10 Program Unggulan Nina-Lucky, Komoditas Andalan Indramayu Terlupakan

Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Bupati Lucky Hakim meluncurkan 10 program unggulan dalam 100 hari kerja. Namun, program itu dinilai belum mengangkat sektor pertanian dan perikanan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga memadati posko pemenangan Nina-Lucky di Losarang, Kabupaten Indramayu, Jabar, Rabu (9/12/2020). Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, Nina-Lucky mengungguli tiga kandidat lainnya dalam pemilihan kepala daerah.

INDRAMAYU, KOMPAS — Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Bupati Lucky Hakim meluncurkan 10 program unggulan dalam 100 hari kerja. Namun, program itu dinilai belum memprioritaskan pertanian dan perikanan, sektor andalan daerah lumbung pangan tersebut.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu Sutatang menilai, program unggulan Nina-Lucky belum memberdayakan petani. ”Padahal, hampir 70 persen (dari sekitar 1,8 juta jiwa) warga Indramayu itu petani,” ucapnya kepada Kompas, Rabu (10/3/2021), di Indramayu.

Sebelumnya, Nina-Lucky menyampaikan 10 program unggulan di Pendopo Indramayu, Jawa Barat, dan disiarkan secara daring, Selasa (9/3/2021). Program tersebut dilahirkan untuk menjadikan masyarakat Indramayu lebih sejahtera di berbagai sektor, seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Baca Juga: Nina-Lucky Resmi Pimpin Indramayu, Segudang Masalah Menunggu

Program pertama adalah I-Ceta (Indramayu Cepat Tanggap), yakni pertolongan pertama pada masalah kemanusiaan dan kedaruratan bagi warga. Kedua, program Le-Dig (Lebu Digital) yang menyediakan jaringan internet di seluruh balai desa di Indramayu. Internet juga diharapkan mengembangkan usaha warga.

Selanjutnya, program De-Kat atau Desa Kabeh Terang. Program ini bakal membangun 1.000 titik penerangan jalan umum di desa demi mengurangi angka kriminalitas. Keempat, Alu-R atau Alun-alun Rakyat. Pihaknya bakal membongkar pagar alun-alun sebagai simbol kedekatan warga dengan pemimpinnya.

Program kelima, Dok-Maru atau Dokter Masuk Rumah, yang menghadirkan layanan kesehatan langsung ke kediaman warga. Keenam, Pe-Ri atau Perempuan Berdikari. Program ini bakal melatih dan memberikan modal kepada purnapekerja migran Indonesia asal Indramayu. Pada 2020, Indramayu menjadi daerah dengan penempatan PMI terbanyak, yakni 10.060 orang.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga mengunjung Puskesmas Pondoh, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/6/2020). Puskesmas tersebut menerapkan protokol kesehatan, melakukan pelacakan, dan deteksi dini kasus Covid-19.

Ketujuh, program Kurw-Cil atau Kredit Usaha Warung Kecil. Program ini mendorong perekonomian usaha wong cilik dengan bantuan kredit Rp 500.000 hingga Rp 5 juta. Lalu, ada Bersu-Ling atau Berjemaah Subuh Keliling. Program ini jadi ajang wakil bupati mendengar keluhan warga setelah shalat berjemaah.

Program kesembilan adalah Ja-Ket atau Kejar Paket. Pemkab memfasilitasi warga untuk sekolah melalui Paket A,B, dan C secara gratis. Terakhir, ada La-Da atau Lacak Aset Daerah yang mendata ulang aset agar bisa dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan penyelenggara daerah.

Indramayu menjadi kabupaten dengan produksi beras tertinggi di Indonesia, yakni 789.657 ton beras.

Dari 10 program unggulan itu, tidak ada yang spesifik menyasar petani dan nelayan. Padahal, dengan luas sawah lebih dari 114.000 hektar dan panjang garis pantai 147 kilometer, Indramayu termasuk lumbung pangan nasional. Pada 2019, Indramayu menjadi kabupaten dengan produksi beras tertinggi di Indonesia, yakni 789.657 ton beras.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga menyumbang 21 persen produk domestik regional bruto di Indramayu pada 2020. Penghasilan dari sektor ini mencapai Rp 16,67 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019, yakni Rp 16,17 triliun. Padahal, pada 2020 Indramayu dihantam pandemi Covid-19.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petani mengangkut gabah saat panen di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (23/11/2017).

