Antisipasi Mudik, Penyekatan Kendaraan di Jawa Barat hingga ke Jalur Tikus

Penyekatan kendaraan di Jawa Barat dilakukan hingga jalur tikus. Hal ini untuk mengantisipasi pemudik yang menyiasati kebijakan larangan mudik dengan menghindari jalan-jalan utama.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Satuan lalu lintas Polres Metro Bekasi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi merazia kendaraan dalam sosialisasi larangan mudik di Terminal Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (24/2/2021).

BANDUNG, KOMPAS — Sejumlah pemudik diprediksi menyiasati kebijakan larangan mudik dengan menghindari jalan-jalan utama. Untuk mengantisipasi hal itu, penyekatan kendaraan di Jawa Barat dilakukan hingga ke jalur tikus.

Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei. Bahkan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memperpanjang pengetatan mudik dari 22 April sampai 24 Mei.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi pergerakan pemudik. ”Kami sudah menyiapkan rencana pembatasan penyekatan di jalan utama hingga jalan tikus,” ujarnya, Rabu (28/4/2021).

Baca juga : Antisipasi Mudik Dini, Jawa Barat Lakukan Penyekatan Kendaraan Sebelum Masa Larangan

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperlihatkan lengannya seusai menjalani penyuntikan pertama calon vaksin Covid-19 produksi Sinovac, China, atau plasebo di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Jumat (28/8/2020).

Masyarakat diimbau mematuhi kebijakan larangan mudik tersebut demi mencegah penularan Covid-19. Menurut Kamil, larangan itu tidak bermaksud menghalangi warga bersilaturahmi ke kampung halaman, tetapi untuk melindungi warga.

Survei Kementerian Perhubungan mengindikasikan animo masyarakat untuk mudik cukup tinggi. Sebanyak 33 persen warga, yakni 81 juta orang, akan mudik Lebaran jika tak ada larangan dari pemerintah. Sementara jika pemerintah melarang mudik, 11 persen atau 27 juta warga ingin tetap mudik (Kompas, 8/4/2021).

Berdasarkan survei itu, Jabar menjadi tujuan mudik terbanyak kedua sebesar 23 persen. Jumlah itu masih di bawah Jawa Tengah sebesar 37 persen. Sementara Jawa Timur menjadi tujuan mudik terbanyak ketiga sebesar 14 persen.

Kamil mengingatkan ledakan kasus Covid-19 seperti di India bisa terjadi di Indonesia jika warga tidak patuh dengan memaksa mudik.

Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan di jalur mudik dari Lampung hingga Bali. Sebanyak 20 titik di antaranya di wilayah Polda Jabar. Setidaknya 11 titik berada di perbatasan dengan DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

”Kami berharap masyarakat dengan kesadaran sendiri tidak mudik. Kalau tetap memaksa, (pemudik) akan dikembalikan. Sayang, sudah jauh-jauh jalan, tetapi dipulangkan (dikembalikan) lagi,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat Jabar Dida Suprinda berharap pemerintah dan kepolisian mengawasi dengan ketat pergerakan angkutan gelap di jalur tikus. Hal ini demi keadilan karena angkutan umum juga tidak beroperasi akibat larangan mudik tersebut.

Menurut Dida, salah satu jalur yang rentan diterobos oleh pengemudi angkutan gelap berada di selatan Jabar. Di kawasan tersebut banyak jalur tikus melalui perkampungan untuk menghindari posko penyekatan.

Baca juga : Organda Jabar Minta Angkutan Gelap Mudik Ditindak

Berkaca dari India

Kamil mengingatkan, ledakan kasus Covid-19 seperti di India bisa terjadi di Indonesia jika warga tidak patuh dengan memaksa mudik. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti rapat koordinasi kepala daerah bersama Presiden Joko Widodo secara virtual.

”Presiden punya rasa kekhawatiran terkait mudik. Berkaca pada India yang merasa sukses kemudian terjadi pelonggaran. Tadi Presiden menitipkan agar mudik betul-betul dilarang dan diperketat,” ujarnya.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Petugas menunggu sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan calon penerima vaksin Covid-19 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).

Dalam rapat tersebut, Presiden juga meminta pemerintah daerah meningkatkan vaksinasi Covid-19. Pengadaan vaksin akan terus diupayakan pemerintah pusat.

”Tugasnya dibagi dua, pusat mengurusi sumber vaksin dan daerah mengurusi keberhasilan penyuntikan,” kata Kamil.

Sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 di Jabar hingga Juni 2021 mencapai 6,7 juta orang. Berdasarkan data vaksin.kemkes.go.id, pencapaian vaksinasi dosis pertama baru 1,74 juta orang atau sekitar 25,6 persen. Sementara capaian vaksinasi dosis kedua masih 16 persen.

Baca juga : Stok 800.000 Dosis Vaksin Covid-19 di Jawa Barat Diprioritaskan untuk Warga Lansia