Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Papua masih berjalan lambat hingga bulan ini. Penyebab utama adalah belum adanya anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi di kabupaten/kota.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
Pemberian vaksin Covid-19 bagi salah satu tenaga kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu (27/2/2021).
JAYAPURA, KOMPAS — Pelaksanaan kegiatan vaksinasi bagi tenaga kesehatan, petugas layanan publik, dan warga lanjut usia di Papua terancam tidak selesai sesuai jadwal. Hal ini disebabkan terkendalanya anggaran di daerah kabupaten dan kota di Papua.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aaron Rumainum di Kota Jayapura, Selasa (9/3/2021), mengatakan, tanpa dukungan anggaran dari pemda sangat menyulitkan tenaga vaksinator dan penyediaan fasilitas yang mendukung vaksinasi. Hal ini berdampak juga pada masih rendahnya cakupan vaksinasi di Papua.
Dari data hingga Senin (8/3/2021), vaksinasi tenaga kesehatan tahap pertama mencapai 84,20 persen dan tahap kedua baru mencapai 44,48 persen. Adapun target vaksinasi untuk tenaga kesehatan sebanyak 19.529 orang.
Sementara vaksinasi petugas publik baru mencapai 0,45 persen dari target 289.919 orang. Vaksinasi warga lansia baru 0,1 persen dari target sebanyak 252.800 orang. Persentase fasilitas kesehatan yang siap melaksanakan vaksinasi juga hanya sebanyak 322 dari total 624 fasilitas kesehatan di Papua.
HUMAS PEMKAB PUNCAK
Vaksinasi tenaga kesehatan di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada 26 Februari 2021.
”Hanya ada sejumlah daerah yang berkomitmen menyukseskan vaksinasi, misalnya Pemerintah Kabupaten Puncak yang menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi,” ungkap Aaron.
Menurut dia, idealnya pemberian vaksin di Papua di atas 500 orang per minggu. Hal ini untuk mengejar penyelesaian vaksinasi sebelum masa kedaluwarsa vaksin pada Juni mendatang. ”Diperlukan komitmen dari pemda untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Peran pemda sangat penting untuk mengatasi masalah anggaran dan adanya penolakan menerima vaksin di sejumlah daerah, seperti di Tolikara,” paparnya.
Ketua Harian Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Welliam Manderi menegaskan, cakupan vaksinasi di Papua harus segera ditingkatkan. Karena itu, Pemprov Papua akan mengeluarkan surat edaran untuk memperingatkan pemda yang belum menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi.
”Kami meminta pemda di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua segera melaksanakan realokasi anggaran agar pelaksanaan vaksinasi hingga seluruh pelosok Papua tidak terkendala anggaran operasiona,” kata Welliam.
Secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolikara Derwes Jikwa mengakui belum adanya anggaran operasional untuk dinas kesehatan. Hal itu karena pemda masih menunggu persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPRD setempat.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw, saat ditemui di Jayapura, mengimbau warga agar jangan mudah terprovokasi ajakan oknum-oknum tertentu untuk menolak vaksin Covid-19 di Papua.
”Janganlah percaya ajakan-ajakan dari oknum-oknum yang tidak berkompeten dan bukan dari bidang kesehatan. Vaksin untuk melindungi warga di Papua dari ancaman Covid-19,” tuturnya.
Kasus Covid-19 telah ditemukan di 1 kota dan 21 kabupaten di Papua. Dari data Satgas Covid-19 Provinsi Papua hingga Senin kemarin, angka kumulatif kasus Covid-19 mencapai 18.879 kasus. Adapun positivity rate Covid-19 di Papua mencapai 16,70 persen. Angka tersebut jauh di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen.