Sebaliknya, industri pengolahan, yang menyumbang 42 persen dari PDRB Indramayu, mengalami penurunan. Tahun lalu, penghasilan dari sektor ini tercatat Rp 33,42 triliun, turun dibandingkan dengan 2019, yakni Rp 33,46 triliun.

Meskipun berkembang pada masa pandemi, sektor pertanian bukan tanpa masalah. Sutatang mengungkapkan, petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi saat tanam rendeng (Oktober-Maret).

”Jatahnya kurang. Akhirnya, pupuk musim gadu (April-September) diseret ke musim rendeng. Nanti, musim gadu, petani kekurangan pupuk lagi,” katanya.

Baca Juga: Jadi Menteri Saja, Jangan Nelayan

Tidak hanya itu, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani juga mulai merosot seiring puncak panen. Di Cikamurang, harganya Rp 3.500-Rp 3.800 per kilogram. Biasanya, paling rendah Rp 4.000 per kg. Rencana pemerintah mengimpor 1 juta beras juga bisa berdampak terhadap anjloknya harga gabah petani,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut dia, program unggulan Nina-Lucky seharusnya mengantisipasi masalah itu. Misalnya, pemkab melalui perusahaan daerah Bumi Wiralodra Indramayu menyerap hasil panen petani dengan harga bagus. Dengan begitu, petani tidak lagi bergantung kepada tengkulak yang kerap menawar rendah padi petani.

Populis

Iman Soleh, pengamat politik dari Universitas Wiralodra Indramayu, menilai, hampir seluruh program unggulan 100 hari kerja Nina-Lucky bernuansa populis yang berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat. ”Artinya, Nina-Lucky ingin mengenalkan dirinya ke publik karena selama ini mereka dianggap orang luar,” katanya.

Sebelumnya, Nina, anak sulung mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar, tinggal di Jakarta sebagai pengacara dan kurator. Adapun Lucky merupakan artis yang terjun ke dunia politik. Bahkan, keduanya tidak mencoblos dalam Pilkada Indramayu 2020 karena bukan warga setempat.

Menurut Iman, sah-sah saja jika Nina-Lucky membuat program unggulan populis jangka pendek. Namun, keduanya tidak boleh lupa terhadap ambiguitas Indramayu, yakni daerah kaya sumber daya alam, tetapi miskin. Tingkat kemiskinan, misalnya, tercatat 11,11 persen tahun 2019. Jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan di Jabar, yakni 6,91 persen.

Iman juga mengingatkan Nina-Lucky agar melakukan reformasi birokrasi yang belum ada dalam 10 program unggulan. ”Intinya, kemudahan warga mengakses layanan publik dan memastikan tidak ada KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di Indramayu,” ucapnya.

Korupsi beberapa kali menjerat pejabat Indramayu. Eks Bupati Supendi, misalnya, ditangkap KPK terkait proyek infrastruktur, pertengahan Oktober 2019. Ia menyusul Yance yang terlibat perkara korupsi pembebasan lahan pembangkit tenaga uap di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, tahun anggaran 2004. Negara merugi Rp 4,1 miliar akibat itu.

Baca Juga: Momentum Basmi Tikus Hama Korupsi di Indramayu

”Nina-Lucky harus tegas terhadap aparatnya yang KKN. Pakta integritas saja tidak cukup. Keduanya juga perlu merombak kabinetnya dan mencari figur yang bisa mendukungnya,” katanya. Apalagi, hampir 20 tahun, Indramayu dikuasai Yance dan istrinya, Anna Sophanah.

Nina mengatakan, program unggulan tersebut untuk menjadikan Indramayu bersih, religius, makmur, adil, makmur, dan hebat. ”Untuk mewujudkan program ini dibutuhkan kerja sama semua pihak, dari kepala perangkat daerah hingga camat. Kita semua adalah tim. Kita ini supertim, bukan superman,” katanya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Stiker antikorupsi yang ditempel di ruangan Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).