KJRI di Johor Bahru Selidiki Dugaan Buruh Migran Pulang dengan Surat PCR Palsu
Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, menindaklanjuti laporan mengenai buruh migran yang pulang ke Tanah Air berbekal surat tes PCR palsu.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
BATAM, KOMPAS — Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia, menindaklanjuti laporan mengenai buruh migran yang pulang ke Tanah Air berbekal surat tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR) yang palsu. Sebelumnya, dugaan itu mengemuka dalam rapat kerja tentang Penanganan Covid-19 dan Pemulangan Buruh Migran di Batam, Kepulauan Riau.
Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru, Andita Putri Purnama, Rabu (21/4/2021), menyatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai buruh migran yang pulang dari Malaysia menggunakan surat PCR palsu. Hal itu kemungkinan terjadi karena sejumlah buruh migran tergoda rayuan calo yang menawarkan surat tes PCR palsu di saat mereka terdesak ingin segera pulang ke Tanah Air.
Menurut Andita, Kementerian Kesehatan Malaysia belum memiliki sistem untuk memverifikasi validitas surat PCR di pelabuhan. ”KJRI di Johor Bahru akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk mencari solusi terkait hal ini. Kami juga terus mengimbau agar warga Indonesia tidak tergoda praktik percaloan surat PCR palsu,” katanya melalui pesan tertulis.
Sebelumnya, dugaan soal buruh migran yang pulang menggunakan surat PCR palsu itu diungkapkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo saat rapat kerja tentang Penanganan Covid-19 dan Pemulangan Buruh Migran di Batam, Senin (21/4/2021). Ansar meminta penapisan terhadap buruh migran yang pulang dari Malaysia lebih diperketat.
Ansar menuturkan, pada bulan ini, sebanyak 158 buruh migran yang kembali ke Tanah Air terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan tes dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR) di Kepri. Sepanjang April ini saja ada 11.642 buruh migran yang pulang melalui dua pelabuhan di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Adapun sejak Maret 2020, buruh migran yang pulang melalui Kepri sebanyak 74.198 orang.
Pada bulan ini, sebanyak 158 buruh migran yang kembali ke Tanah Air terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan tes dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR) di Kepri. (Ansar Ahmad)
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Mohammad Bisri menambahkan, pada 14 April, varian baru virus Covid-19, B1525 yang awalnya ditemukan di Inggris dan Nigeria telah terdeteksi di Batam. Varian baru yang dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas vaksin itu ditemukan pada salah satu buruh migran yang pulang dari Malaysia melalui pelabuhan di Batam.
Menurut Ansar, kluster buruh migran memicu lonjakan kasus positif secara keseluruhan di Kepri. Data Satuan Tugas Pengendalian Covid-19 Kepri menunjukkan, hingga 20 April jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 bertambah 86 orang menjadi total 10.181 orang. Dari total kasus tersebut, 9.159 sembuh orang sembuh (89.96 persen), 244 orang meninggal (2,40 persen), dan 778 orang masih dirawat atau sedang menjalani karantina (7,64 persen).
”Kalau lonjakan kasus Covid-19 tidak ditangani bersama, ini bisa menggagalkan rencana percepatan investasi dan travel bubble. Kerisauan (terkait penanganan buruh migran) memang dilatarbelakangi hal itu,” kata Ansar, Senin (19/4/2021).
Yang dimaksud travel bubble adalah rencana pembukaan kawasan wisata Pantai Lagoi di Bintan dan Pantai Nongsa di Batam untuk wisatawan mancanegara pada 21 April 2021. Namun, lonjakan kasus Covid-19 di Kepri yang terjadi pada bulan ini membuat rencana tersebut gagal. Ansar mengatakan, kemungkinan rencana pembukaan wisata itu baru bisa diwujudkan paling cepat pada Agustus 2021.
Menanggapi soal dugaan penggunaan surat PCR palsu oleh buruh migran itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, penapisan warga negara di perbatasan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah juga diminta memperketat pengawasan di pelabuhan untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali.
”Tadi Kementerian Luar Negeri juga sudah menyampaikan harus ada koordinasi yang lebih intensif,” kata Doni.
Selain itu, ia juga akan menindaklanjuti usul Pemprov Kepri agar provinsi lain dapat dilibatkan ikut memfasilitasi kepulangan buruh migran. Beberapa daerah yang akan diminta untuk terlibat adalah Dumai dan Bengkalis di Provinsi Riau serta Tanjung Balai Asahan di Sumatera Utara.