Anggota DPRD Sulut Divaksin, Lansia Segera Menyusul
Vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Sulawesi Utara berlanjut dengan target para anggota DPRD dengan harapan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, warga lanjut usia calon penerima vaksin telah terdata.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
MANADO, KOMPAS — Vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Sulawesi Utara berlanjut dengan target para anggota DPRD. Para wakil rakyat itu mendapat kesempatan awal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sementara warga lanjut usia calon penerima vaksin tahap kedua telah terdata, tetapi belum jelas kapan akan mulai disuntik.
Sebagian dari 44 legislator provinsi bergiliran menerima suntikan pertama vaksin CoronaVac di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Sulut, Selasa (2/3/2021). Mereka menyusul Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen yang telah lebih dulu divaksin. Sementara 10 anggota Komisi II dijadwalkan menyusul, Jumat (5/3/2021) mendatang.
Andi Silangen mengatakan, anggota DPRD lebih dulu menerima vaksin demi mencegah penolakan di kalangan masyarakat. ”Kami pejabat publik menjadi contoh dan akan menjadi saksi bahwa vaksin Covid-19 ini aman dan halal,” katanya.
Menurut Andi, vaksinasi adalah program yang tidak boleh gagal. Apalagi, pemerintah sejauh ini telah menyediakan dana triliunan rupiah untuk menyediakan pasokan vaksin. ”Pemerintah sudah menetapkan, (hampir) semua anggota masyarakat akan divaksin secara bertahap,” katanya.
Beberapa anggota DPRD Sulut yang termasuk penyintas Covid-19, seperti Victor Mailangkay yang terkena Covid-19 pada akhir Januari lalu, baru akan divaksin tiga bulan kemudian pada April 2021. Sementara Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw yang juga penyintas telah lebih dulu menerima vaksin dosis pertama pada pertengahan Februari lalu.
Hingga Selasa siang, tidak ada kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI) yang berarti. Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melisa Gerungan, misalnya, mengaku hanya merasa sedikit mengantuk. Karena itu, warga Sulut tidak perlu takut menerima vaksin. ”Tidak usah ragu. Tidak mungkin pemerintah memberikan yang buruk bagi masyarakat,” ujarnya.
Fanny Legoh, anggota Komisi IV lainnya, juga mengimbau masyarakat agar memberi diri untuk divaksin. ”Orang yang tidak mau divaksin adalah orang yang tidak mau negara kita maju. Karena itu, datanglah menurut waktu yang ditentukan supaya dalam 12 bulan, kita bisa bebas dari virus korona,” ujarnya.
Fanny tetap menerima vaksin meskipun usianya sudah 61 tahun. Pada tahap pertama, penerima vaksin hanyalah yang berusia 18-59 tahun. Namun, Fanny mengatakan tidak ragu menerima vaksin karena merasa dirinya belum tergolong lanjut usia (lansia) menurut definisi lembaga lain.
Vaksinasi bagi warga berusia 60 tahun ke atas yang tergolong lansia telah dimulai, tetapi belum dimulai di Sulut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulut dr Steaven Dandel mengatakan, 172.000 lansia telah terdata sebagai penerima vaksin. Mereka termasuk dalam 367.000 sasaran vaksinasi tahap kedua.
”Di Manado saja ada 28.000-an, jauh lebih banyak daripada jumlah 22.806 nakes (tenaga kesehatan) pada tahap pertama. Pasti akan makan waktu panjang dan manajemennya rumit. Karena itu, kami akan bikin pos-pos vaksinasi di puskesmas dan rumah sakit,” kata Steaven.
Ternyata, perhatian nakes sekarang teralihkan ke vaksinasi. Ini mengindikasikan, sistem kesehatan kita memang terbatas. Kalau ada double task (tugas ganda) yang harus dilaksanakan bersama, konsentrasinya terpisah. (Steaven Dandel)
Pelacakan turun
Total kasus baru Covid-19 yang teridentifikasi di Sulut menurun dari 3.776 selama Januari menjadi 1.544 sepanjang Februari 2021. Steaven mengatakan, tingkat kasus positif dari jumlah sampel yang diperiksa juga menurun dari sekitar 30 persen menjadi 10-15 persen saja.
Namun, kerja pelacakan kasus juga menurun. Hal itu ditunjukkan dari penurunan jumlah sampel yang diambil untuk pemeriksaan reaksi rantai polimerase (PCR). Menurut Steaven, selama Desember 2020, jumlah sampel yang diambil per minggu pernah mencapai kisaran 5.000. Namun, selama Februari 2021, rata-rata hanya 1.818,25 sampel yang diambil setiap minggu.
”Ternyata, perhatian nakes sekarang teralihkan ke vaksinasi. Ini mengindikasikan, sistem kesehatan kita memang terbatas. Kalau ada double task (tugas ganda) yang harus dilaksanakan bersama, konsentrasinya terpisah,” kata Steaven.
Karena itu, pelacakan kasus akan diserahkan ke aparat desa dengan bantuan tentara serta polisi pembina desa. Satuan Tugas Covid-19 saat ini juga memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Desa Warembungan, Minahasa, sebagai lokasi percobaan. Hasil program ini pun akan dievaluasi dan, jika bagus, akan diberlakukan di desa-desa lain.
Ketua DPRD Sulut Andi Silangen pun mendukung program ini. Menurut dia, penanggulangan Covid-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga warga. ”Kalau warga sadar kita hidup dalam situasi yang tidak normal, mereka akan disiplin menerapkan 3M (protokol kesehatan),” katanya.