Tak Mampu Terapkan “Lockdwon”, Pemkot Kendari Prioritaskan Pembatasan Lingkungan

Meski kasus baru Covid-19 melonjak hingga 10 kali lipat dalam tiga pekan, Pemkot Kendari tidak akan melakukan "lockdown". Pembatasan sosial skala paling kecil yaitu lingkungan ditempuh untuk mencegah penularan kasus.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Warga antre mendaftarkan diri dalam vaksinasi serentak di kantor Kelurahan Korumba, Kendari, Sultra, Senin (21/6/2021). Vaksinasi massal diintensifkan seiring melonjaknya kasus baru positif Covid-19.

KENDARI, KOMPAS — Seiring melonjaknya kasus positif Covid-19, Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memprioritaskan pembatasan skala lingkungan. Terbatasnya anggaran menjadi faktor utama tidak diterapkannya pembatasan sosial skala besar. Penelusuran kasus hingga vaksinasi diintensifkan untuk mencegah meluasnya kasus, serta dampak buruk paparan virus.

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menekankan penerapan pembatasan sosial skala paling mikro, yaitu lingkungan tempat tinggal seiring melonjaknya kasus positif Covid-19. Beberapa lingkungan perumahan yang warganya terdeteksi positif telah diawasi dengan ketat oleh petugas.

”Sebenarnya bukan lockdown, tetapi pembatasan pengawasan tingkat lingkungan. Lockdown itu dampaknya sangat luas, utamanya terkait ekonomi masyarakat. Sementara terus terang saja, secara anggaran kami itu akan sangat berat. Menurut kami, hal itu cara paling efektif untuk mencegah penularan kasus di tingkat masyarakat,” kata Sulkarnain, di Kendari, Senin (21/6/2021).

Pembatasan di skala lingkungan, khususnya di lingkungan perumahan mudah dilakukan. Petugas tinggal mengawasi keluar masuknya masyarakat, sekaligus mengisolasi mereka yang terpapar virus tanpa gejala. Akan tetapi, ia juga menyadari sulitnya pengawasan jika paparan terjadi di permukiman padat penduduk. Petugas tingkat RT/RW dikerahkan untuk mengawasi masyarakat, sekaligus melaporkan jika ada kasus yang terjadi.

”Yang jelas kami luaskan penelusuran kasus. Kalau dulu satu kasus kami upayakan sampai 100 orang di-tracing, sekarang sampai 300 orang,” katanya.

Menurut Sulkarnain, lonjakan kasus pasca-Lebaran terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Hal yang sama terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, utamanya di daerah Pulau Jawa. Penyebaran kasus dari satu kasus lalu meluas ke warga lainnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Sultra, Senin (21/6/2021).

Oleh sebab itu, ia melanjutkan, pengawasan secara aktif penting untuk dimaksimalkan. Penegakan protokol kesehatan secara kontinu juga terus dilakukan agar masyarakat semakin patuh dalam beraktivitas.

”Di satu sisi, kami juga tingkatkan upaya vaksinasi. Sampai sekarang, capaian dari sasaran awal telah di angka 62 persen. Vaksinasi adalah langkah paling efektif untuk mencegah dampak buruk paparan virus ini,” jelasnya.

Hingga pekan ketiga Juni ini, capaian vaksinasi di Kendari memang telah mencapai 62,89 persen dari total 60.595 sasaran. Meski begitu, vaksinasi lansia di wilayah ini masih tergolong lambat, yaitu baru mencapai 4.161 orang, atau 22,33 persen dari total 18.634 orang sasaran. Padahal, vaksinasi warga lansia telah berjalan lebih dari tiga bulan.

Baca juga: Lonjakan Kasus di Kendari Tak Terkendali, Pemerintah Diharapkan Segera Terapkan Pembatasan

Di satu sisi, hingga Minggu (20/6/2021), jumlah kasus positif aktif Covid-19 di Kendari mencapai 117. Jumlah ini meningkat 10 kali lipat dari dari kasus aktif pada akhir Mei, atau tiga pekan sebelumnya.

