Pembukaan Pariwisata Molor, Kepri Keluhkan Kluster Pekerja Migran

Pemprov Kepri mengeluh rencana pembukaan perbatasan untuk wisatawan asing molor dari rencana awal pada 21 April 2021. Munculnya ratusan kasus positif dari kluster pekerja migran dituding menjadi salah satu penyebabnya.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam memeriksa kelengkapan dokumen para pekerja migran Indonesia di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/5/2020).

BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengeluh rencana pembukaan perbatasan untuk wisatawan asing harus kembali molor dari rencana awal pada 21 April 2021. Munculnya ratusan kasus positif dari kluster buruh migran dituding menjadi salah satu penyebabnya.

Oleh karena itu, Pemprov Kepri mendesak pemerintah pusat agar menetapkan juga Riau dan Sumatera Utara yang berbatasan dengan luar negeri ikut menangani kepulangan buruh migran supaya arus kedatangan tidak hanya menumpuk di satu titik.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam Rapat Kerja Penanganan Covid-19 dan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Batam, Senin (19/4/2021), mengatakan, pihaknya sedang mengalami dilema besar. Di satu sisi Pemprov Kepri tengah berupaya membuka kembali perbatasan untuk wisatawan Singapura. Namun, di sisi lain, Kepri menjadi lokasi transit kepulangan buruh migran dari luar negeri sebelum menuju daerah asal. Sering kali, Pemprov Kepri menemukan sejumlah kasus positif Covid-19 di antara ribuan buruh migran yang pulang lewat Kepri setiap bulannya.

Pada 20 Maret 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, Kepri akan mendahului Bali untuk dibuka kepada wisatawan mancanegara. Dua kawasan wisata yang akan dibuka mulai 21 April nanti adalah Pantai Nongsa di Batam dan Pantai Lagoi di Bintan. Dua kawasan resor itu dinilai bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Baca juga : Pemerintah Lebih Gencar Lobi Wisatawan Asing agar Berkunjung ke Batam dan Bintan

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad

Namun, pada bulan ini, sebanyak 158 buruh migran yang kembali ke Tanah Air terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan tes dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR) di Kepri. Sepanjang April ini saja, ada 11.642 buruh migran yang pulang melalui dua pelabuhan di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Adapun sejak Maret 2020, buruh migran yang pulang melalui Kepri ada sebanyak 74.198 orang.

Kluster buruh migran itu disebut memicu lonjakan kasus positif Covid-19 di Kepri selama April 2021. Data Satuan Tugas Pengendalian Covid-19 Kepri menunjukkan, hingga 18 April, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 bertambah 88 orang menjadi total 10.069 orang. Dari total kasus tersebut, sebanyak 9.081 orang sembuh (90,19 persen), 242 orang meninggal (2,40 persen), dan 746 orang masih dirawat atau sedang menjalani karantina (7,41 persen).

”Kalau lonjakan kasus Covid-19 tidak ditangani bersama, ini bisa menggagalkan rencana percepatan investasi dan travel bubble. Kerisauan (terkait penanganan buruh migran) memang dilatarbelakangi hal itu,” kata Ansar.

Kalau lonjakan kasus Covid-19 tidak ditangani bersama, ini bisa menggagalkan rencana percepatan investasi dan travel bubble.

Oleh karena itu, Ansar meminta pemerintah pusat memperketat penapisan buruh migran di luar negeri. Ia juga mendesak pemerintah pusat agar mewajibkan Riau dan Sumatera Utara ikut menangani kepulangan buruh migran supaya arus kedatangan tidak hanya menumpuk di satu titik.

Anggaran terbatas

Selain itu, Ansar juga mengeluh soal keterbatasan anggaran daerah untuk menangani kepulangan buruh migran. Selama ini, pemerintah daerah hanya mampu menyediakan anggaran untuk karantina selama tiga hari setelah tes PCR pertama. Padahal, berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, buruh migran yang baru pulang dari luar negeri harus menjalani karantina selama lima hari sebelum menjalani tes PCR kedua.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo yang hadir dalam rapat itu menyatakan akan mengusulkan pemberian dana sebesar Rp 2,4 miliar per bulan kepada Kepri untuk menangani buruh migran. Bantuan itu diberikan dengan estimasi rata-rata kedatangan buruh migran 200 orang per hari.

”Beberapa hambatan yang tadi disampaikan, termasuk terbatasnya anggaran untuk (memenuhi kebutuhan) logistik dan juga (memenuhi kebutuhan) reagen PCR nanti, akan didukung oleh pemerintah pusat. Dengan pertemuan ini,  diharapkan semua ketentuan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat bisa dilakukan dengan lebih baik lagi,” kata Doni.

Ia juga menyatakan akan segera bertolak ke Riau dan Sumatera Utara untuk meminta kerja sama dari daerah yang bersangkutan. Tiga lokasi baru yang diharapkan dapat menjadi pintu kepulangan buruh migran adalah Dumai dan Bengkalis di Riau dan Tanjung Balai Asahan di Sumatera Utara. Dengan begitu diharapkan beban Kepri dapat berkurang.

Baca juga : Warga Kepri Diimbau Kurangi Mobilitas Antarpulau, Cuaca Buruk dan Covid-19 Mengganas