Pulangkan Buruh Migran dari Batam, Kemenhub Sediakan Transportasi
Sejak 1 Januari, terhitung lebih kurang 14.000 buruh migran yang pulang melalui Batam. Selama menjalani masa karantina lima hari di Batam, ribuan buruh migran itu ditampung di tiga rumah susun milik pemerintah setempat.
Oleh
PANDU WIYOGA
·2 menit baca
BATAM, KOMPAS — Kementerian Perhubungan akan menyediakan angkutan udara dan laut untuk membantu kepulangan buruh migran dari Batam, Kepulauan Riau, menuju daerah asal. Jumlah buruh migran yang pulang dari Malaysia dan Singapura melalui Batam diperkirakan terus meningkat jelang larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Batam, Sabtu (1/5/2021), mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepri yang telah membentuk Satuan Tugas Khusus Pemulangan Buruh Migran. Di Kepri, kini ada dua pelabuhan yang ditunjuk untuk membantu pemulangan buruh migran dari Malaysia dan Singapura.
Pelabuhan Batam Centre di Kota Batam untuk melayani buruh migran yang pulang secara mandiri dan Pelabuhan Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang untuk melayani buruh migran yang dideportasi. ”Pekerjaan memang lebih berat karena jumlah (buruh migran yang pulang) akan meningkat,” kata Budi.
Ketua Satuan Tugas Khusus Pemulangan Buruh Migran Kepri Brigadir Jenderal TNI Jimmy Ramoz mengatakan, sejak 1 Januari hingga 1 Mei 2021, terhitung lebih kurang 14.000 buruh migran yang pulang melalui Batam. Selama menjalani masa karantina lima hari di Batam, ribuan buruh migran itu ditampung di tiga rumah susun milik pemerintah.
Menurut Jimmy, hampir semua buruh migran itu kini sudah dipulangkan ke daerah asal. Namun, 69 orang di antaranya masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang karena positif Covid-19.
”Jumlah buruh migran yang positif Covid-19 ini kemungkinan besar masih akan bertambah. Sebab, setiap hari ada ratusan buruh migran yang datang melalui Batam,” ujar Jimmy.
Pada 19 April lalu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengeluh kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo bahwa Pemprov Kepri tidak memiliki dana untuk mengarantina dan memulangkan buruh migran ke daerah asal. Saat itu, Doni berjanji akan memberikan dana Rp 2,4 miliar per bulan untuk membantu biaya karantina buruh migran.
Sementara Menhub Budi juga berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan kepulangan ribuan buruh migran dari Batam dan Tanjung Pinang. Ada dua opsi yang ia tawarkan. Pertama, transportasi udara untuk buruh migran yang memiliki kemampuan finansial memadai. Kedua, transportasi laut menggunakan kapal bersubsidi untuk buruh migran kurang mampu. ”Besok akan kami umumkan kapal apa dan berapa kapasitasnya,” kata Budi.
Sementara itu, Jimmy menambahkan, kepulangan buruh migran akan dibatasi selama masa larangan mudik berlaku pada 6-17 Mei. Jumlah kedatangan kapal dari Malaysia dan Singapura akan dikurangi dari tadinya dua kali per hari menjadi hanya enam kali selama 11 hari larangan mudik berlaku.