Sebenarnya bukan lockdown, tapi pembatasan pengawasan tingkat lingkungan. Lockdown itu dampaknya sangat luas, utamanya terkait ekonomi masyarakat. Sementara terus terang saja, secara anggaran kami itu akan sangat berat. Menurut kami, hal itu cara paling efektif untuk mencegah penularan kasus di tingkat masyarakat. (Sulkarnain)

Sementara itu, total kasus positif Covid-19 mencapai 4.802 kasus. Sebanyak 60 orang meninggal dunia, 117 orang masih dirawat atau diisolasi, dan 4.625 orang telah dinyatakan sembuh. Sejumlah daerah di Kendari kembali masuk dalam kategori zona merah, khususnya di Kecamatan Kadia dan Puuwatu.

Sejumlah pihak telah menyarankan adanya pembatasan ketat di wilayah, mulai dari pintu masuk dan keluar Kendari, hingga di dalam wilayah Kota Lulo ini.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin ke warga dalam vaksinasi serentak di Kelurahan Korumba, Kendari, Sultra, Senin (21/6/2021). Vaksinasi massal diintensifkan seiring melonjaknya kasus baru positif Covid-19.

La Ode M Sety, epidemiolog Universitas Halu Oleo, menilai, pemerintah perlu segera melakukan pembatasan wilayah skala mikro. Daerah-daerah yang menjadi sentra penyebaran virus segera ditutup untuk sementara waktu, untuk mencegah terjadinya perluasan penyebaran virus.

Lonjakan kasus yang terjadi saat ini diakibatkan pemerintah dan masyarakat yang terlena dengan kondisi sebelumnya. Setelah hampir tidak ada kasus, kepatuhan masyarakat, dan kinerja pemerintah berkurang dalam penegakan protokol. (La Ode M Sety)

Tidak hanya itu, pintu-pintu masuk dari dan keluar Kota Kendari kembali dijaga ketat. Penegakan protokol, dan penapisan melalui tes penting dilakukan sebagai upaya penyaringan tahap pertama. Dengan begitu, kondisi kesehatan pelintas bisa diketahui untuk segera diambil tindakan jika ditemukan adanya gejala.

“Kita belum tahu ini apakah betul varian baru Covid-19 belum ada di Kendari, atau daerah sekitarnya. Varian Delta itu memiliki tingkat penyebaran yang 50 persen lebih cepat dari varian lokal,” katanya.

Lonjakan kasus yang terjadi saat ini, ucap Sety, diakibatkan pemerintah dan masyarakat yang terlena dengan kondisi sebelumnya. Setelah hampir tidak ada kasus, kepatuhan masyarakat, dan kinerja pemerintah berkurang dalam penegakan protokol.

Baca juga: Dua Pekan, Kasus Covid-19 di Kendari Melonjak Lima Kali Lipat

Akibatnya, seiring meningkatknya aktivitas masyarakat di ruang publik, jumlah kasus kembali melonjak drastis. Pelaku perjalanan baik antar wilayah maupun lintas provinsi terus terjadi meski tanpa penapisan ketat di pintu masuk daerah.

Epidemiolog Universitas Halu Oleo Ramadhan Tosepu berpendapat, lonjakan kasus yang terjadi saat ini ekses dari kendornya penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Aktivitas masyarakat yang berlangsung setiap hari, tidak lagi mematuhi protokol dasar, seperti memakai masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Ribuan warga rela berdesakan di kapal cepat agar bisa mudik sebelum pembatasan berlangsung, di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/5/2021). Selain faktor keamanan pelayaran, tidak tegasnya pemerintah berpotensi membuat kluster baru penularan Covid-19 di wilayah ini.

”Itu terjadi karena pemerintah juga tidak maksimal dalam penegakan, dengan sejumlah kebijakan yang bertolak belakang dengan penanganan Covid-19. Mulai dari aturan mudik yang berubah-ubah, hingga kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan,” tambahnya.

Tanpa upaya maksimal, ia menyampaikan, jumlah kasus akan terus tinggi, seperti saat pandemi melonjak di wilayah ini medio Seotember hingga akhir 2020 lalu. Tidak menutup kemungkinan wilayah Kendari, atau lainnya, bisa mengalami peningkatan kasus seperti daerah lainnya di Jawa.