik Sinovac maupun AstraZeneca. Sebanyak 462.300 dosis vaksin telah dikirimkan ke Papua.
Diketahui, cakupan vaksinasi di Provinsi Papua pada tahap pertama hingga Kamis mencapai 29,9 persen. Adapun cakupan vaksinasi tahap kedua baru mencapai 20,04 persen.
Sementara itu, target vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Papua sebanyak 19.529 orang, target petugas publik sebanyak 289.919 orang, dan target vaksinasi warga lansia sebanyak 252.800 orang.
”Tanpa adanya vaksinasi, sulit untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Sungguh berbahaya warga yang belum divaksin di tengah munculnya Covid-19 varian Delta,” ucap Aaron.
KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy.
Pelaksana Harian Gubernur Papua Dance Yulian Flassy mengatakan, pihaknya akan menggandeng aparat TNI-Polri untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi di sejumlah kabupaten rawan konflik berjalan aman.
”Kami akan meminta klarifikasi dari daerah-daerah yang terkendala dalam pelaksanaan vaksinasi. Kami akan memberikan teguran untuk pemda yang sengaja tidak melaksanakan agenda nasional ini,” kata Dance.
Dance mengatakan, dirinya resmi ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua pada Kamis ini. ”Dengan penunjukan ini, saya akan menuntaskan realokasi anggaran Covid-19 yang belum terlaksana hingga kini. Masalah tersebut yang menyebabkan vaksinasi belum optimal,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FIMG_20210322_143714_1618829720.jpg){kind=logo}
